Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • KPK Sudah Dapat Izin Dewas Untuk Penggeledahan Kasus Suap KPU

KPK Sudah Dapat Izin Dewas Untuk Penggeledahan Kasus Suap KPU

Sabtu, 11 Jan 2020 23:13
Dibaca: 43 kali
ilustrasi
Kantor DPP PDIP
Bobby Nasution Center
DRberita | Meskipun belum melakukan tindak penggeledahan untuk penyidikan, tim penyidik KPK sudah mendapat bekal izin dari Dewan Pengawas.

"Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani Dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi," kata Plt Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu 11 Januari 2020.

Ali melanjutkan, untuk info spesifik lokasi, dirinya belum dapat menyampaikannya, lantaran penanganan perkara yang masih berjalan.

"Namun, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya tim penindakan KPK bersama Dewas saling menguatkan dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara ini," terangnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan memang sempat ditindaklanjuti tim penyelidik KPK dengan upaya penyegelan ruangan di kantor DPP PDIP, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 9 Januari 2020. Namun, langkah penyegelan itu gagal dilakukan. (art/drc)

Editor: Gambrenk

Sumber: republika.co.id

T#g:caleg pdipkpk ott komisioner kpukpk ott kpuott kpuwahyu setiawan
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Jan 2020 16:25

    Komisi III: Kemenkumham Berpotensi Dijerat Pasal 'Obstruction of Justice'

    Yasonna berkata Harun belum berada di Indonesia hingga 16 Januari 2020. Namun, enam hari berselang, Ronny menyampaikan bahwa Harun telah tiba kembali di Indonesia sejak 7 Januari 2020 sehari setelah bertolak ke Singapura.

  • Kamis, 23 Jan 2020 09:42

    KPK Gak Mau Respon ICW: Yang Penting Kerja

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding pimpinan KPK dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebarkan hoax terkait tersangka kasus suap politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

  • Selasa, 14 Jan 2020 12:47

    Kasus OTT KPU: DPR Panggil Bawaslu dan DKPP

    Salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat tersebut ialah seputar insiden terjaringnya eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Senin, 13 Jan 2020 20:33

    Arief Ngaku Tak Bisa Pastikan KPU Dapat Kembalikan Kepercayaan Publik

    Arief mengaku tak bisa memastikan KPU dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaganya, pascapenetapan Wahyu jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Sabtu, 11 Jan 2020 23:29

    KPK Blunder Jika Tidak Berani Gledah Kantor DPP PDIP

    Misalnya, dia mencontohkan kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang ikut menyeret Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke dalam pusaran kasus.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir