• Home
  • Kerah Putih
  • KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

Oleh: Muhammad Artam
Kamis, 17 Mei 2018 01:19
Dibaca: 237 kali
ilustrasi
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kata kooperatif dalam pemeriksaan bagi para saksi dan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Kata kooperatif menjadi 'senjata' bagi saksi dan tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, mereka-mereka yang mengklaim dirinya sudah mengembalikan uang ke penyidik. Begitu juga bagi PNS, KPK harus jelaskan ini semua kepada mereka, bagaimana kategori kooperatif dalam pemeriksaan," ujar Rosisyanto kepada wartawan di Medan, Rabu 16 Mei 2018.

Menurut Rosisyanto, kata kooperatif yang bisa mendapatkan pertimbangan hukum dalam penyidikan kasus suap gatot, harus sesuai dengan semangat KPK 'Berani Jujur Hebat dan Jujur Itu Sehat'.

"Apakah seperti Evi Diana, Hardi Muliyono, Brilian Muktar, Aduhot Simamora, Marahalim Harahap dan lainnya yang mengaku sudah mengembalikan uang suap? atau bagaimana sebenarnya yang kooperatif itu? Apakah sudah jujur mereka yang mengaku kooperatif itu dengan hanya mengembalikan uang sekedarnya saja, tidak sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima?" kata Rosisyanto.

KPK diketahui sudah menerima pengembalian uang suap dari anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebanyak Rp1,9 miliar. Namun jumlah tersebut kiranya masih begitu jauh dari kerugian uang negara yang terjadi dalam kasus suap gatot.

Rosisyanto menduga banyak anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang mengklaim dirinya sudah lunas mengembalikan uang suap, namun sejatinya mereka belum lunas mengembalikannya.

"KPK adalah lembaga hukum yang memiliki kelebihan (spesialis), ada pertimbangan hukum yang bisa dibuat KPK. Seperti menangkap kepala daerah tidak mesti ada izin dari presiden, itulah spesialis KPK dibandingka dengan polri dan kejagung. Jika pertimbangan hukum diberikan kepada anggota dan mantan anggota dewan sumut yang kooperatif tidak jadi tersangka dan ditahan, sebaiknya yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang suap mendapatkan pertimbangan hukum. Apakah ada? KPK harus jelaskan itu," katanya.

Sebanyak 12 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut telah divonis menjalani hukuman penjara. Terakhir KPK juga telah menetapkan 38 orang tersangka lagi dan dalam waktu dekat segera ditahan di Jakarta.

Rosisyanto berharap jumlah tersangka tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi terus bertambah dengan tersangka-tersangka baru lainnya.

"Jika yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang dan jujur sebelam jadi tersangka, bolehlah tidak ditahan. Itulah yang dikatakan kooperatif. Tetapi kalau masih setengah-setengah mengembalikan uang, itulah yang wajib jadi tersangka, apalagi sudah jadi tersangka baru sibuk mengembalikan uang, kalau seperti itu bisa segera ditahan," seru Rosisyanto. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Minggu, 20 Mei 2018 08:41

    77 Gedung SD di Kota Medan Diduga Jadi Ajang Korupsi

    Sebanyak 77 gedung Sekolah Dasar (SD) di Kota Medan, diduga jadi ajang korupsi oknum Dinas Pendidikan dan petinggi Pemko Medan, dengan total anggarannya sebanyak Rp 15,027 miliar.

  • Minggu, 20 Mei 2018 07:09

    Untuk SKPD dan BUMD, KPK Periksa Orang Dekat Mantan Gubsu

    Pemeriksaan JAS akan dilakukan di Mako Brimob Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, mulai pukul 09.00 WIB, dengan surat panggilan bernomor: SPGL/3139/DIK.01/00/23/05/2018.

  • Minggu, 20 Mei 2018 06:25

    Para Mantan Petinggi Pemkab Sergai Diperiksa Jaksa

    Para mantan petinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai), Senin 21 Mei 2018, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

  • Sabtu, 19 Mei 2018 00:34

    Polda Sumut Tetapkan Mantan Bupati Tapteng Jadi Tersangka

    Penetapan tersangka tersebut berdasarkan laporan Joshua Maruduttua Habeahan pada 30 april 2018. Joshua melaporkan Sukran dan Amirsyah Tanjung yang merupakan saudara kandung.

  • Senin, 30 Apr 2018 21:41

    Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

    Djarot Saiful Hidayat merasa heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) massa gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho mengajukan pinjaman ke pihak swasta.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir