KPK Lantik Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan

Kamis, 05 Apr 2018 23:06
Dibaca: 245 kali
drberita/istimewa
Gedung KPK.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Dua pejabat baru yang mengisi posisi Deputi Bidang Penindakan dan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilantik, Jumat 6 April 2018.

"Dua pejabat ini dipilih oleh pimpinan KPK setelah mengikuti proses seleksi sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 April 2018.

Dua pejabat itu dipilih berdasarkan hasil seleksi. Namun, Febri enggan menyebut nama pejabat terkait.

Diketahui, posisi Deputi Penindakan KPK kosong karena pejabat sebelumnya Heru Winarko, diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

KPK pun sudah melakukan seleksi. Kejaksaan Agung mengajukan tujuh nama calon, dan Polri mengajukan tiga nama calon.

Tujuh nama dari Kejagung itu adalah Staf Ahli Jaksa Agung Feri Wibisono, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Wisnu Baroto, Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung Heffinur, Sekretaris Jampidsus Fadil Jumhana, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi, serta Witono.

Sementara, Polri mengirim nama Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigadir Jenderal Toni Harmanto, Perwira Menengah SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani dan Firli.

Untuk posisi calon Direktur Penyidikan KPK, ada nama Kombes Edy Supriyadi, Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo, dan Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Djoko Poerwanto.

Menurut Wakapolri Komjen Syafruddin, posisi Deputi Penindakan KPK bakal diisi oleh Brigadir Jenderal Firli, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sudah diputuskan (Firli terpilih), besok pelantikan," kata dia, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 5 April 2018.

Sementara, posisi Direktur Penyidikan masih akan diseleksi ulang karena KPK tak menemukan sosok yang tepat. "(Calon) Dirdik-nya mungkin bisa dilakukan pengulangan, karena kami belum menemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu 4 April 2018. (cnn/drc)

Editor: admin

T#g:deputi penindakandirektur penuntutankasus suap mantan gubsukpk
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:36

    Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

    Posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Senin, 09 Apr 2018 21:28

    KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

    Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir