Bank Sumut

KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

Senin, 09 Apr 2018 21:28
Dibaca: 1.375 kali
drberita/istimewa
Pimpinan KPK.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Ingat, KPK masih tersangkakan penerima suap, pemberi belum," ujarnya melalui seluler, Senin 9 April 2018.

Menurutnya, KPK harus juga menetapkan tersangka dari pemberi suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho.

"Jangan karena alasan mendapat tekanan atau korban perintah, para pemberi suap bisa aman dari jerat hukum. Mereka kan dalam kondisi sadar, apa mereka tidak tau perbuatan itu salah? setingkat kepala dinas dan direksi BUMD harusnya bisa berfikir jernih. Jadi kalimat korban perintah itu tidak tepat jadi alasan," tandasnya.

Kemudian, kata Rosisyanto, pemberi suap yang meminta imbalan jabatan seperti kepala dinas atau direksi BUMD, apakah disebut juga sebagai korban perintah?

"Ini tidak lucu, kalau mau membuat yang aneh-aneh KPK silahkan di bidang pencegahan, di bidang penindakan jangan coba-coba, masyarakat pasti marah," jelasnya.

Sejauh ini para pemberi suap semisal dari kepala dinas atau direksi BUMD masih sebatas status saksi dalam penyidikan kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho. Jika ini tidak diteruskan menjadi tersangka, KPK artinya belum bisa memberikan kepastian hukum di negeri ini.

"KPK harus tau, banyak masyarakat Sumut menanti kepastian hukum berkeadilan dikasus suap mantan gubsu gatot ini, jangan coba bermain dalam penanganan kasus jika tidak ingin disalahkan," tegas Rosisyanto. (art/drc)

Editor: admin

T#g:BUMD Sumutipa martubungkpksuap gatotsuap mantan gubsu
Berita Terkait
  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 02:47

    Dugaan Korupsi APBD Sergai, Agus Tripriyono Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

    Keempat terduga yang dipanggil masing-masing mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Bendahara Koko dan Kepala BPKAD Sergai Gustian.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir