KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

Oleh: Muhammad Artam
Minggu, 22 Apr 2018 13:27
Dibaca: 837 kali
ilustrasi
Gedung KPK Jakarta.
DINAMIKARAKYAT - Sudah dua tahun lebih sejak terbongkarnya mega korupsi APBD Sumut, melalui OTT KPK terhadap oknum hakim di Pengadilan PTUN Medan, kasus fee BDB Sumut tahun 2013, belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambilalih.

Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

Tahun 2014 merupakan tahun pergantian calon legislatif (caleg) yang duduk di gedung DPRD Sumut.
 
Paska OTT KPK pada oknum hakim PTUN Medan, dan seorang pengacara dari Kantor Pengacara OC Caligis, kasus fee BDB dan dana Bansos diambil Kejaksaan Agung. Sedangkan kasus suap yang melanda anggota DPRD Sumut ditangani KPK.

Namun sampai saat ini kasus fee BDB Sumut tahun 2013 yang bernilai Rp2,3 triliun itu tidak juga ada kejelasan penanganannya dari kejagung.

"KPK harus mengambilalih kasus fee BDB Sumut tahun 2013 dari kejagung, karena sampai saat ini tidak ada kejelasannya dari kejaksaan. KPK harus mengusutnya, karena aktor intelektual dan oknum-oknum yang terlibat sama dengan para tersangka dan saksi kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho," ujar Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Minggu 22 April 2018.

Menurut, Azhari, kasus fee BDB Sumut menjadi suap terbesar anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang dilakukan Pemprov Sumut, kepada anggota dewan untuk menerima LPJP APBD tahun 2013 di tahun 2014.

"Seksi kali kasus itu (fee BDB), aktor dan oknum yang terlibat sama dengan kasus suap mantan gubsu gatot," tegasnya.

Selain itu juga akan banyak kepala daerah dan mantan kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi ikut terlibat dalam kasus fee BDB Sumut.

"Yang terbesar meneriman BDB Kabupaten Asahan, mencapai Rp425 miliar, 7 persen mainan fee nya, ada 'geng coco' di kasus fee BDB itu, tiga sudah menjalani hukuman, 1 lagi belum," sebutnya.

Dengan demikian sangat diharapkan KPK melakukan supervisi ke Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus fee BDB Sumut tersebut.

"Kasus fee BDB ini akan menjadi memori buruk bagi Pemprov Sumut jika tidak dituntaskan penegak hukum. Mantan Bupati Madina Hidayat Batubara akan menjadi sejarah untuk dikenang dalam kasus fee BDB tersebut," jelas Azhari.

Dari 33 kabupaten kota yang menerima BDB tahun 2013 dari Pemprov Sumut, saat itu hanya Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang yang sangat minim menerima dana yaitu Rp10 miliar dan Rp14 miliar.   

Jumlah BDB yang diterima kabupaten kota paska mantan bupati madina hidayat batubara kena OTT KPK, Pemprov Sumut kemudian melakukan rasionalisasi dari keseluruhan dana yang diberikan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:fee bdb sumutkejaksaan agungkorupsi apbdkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Minggu, 16 Jun 2019 02:51

    Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

    Polda Sumatera Utara masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Minggu, 16 Jun 2019 02:27

    KPK Terima 97 Laporan Penipuan, Modusnya Melalui Nomor Telepon

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak, Kamis 23 Mei hingga Jumat 14 Juni 2019.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:04

    Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

    Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir