KPK Harus Lanjutkan Tersangka Suap Mantan Gubernur Sumut

Senin, 20 Nov 2017 01:19
Dibaca: 878 kali
drberita/ilustrasi
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melanjutkan penetapan tersangka baru kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Ya, kita minta KPK segera melanjutkan penetapan tersangka baru kepada oknum-oknum yang memberi dan menerima uang suap Gatot Pujo Nugroho," ujar Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto di Medan, Minggu 19 November 2017.

Menurut Rosisyanto, sajauh ini baru 13 orang yang sedang menjalani hukuman. Padahal, masih banyak oknum-oknum yang terlibat suap mantan Gubernur Sumut tersebut.

"Masih si Gatot dan 12 pimpinan dan anggota DPRD Sumut saja. Yang swasta, pejabat BUMD dan PNS kan belum. KPK harus lanjutkan penetapan tersangka kepada mereka," sebutnya.

Sejauh ini, kata Rosisyanto, pihak swasta, pejabat BUMD dan PNS yag terlibat suap Gatot terlihat tidak bersalah dan merasa aman-aman saja.

"Ini belum memberi efek jera. KPK harus segera umumkan tersangka kepada pihak swasta, pejabat BUMD dan PNS yang terlibat suap," tegasnya.

Rosisyanto mencurigai adanya upaya penyandraan hukum dilakukan KPK terhadap kasus mega korupsi di Sumatera Utara, agar menjadi permainan hukum yang berkepanjangan.

"Jika ini terus dibiarkan, Sumut akan terus tersandra masalah hukum, tidak akan selesai. Ini tidak benar lagi, sudah tidak sehat KPK, harus diumumkan KPK tersangka baru," serunya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkpkPDAM Tirtanadipt perkebunan sumutsuap gatot pujo nugrohosuap interpelasi
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Des 2017 02:54

    1 Hari, KPK Bawa OK Arya ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK menghadirkan OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara Non-aktif sebagai saksi pada sidang kasus penyuapan dengan terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar‎ di Pengadilan Tipikor Medan.

  • Kamis, 14 Des 2017 01:25

    Pemuda Lira Minta Polisi Tangkap Dalang Perusakan Kantor BUMD Sumut

    Ketua DPW Pemuda Lira Sumut Bachtiar meminta pihak kepolisian segera menangkap dalang perusakan kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tritanadi.

  • Selasa, 12 Des 2017 23:31

    Perayaan Natal DPRD Sumut, Gubsu dan Wakil Hadir

    Gubsu berharap natal yang dirayakan tidak hanya seremonial atau sekedar membangkitkan kenangan semata, akan tetapi harus dapat mendorong dan memotivasi jiwa dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  • Selasa, 12 Des 2017 16:11

    Tengku Erry Ternyata Tidak Seperti yang Dikira

    Tengku Erry datang ke lokasi acara bersawa Wakil Gubernur Nurhazijah Marpaung. Selain itu ada juga mantan Gubsu Syamsul Arifin, mantan Anggota DPRD Medan Martius Latuperisa dan praktisi hukum Hamdani Harahap.

  • Minggu, 10 Des 2017 01:27

    Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir