Bank Sumut

Pilgubsu 2018

KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

Oleh: Muhammad Artam
Rabu, 17 Jan 2018 04:27
Dibaca: 370 kali
drberita/istimewa
Gedung KPK
DINAMIKARAKYAT - Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

"Baik itu pengadaan alat peraga, kertas suara, baliho, spanduk, kota suara dan lain sebagainya harus disikapi, KPK harus menyadap proses pengadaannya mulai dari rencana sampai selesai tendernya," ujar Ali kepada wartawan di kawasan MMTC, Medan, Selasa 16 Janurai 2018.

Diketahui, pelaksanaan pilgubsu 2018 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Sumut sebesar Rp1,2 triliun, untuk KPU, Bawaslu dan tim keamanan.

Penyelenggara pilgubsu khususnya KPU harus mampu bersikap jujur melaksakan tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun demikian, Ali masih mencurigai adanya oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi dalam proses pengadaan logistik pilgubsu.

"Istilah ada proyek ada korupsi, sudah rahasia umum. Proses tender pengadaan barang dan jasa memang sudah menggunakan sistem online, tetapi kita berharap KPK tetap melaksanakan penyadapan pada proses pengadaan logistik pilgubsu, kita ingin pilgubsu tidak tercedarai oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan rakyat Sumatera Utara," terangnya.

Ali menyarankan agar KPK menyadap oknum-oknum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di KPU Sumut, khususnya pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), serta kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa logistik pilgubsu.

"Anggaran yang besar bisa membuat orang berubah fikiran. Kita bukan menuduh, kita hanya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Permain fee sudah kita ketahui selalu kerap terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa, mulai anggaran yang kecil apalagi anggaran yang besar," tandasnya.

Dengan penyadapan yang dilakukan KPK, Ali menyakini oknum-oknum yang berniat mencari keuntungan pribadi dalam proses pengadaan barang dan jasa logistik pilgubsu tidak akan berani.

"Harapan kita KPK mau melakukan penyadapan demi pelaksaan pilgubsu yang jujur," serunya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutBawaslu Sumutkorupsi apbdkpkKPU Sumutpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:10

    DPRD Medan Akui Proyek Jalur Pendestrian Rp100 Miliar Mubajir

    Pembangunan jalur pendestrian tersebut telah menghabiskan APBD 2017 senilai Rp100 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan.

  • Senin, 19 Feb 2018 20:12

    KPK Akan Bantu Menteri LHK Selesaikan Kasus Lahan Sawit DL Sitorus

    KPK mendukung rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeksekusi lahan negara yang dicaplok pengusaha sawit Darianus Lungguk Sitorus alias DL. Sitorus.

  • Senin, 19 Feb 2018 18:53

    KPK Jangan Hanya Periksa DPRD dan PNS Pemprov Sumut

    Ketua Peresedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak pilih kasih memeriksa kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir