Bank Sumut

KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

Oleh: Muhammad Artam
Minggu, 22 Apr 2018 13:27
Dibaca: 667 kali
ilustrasi
Gedung KPK Jakarta.
DINAMIKARAKYAT - Sudah dua tahun lebih sejak terbongkarnya mega korupsi APBD Sumut, melalui OTT KPK terhadap oknum hakim di Pengadilan PTUN Medan, kasus fee BDB Sumut tahun 2013, belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambilalih.

Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

Tahun 2014 merupakan tahun pergantian calon legislatif (caleg) yang duduk di gedung DPRD Sumut.
 
Paska OTT KPK pada oknum hakim PTUN Medan, dan seorang pengacara dari Kantor Pengacara OC Caligis, kasus fee BDB dan dana Bansos diambil Kejaksaan Agung. Sedangkan kasus suap yang melanda anggota DPRD Sumut ditangani KPK.

Namun sampai saat ini kasus fee BDB Sumut tahun 2013 yang bernilai Rp2,3 triliun itu tidak juga ada kejelasan penanganannya dari kejagung.

"KPK harus mengambilalih kasus fee BDB Sumut tahun 2013 dari kejagung, karena sampai saat ini tidak ada kejelasannya dari kejaksaan. KPK harus mengusutnya, karena aktor intelektual dan oknum-oknum yang terlibat sama dengan para tersangka dan saksi kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho," ujar Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Minggu 22 April 2018.

Menurut, Azhari, kasus fee BDB Sumut menjadi suap terbesar anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang dilakukan Pemprov Sumut, kepada anggota dewan untuk menerima LPJP APBD tahun 2013 di tahun 2014.

"Seksi kali kasus itu (fee BDB), aktor dan oknum yang terlibat sama dengan kasus suap mantan gubsu gatot," tegasnya.

Selain itu juga akan banyak kepala daerah dan mantan kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi ikut terlibat dalam kasus fee BDB Sumut.

"Yang terbesar meneriman BDB Kabupaten Asahan, mencapai Rp425 miliar, 7 persen mainan fee nya, ada 'geng coco' di kasus fee BDB itu, tiga sudah menjalani hukuman, 1 lagi belum," sebutnya.

Dengan demikian sangat diharapkan KPK melakukan supervisi ke Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus fee BDB Sumut tersebut.

"Kasus fee BDB ini akan menjadi memori buruk bagi Pemprov Sumut jika tidak dituntaskan penegak hukum. Mantan Bupati Madina Hidayat Batubara akan menjadi sejarah untuk dikenang dalam kasus fee BDB tersebut," jelas Azhari.

Dari 33 kabupaten kota yang menerima BDB tahun 2013 dari Pemprov Sumut, saat itu hanya Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang yang sangat minim menerima dana yaitu Rp10 miliar dan Rp14 miliar.   

Jumlah BDB yang diterima kabupaten kota paska mantan bupati madina hidayat batubara kena OTT KPK, Pemprov Sumut kemudian melakukan rasionalisasi dari keseluruhan dana yang diberikan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:fee bdb sumutkejaksaan agungkorupsi apbdkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Kamis, 19 Jul 2018 11:27

    26 Pasangan Ikut Nikah Gratis di Kejaksaan Agung

    Kejaksaan Agung menggelar nikah massal gratis. Ada 26 pasangan yang ikut dalam nikah massal kali ini. Acara dihadiri Jaksa Agung M Prasetyo.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir