• Home
  • Kerah Putih
  • Kasus Suap Mantan Gubsu: Pengusaha, PNS dan Pejabat BUMD Kapan?

Kasus Suap Mantan Gubsu: Pengusaha, PNS dan Pejabat BUMD Kapan?

Senin, 18 Des 2017 21:14
Dibaca: 1.026 kali
drberita/istimewa
Koordinator Aksi DPP Laskar Anak Negeri Sofyandi Lubis berorasi di depan Kantor Gubernur Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Sejauh ini kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nogroho belum maksimal penuntasannya terhadap pemberi dan penerima suap yaitu Anggota DPRD Sumut, pejabat BUMD, PNS dan pengusaha swasta.

Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan penetapan tersangka baru terhadap pemberi dan penerima suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, khususnya kepada pejabat BUMD, PNS dan pengusaha swasta.

Demikian orasi yang disampaikan puluhan massa DPP Laskar Anak Negeri di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegroro, Medan, Senin 17 Desember 2017.

Dipimpin Koordinator Aksi Sofyandi Lubis dan Koordinator Lapangan Irham Ovic, massa DPP Laskar Anak Negeri membeberkan sejumlah kes kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang belum ditndaklanjuti oleh KPK, di antaranya mentepkan Pengusaha Swasta MRS yang menerima uang dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho melalui Kadis (mantan) Bina Marga Sumut Effendi Pohan sebesar Rp5 miliar.

Selanjutnya, pejabat BUMD khususnya Direksi PDAM Tirtanadi yang memperoleh jabatannya melalui proses suap melalui anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Masing-masing yaitu Dirut Sutedi Rahardjo, Dikrektur Keuangan Arif Haryiadian, Direktur Air Minum Delviyandri, dan Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution.

Jabatan Dirut Sutedi Rahardjo diduga sebesar Rp3,miliar melalui anggota DPRD Sumut. Direktur Keuangan Arif Haryiadian diduga sebesar Rp2 miliar melalui mantan anggota DPRD Sumut Zulkarnain alias Zul Jenggot.

Uang tersebut diterima Zul Jenggot diduga dari wanita cantik berinisial AS yang kini menjadi istri Arif. Uang tersebut disebut-sebut diserahkan melalui kader PKS dan selanjutnya sampai ke tangan Zul Jenggota, selanjutnya diserahkan ke Gatot.

Arif Haryiadian diketahui sudah tiga kali diperiksa KPK, yaitu di Polrestabes Medan, Mako Brimob Polda Sumut dan di Kantor KPK di Jakarta.

Dugaan keterlibatan AS dalam suap jabatan Direktur Keuangan Arif Haryiadian berdasarkan keterangan Zul Jenggot dan kader PKS yang diperiksa KPK.

AS disebutnya juga menyampuri urusan manajemen Direksi PDAM Tirtanadi melalui suaminya Arif Haryiadian sebagai Direktur Keuangan.

Kemudian Delviayandri melalui anggota DPRD Sumut diduga sebesar Rp2 miliar. Heri Batangari Nasution melalui anggota DPRD Sumut diduga sebesar Rp2 miliar.

Masing-masing anggota DPRD Sumut yang menjadi perentara suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi tersebut sudah ditangkap KPK dan sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin.

Terakhir, PNS Sekda Sumut (mantan) Nurdin Lubis sebagai  leading sector suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Nurdin berperan penting sebagai penentu suap yang terjadi terhadap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut dan pengusaha swasta.

Nurdin Lubis sebagai pejabat eselon 1 sampai saat ini tidak ditahan. Padahal MoU KPK dengan penegak hukum lainnya, pejabat eselon 1 dan pejabat BUMD menjadi wewenang KPK untuk menangani kasus korupsi.

"DPP Laskar Anak Negeri meminta KPK agar mengumumkan tersangka baru suap manta Gubsu Gatot Pujo Nugroho, khususnya pengusaha swasta MRS, pejabat PDAM Tirtanadi, dan PNS yang belum," ucap Sofyandi Lubis.

Kemudian, kata Sofyandi, meminta DPRD Sumut untuk mendukung KPK menetapkan tersangka baru kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Dan meminta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi juga mendukung KPK menetapkan tersangka baru kasus suap mantan gubsu Gatot Pujo Nugroho.

"Kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ini sudah terangkap di pengadilan tipikor Jakarta dan Medan, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan. Kapan lagi pengusaha, PNS dan pejabat BUMD Sumut ditangkang KPK," seru Sofyandi dan Irham Ovic. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd sumutkpkPDAM Tirtanadipilgubsu 2017suap mantan gubsu
Berita Terkait
  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Sabtu, 09 Jun 2018 03:03

    PDAM Tirtanadi Bersama Wartawan Berbagi Takjil Depan Kantor

    PDAM Tirtanadi Sumut bersama dengan wartawan menggelar kegiatan membagikan takjil berbuka puasa kepada masyarakat yang berpuasa di bulan suci ramadhan, Jumat 8 Juli 2018, sekira pukul 17:00 WIB.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 02:47

    Dugaan Korupsi APBD Sergai, Agus Tripriyono Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

    Keempat terduga yang dipanggil masing-masing mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Bendahara Koko dan Kepala BPKAD Sergai Gustian.

  • Kamis, 31 Mei 2018 00:51

    Muchrid Nasution Anjurkan Warga Pantai Labu Bentuk Kelompok Tani

    Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Muchrid Nasution menganjurkan masyarakat yang bermukim di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, segera mungkin membentuk kelompok-kelompok tani.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir