Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

Oleh: Muhammad Artam
Kamis, 17 Mei 2018 01:19
Dibaca: 496 kali
ilustrasi
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kata kooperatif dalam pemeriksaan bagi para saksi dan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Kata kooperatif menjadi 'senjata' bagi saksi dan tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, mereka-mereka yang mengklaim dirinya sudah mengembalikan uang ke penyidik. Begitu juga bagi PNS, KPK harus jelaskan ini semua kepada mereka, bagaimana kategori kooperatif dalam pemeriksaan," ujar Rosisyanto kepada wartawan di Medan, Rabu 16 Mei 2018.

Menurut Rosisyanto, kata kooperatif yang bisa mendapatkan pertimbangan hukum dalam penyidikan kasus suap gatot, harus sesuai dengan semangat KPK 'Berani Jujur Hebat dan Jujur Itu Sehat'.

"Apakah seperti Evi Diana, Hardi Muliyono, Brilian Muktar, Aduhot Simamora, Marahalim Harahap dan lainnya yang mengaku sudah mengembalikan uang suap? atau bagaimana sebenarnya yang kooperatif itu? Apakah sudah jujur mereka yang mengaku kooperatif itu dengan hanya mengembalikan uang sekedarnya saja, tidak sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima?" kata Rosisyanto.

KPK diketahui sudah menerima pengembalian uang suap dari anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebanyak Rp1,9 miliar. Namun jumlah tersebut kiranya masih begitu jauh dari kerugian uang negara yang terjadi dalam kasus suap gatot.

Rosisyanto menduga banyak anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang mengklaim dirinya sudah lunas mengembalikan uang suap, namun sejatinya mereka belum lunas mengembalikannya.

"KPK adalah lembaga hukum yang memiliki kelebihan (spesialis), ada pertimbangan hukum yang bisa dibuat KPK. Seperti menangkap kepala daerah tidak mesti ada izin dari presiden, itulah spesialis KPK dibandingka dengan polri dan kejagung. Jika pertimbangan hukum diberikan kepada anggota dan mantan anggota dewan sumut yang kooperatif tidak jadi tersangka dan ditahan, sebaiknya yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang suap mendapatkan pertimbangan hukum. Apakah ada? KPK harus jelaskan itu," katanya.

Sebanyak 12 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut telah divonis menjalani hukuman penjara. Terakhir KPK juga telah menetapkan 38 orang tersangka lagi dan dalam waktu dekat segera ditahan di Jakarta.

Rosisyanto berharap jumlah tersangka tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi terus bertambah dengan tersangka-tersangka baru lainnya.

"Jika yang benar-benar sudah lunas mengembalikan uang dan jujur sebelam jadi tersangka, bolehlah tidak ditahan. Itulah yang dikatakan kooperatif. Tetapi kalau masih setengah-setengah mengembalikan uang, itulah yang wajib jadi tersangka, apalagi sudah jadi tersangka baru sibuk mengembalikan uang, kalau seperti itu bisa segera ditahan," seru Rosisyanto. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir