Bank Sumut

KPK Harus Lanjutkan Tersangka Suap Mantan Gubernur Sumut

Senin, 20 Nov 2017 01:19
Dibaca: 1.167 kali
drberita/ilustrasi
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melanjutkan penetapan tersangka baru kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Ya, kita minta KPK segera melanjutkan penetapan tersangka baru kepada oknum-oknum yang memberi dan menerima uang suap Gatot Pujo Nugroho," ujar Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto di Medan, Minggu 19 November 2017.

Menurut Rosisyanto, sajauh ini baru 13 orang yang sedang menjalani hukuman. Padahal, masih banyak oknum-oknum yang terlibat suap mantan Gubernur Sumut tersebut.

"Masih si Gatot dan 12 pimpinan dan anggota DPRD Sumut saja. Yang swasta, pejabat BUMD dan PNS kan belum. KPK harus lanjutkan penetapan tersangka kepada mereka," sebutnya.

Sejauh ini, kata Rosisyanto, pihak swasta, pejabat BUMD dan PNS yag terlibat suap Gatot terlihat tidak bersalah dan merasa aman-aman saja.

"Ini belum memberi efek jera. KPK harus segera umumkan tersangka kepada pihak swasta, pejabat BUMD dan PNS yang terlibat suap," tegasnya.

Rosisyanto mencurigai adanya upaya penyandraan hukum dilakukan KPK terhadap kasus mega korupsi di Sumatera Utara, agar menjadi permainan hukum yang berkepanjangan.

"Jika ini terus dibiarkan, Sumut akan terus tersandra masalah hukum, tidak akan selesai. Ini tidak benar lagi, sudah tidak sehat KPK, harus diumumkan KPK tersangka baru," serunya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkpkPDAM Tirtanadipt perkebunan sumutsuap gatot pujo nugrohosuap interpelasi
Berita Terkait
  • Selasa, 14 Agu 2018 22:15

    PDAM Tirtanadi Terima Penghargaan Zerro Accicent Award Tingkat Nasional

    PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera untuk kelima kalinya mendapatkan Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) tingkat Nasional dan juga menerima Bendera Emas yang merupakan prestasi tertinggi hasil audit eksternal.

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Minggu, 29 Jul 2018 11:13

    Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sidak ke Asrama Haji

    Untuk menjaga kelancaran air di Asrama Haji, PDAM Tirtanadi menempatkan 6 orang petugas yang standby yang dibagi dalam 3 shift dalam bertugas secara bergantian selama 24 jam.

  • Jumat, 27 Jul 2018 00:48

    Perbaikan Panel Pompa Distribusi, 6 Cabang PDAM Tertanadi Terganggu

    Mengantisipasi terjadinya pemadaman aliran di IPA Delitua, PDAM Tirtanadi melakukan perbaikan di Panel Pompa Distribusi agar dapat mengalihkan power ke mesin genset pada saat aliran listrik padam.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir