• Home
  • Kerah Putih
  • KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

Oleh: Muhammad Artam
Kamis, 17 Mei 2018 01:19
Dibaca: 615 kali
ilustrasi
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kata kooperatif dalam pemeriksaan bagi para saksi dan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Kata kooperatif menjadi 'senjata' bagi saksi dan tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, mereka-mereka yang mengklaim dirinya sudah mengembalikan uang ke penyidik. Begitu juga bagi PNS, KPK harus jelaskan ini semua kepada mereka, bagaimana kategori kooperatif dalam pemeriksaan," ujar Rosisyanto kepada wartawan di Medan, Rabu 16 Mei 2018.

Menurut Rosisyanto, kata kooperatif yang bisa mendapatkan pertimbangan hukum dalam penyidikan kasus suap gatot, harus sesuai dengan semangat KPK 'Berani Jujur Hebat dan Jujur Itu Sehat'.

"Apakah seperti Evi Diana, Hardi Muliyono, Brilian Muktar, Aduhot Simamora, Marahalim Harahap dan lainnya yang mengaku sudah mengembalikan uang suap? atau bagaimana sebenarnya yang kooperatif itu? Apakah sudah jujur mereka yang mengaku kooperatif itu dengan hanya mengembalikan uang sekedarnya saja, tidak sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima?" kata Rosisyanto.

KPK diketahui sudah menerima pengembalian uang suap dari anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebanyak Rp1,9 miliar. Namun jumlah tersebut kiranya masih begitu jauh dari kerugian uang negara yang terjadi dalam kasus suap gatot.

Rosisyanto menduga banyak anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang mengklaim dirinya sudah lunas mengembalikan uang suap, namun sejatinya mereka belum lunas mengembalikannya.

"KPK adalah lembaga hukum yang memiliki kelebihan (spesialis), ada pertimbangan hukum yang bisa dibuat KPK. Seperti menangkap kepala daerah tidak mesti ada izin dari presiden, itulah spesialis KPK dibandingka dengan polri dan kejagung. Jika pertimbangan hukum diberikan kepada anggota dan mantan anggota dewan sumut yang kooperatif tidak jadi tersangka dan ditahan, sebaiknya yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang suap mendapatkan pertimbangan hukum. Apakah ada? KPK harus jelaskan itu," katanya.

Sebanyak 12 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut telah divonis menjalani hukuman penjara. Terakhir KPK juga telah menetapkan 38 orang tersangka lagi dan dalam waktu dekat segera ditahan di Jakarta.

Rosisyanto berharap jumlah tersangka tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi terus bertambah dengan tersangka-tersangka baru lainnya.

"Jika yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang dan jujur sebelam jadi tersangka, bolehlah tidak ditahan. Itulah yang dikatakan kooperatif. Tetapi kalau masih setengah-setengah mengembalikan uang, itulah yang wajib jadi tersangka, apalagi sudah jadi tersangka baru sibuk mengembalikan uang, kalau seperti itu bisa segera ditahan," seru Rosisyanto. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Senin, 17 Jun 2019 16:30

    OMMBAK Minta Kejagung Periksa TP4D Sumut

    Sampai saat ini belum ada kehadiran Tim Pengawasan Percepatan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi yang menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat, khusus pembangunan di Sumatera Utara.

  • Senin, 17 Jun 2019 15:54

    Puluhan Paket PL Dinas Perkim Sumut Diduga Jadi Ajang Korupsi

    Puluhan paket proyek pekerjaan langsung (PL) pembangunan sarana air minum permukiman, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara diduga jadi ajang korupsi berjemaah.

  • Minggu, 16 Jun 2019 02:51

    Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

    Polda Sumatera Utara masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Minggu, 16 Jun 2019 02:27

    KPK Terima 97 Laporan Penipuan, Modusnya Melalui Nomor Telepon

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak, Kamis 23 Mei hingga Jumat 14 Juni 2019.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir