• Home
  • Kerah Putih
  • KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

Oleh: Muhammad Artam
Kamis, 17 Mei 2018 01:19
Dibaca: 435 kali
ilustrasi
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kata kooperatif dalam pemeriksaan bagi para saksi dan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Kata kooperatif menjadi 'senjata' bagi saksi dan tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, mereka-mereka yang mengklaim dirinya sudah mengembalikan uang ke penyidik. Begitu juga bagi PNS, KPK harus jelaskan ini semua kepada mereka, bagaimana kategori kooperatif dalam pemeriksaan," ujar Rosisyanto kepada wartawan di Medan, Rabu 16 Mei 2018.

Menurut Rosisyanto, kata kooperatif yang bisa mendapatkan pertimbangan hukum dalam penyidikan kasus suap gatot, harus sesuai dengan semangat KPK 'Berani Jujur Hebat dan Jujur Itu Sehat'.

"Apakah seperti Evi Diana, Hardi Muliyono, Brilian Muktar, Aduhot Simamora, Marahalim Harahap dan lainnya yang mengaku sudah mengembalikan uang suap? atau bagaimana sebenarnya yang kooperatif itu? Apakah sudah jujur mereka yang mengaku kooperatif itu dengan hanya mengembalikan uang sekedarnya saja, tidak sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima?" kata Rosisyanto.

KPK diketahui sudah menerima pengembalian uang suap dari anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebanyak Rp1,9 miliar. Namun jumlah tersebut kiranya masih begitu jauh dari kerugian uang negara yang terjadi dalam kasus suap gatot.

Rosisyanto menduga banyak anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang mengklaim dirinya sudah lunas mengembalikan uang suap, namun sejatinya mereka belum lunas mengembalikannya.

"KPK adalah lembaga hukum yang memiliki kelebihan (spesialis), ada pertimbangan hukum yang bisa dibuat KPK. Seperti menangkap kepala daerah tidak mesti ada izin dari presiden, itulah spesialis KPK dibandingka dengan polri dan kejagung. Jika pertimbangan hukum diberikan kepada anggota dan mantan anggota dewan sumut yang kooperatif tidak jadi tersangka dan ditahan, sebaiknya yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang suap mendapatkan pertimbangan hukum. Apakah ada? KPK harus jelaskan itu," katanya.

Sebanyak 12 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut telah divonis menjalani hukuman penjara. Terakhir KPK juga telah menetapkan 38 orang tersangka lagi dan dalam waktu dekat segera ditahan di Jakarta.

Rosisyanto berharap jumlah tersangka tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi terus bertambah dengan tersangka-tersangka baru lainnya.

"Jika yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang dan jujur sebelam jadi tersangka, bolehlah tidak ditahan. Itulah yang dikatakan kooperatif. Tetapi kalau masih setengah-setengah mengembalikan uang, itulah yang wajib jadi tersangka, apalagi sudah jadi tersangka baru sibuk mengembalikan uang, kalau seperti itu bisa segera ditahan," seru Rosisyanto. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Jumat, 08 Jun 2018 07:12

    Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.

  • Jumat, 08 Jun 2018 06:57

    Jaksa Bantah Pemanggilan Agus Tripriyono Hanya Untuk Lucu-lucuan

    Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sergai menyebutkan pemanggilan mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Bendahara BPKAD Sergai Koko dan Kepala BPKAD Gustian hanya untuk lucu-lucuan menjelang lebara

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir