Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Kasus Suap Mantan Gubsu: Pengusaha, PNS dan Pejabat BUMD Kapan?

Kasus Suap Mantan Gubsu: Pengusaha, PNS dan Pejabat BUMD Kapan?

Senin, 18 Des 2017 21:14
Dibaca: 832 kali
drberita/istimewa
Koordinator Aksi DPP Laskar Anak Negeri Sofyandi Lubis berorasi di depan Kantor Gubernur Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Sejauh ini kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nogroho belum maksimal penuntasannya terhadap pemberi dan penerima suap yaitu Anggota DPRD Sumut, pejabat BUMD, PNS dan pengusaha swasta.

Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan penetapan tersangka baru terhadap pemberi dan penerima suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, khususnya kepada pejabat BUMD, PNS dan pengusaha swasta.

Demikian orasi yang disampaikan puluhan massa DPP Laskar Anak Negeri di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegroro, Medan, Senin 17 Desember 2017.

Dipimpin Koordinator Aksi Sofyandi Lubis dan Koordinator Lapangan Irham Ovic, massa DPP Laskar Anak Negeri membeberkan sejumlah kes kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang belum ditndaklanjuti oleh KPK, di antaranya mentepkan Pengusaha Swasta MRS yang menerima uang dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho melalui Kadis (mantan) Bina Marga Sumut Effendi Pohan sebesar Rp5 miliar.

Selanjutnya, pejabat BUMD khususnya Direksi PDAM Tirtanadi yang memperoleh jabatannya melalui proses suap melalui anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Masing-masing yaitu Dirut Sutedi Rahardjo, Dikrektur Keuangan Arif Haryiadian, Direktur Air Minum Delviyandri, dan Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution.

Jabatan Dirut Sutedi Rahardjo diduga sebesar Rp3,miliar melalui anggota DPRD Sumut. Direktur Keuangan Arif Haryiadian diduga sebesar Rp2 miliar melalui mantan anggota DPRD Sumut Zulkarnain alias Zul Jenggot.

Uang tersebut diterima Zul Jenggot diduga dari wanita cantik berinisial AS yang kini menjadi istri Arif. Uang tersebut disebut-sebut diserahkan melalui kader PKS dan selanjutnya sampai ke tangan Zul Jenggota, selanjutnya diserahkan ke Gatot.

Arif Haryiadian diketahui sudah tiga kali diperiksa KPK, yaitu di Polrestabes Medan, Mako Brimob Polda Sumut dan di Kantor KPK di Jakarta.

Dugaan keterlibatan AS dalam suap jabatan Direktur Keuangan Arif Haryiadian berdasarkan keterangan Zul Jenggot dan kader PKS yang diperiksa KPK.

AS disebutnya juga menyampuri urusan manajemen Direksi PDAM Tirtanadi melalui suaminya Arif Haryiadian sebagai Direktur Keuangan.

Kemudian Delviayandri melalui anggota DPRD Sumut diduga sebesar Rp2 miliar. Heri Batangari Nasution melalui anggota DPRD Sumut diduga sebesar Rp2 miliar.

Masing-masing anggota DPRD Sumut yang menjadi perentara suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi tersebut sudah ditangkap KPK dan sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin.

Terakhir, PNS Sekda Sumut (mantan) Nurdin Lubis sebagai  leading sector suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Nurdin berperan penting sebagai penentu suap yang terjadi terhadap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut dan pengusaha swasta.

Nurdin Lubis sebagai pejabat eselon 1 sampai saat ini tidak ditahan. Padahal MoU KPK dengan penegak hukum lainnya, pejabat eselon 1 dan pejabat BUMD menjadi wewenang KPK untuk menangani kasus korupsi.

"DPP Laskar Anak Negeri meminta KPK agar mengumumkan tersangka baru suap manta Gubsu Gatot Pujo Nugroho, khususnya pengusaha swasta MRS, pejabat PDAM Tirtanadi, dan PNS yang belum," ucap Sofyandi Lubis.

Kemudian, kata Sofyandi, meminta DPRD Sumut untuk mendukung KPK menetapkan tersangka baru kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Dan meminta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi juga mendukung KPK menetapkan tersangka baru kasus suap mantan gubsu Gatot Pujo Nugroho.

"Kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ini sudah terangkap di pengadilan tipikor Jakarta dan Medan, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan. Kapan lagi pengusaha, PNS dan pejabat BUMD Sumut ditangkang KPK," seru Sofyandi dan Irham Ovic. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd sumutkpkPDAM Tirtanadipilgubsu 2017suap mantan gubsu
Berita Terkait
  • Jumat, 19 Jan 2018 15:52

    Target KPK Juga Pihak Swasta dan Pejabat BUMD Sumut

    Jika hanya 46 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang akan diperiksa dan ditahan, lanjut Rosisyanto, KPK sama artinya belum memberi keadilan dalam proses hukum tersebut.

  • Kamis, 18 Jan 2018 14:10

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung: Kejatisu Salahkan BPKP

    Sepertinya Kejati Sumut menyalahi BPKP yang terlalu lama memberikan laporan hasil audit kerugian negara yang terjadi pada pembangunan IPA Martubung PDAM Tirtanadi.

  • Kamis, 18 Jan 2018 13:52

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung Sudah Gelar Perkara, Tapi Belum Ada Tersangka

    Dalam kasus ini Kejari Cabang Belawan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di antaranya Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution dan Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian.

  • Kamis, 18 Jan 2018 12:00

    Wakil Ketua DPRD Sumut Minta RS Adam Malik Secepatnya Berikan Pengobatan Siti

    Wakil Ketua DPRD Sumut meminta pihak rumah sakit Adam Malik Medan, secepatnya memberikan pengobatan kepada Siti (6) warga Paluta, diduga korban penganiayaan ibu kandung dan ayah tirinya agar segera sembuh.

  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir