Bank Sumut

Pilgubsu 2018

KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

Oleh: Muhammad Artam
Rabu, 17 Jan 2018 04:27
Dibaca: 588 kali
drberita/istimewa
Gedung KPK
DINAMIKARAKYAT - Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

"Baik itu pengadaan alat peraga, kertas suara, baliho, spanduk, kota suara dan lain sebagainya harus disikapi, KPK harus menyadap proses pengadaannya mulai dari rencana sampai selesai tendernya," ujar Ali kepada wartawan di kawasan MMTC, Medan, Selasa 16 Janurai 2018.

Diketahui, pelaksanaan pilgubsu 2018 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Sumut sebesar Rp1,2 triliun, untuk KPU, Bawaslu dan tim keamanan.

Penyelenggara pilgubsu khususnya KPU harus mampu bersikap jujur melaksakan tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun demikian, Ali masih mencurigai adanya oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi dalam proses pengadaan logistik pilgubsu.

"Istilah ada proyek ada korupsi, sudah rahasia umum. Proses tender pengadaan barang dan jasa memang sudah menggunakan sistem online, tetapi kita berharap KPK tetap melaksanakan penyadapan pada proses pengadaan logistik pilgubsu, kita ingin pilgubsu tidak tercedarai oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan rakyat Sumatera Utara," terangnya.

Ali menyarankan agar KPK menyadap oknum-oknum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di KPU Sumut, khususnya pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), serta kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa logistik pilgubsu.

"Anggaran yang besar bisa membuat orang berubah fikiran. Kita bukan menuduh, kita hanya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Permain fee sudah kita ketahui selalu kerap terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa, mulai anggaran yang kecil apalagi anggaran yang besar," tandasnya.

Dengan penyadapan yang dilakukan KPK, Ali menyakini oknum-oknum yang berniat mencari keuntungan pribadi dalam proses pengadaan barang dan jasa logistik pilgubsu tidak akan berani.

"Harapan kita KPK mau melakukan penyadapan demi pelaksaan pilgubsu yang jujur," serunya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutBawaslu Sumutkorupsi apbdkpkKPU Sumutpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:04

    Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

    Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Minggu, 05 Agu 2018 01:55

    Rahmad Hasibuan Gugat Hasil Pilkada Palas, Apakah Berhasil?

    Dalam pertemuan, Hairul Mac Hasibuan yang juga timses Paslon No. 3 Rahmad P Hasibuan memaparkan bahwa adanya kejanggalan dalam proses pilkada Padanglawas (Palas) 27 Juni 2018 lalu.

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir