KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

Senin, 09 Apr 2018 21:28
Dibaca: 1.149 kali
drberita/istimewa
Pimpinan KPK.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Ingat, KPK masih tersangkakan penerima suap, pemberi belum," ujarnya melalui seluler, Senin 9 April 2018.

Menurutnya, KPK harus juga menetapkan tersangka dari pemberi suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho.

"Jangan karena alasan mendapat tekanan atau korban perintah, para pemberi suap bisa aman dari jerat hukum. Mereka kan dalam kondisi sadar, apa mereka tidak tau perbuatan itu salah? setingkat kepala dinas dan direksi BUMD harusnya bisa berfikir jernih. Jadi kalimat korban perintah itu tidak tepat jadi alasan," tandasnya.

Kemudian, kata Rosisyanto, pemberi suap yang meminta imbalan jabatan seperti kepala dinas atau direksi BUMD, apakah disebut juga sebagai korban perintah?

"Ini tidak lucu, kalau mau membuat yang aneh-aneh KPK silahkan di bidang pencegahan, di bidang penindakan jangan coba-coba, masyarakat pasti marah," jelasnya.

Sejauh ini para pemberi suap semisal dari kepala dinas atau direksi BUMD masih sebatas status saksi dalam penyidikan kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho. Jika ini tidak diteruskan menjadi tersangka, KPK artinya belum bisa memberikan kepastian hukum di negeri ini.

"KPK harus tau, banyak masyarakat Sumut menanti kepastian hukum berkeadilan dikasus suap mantan gubsu gatot ini, jangan coba bermain dalam penanganan kasus jika tidak ingin disalahkan," tegas Rosisyanto. (art/drc)

Editor: admin

T#g:BUMD Sumutipa martubungkpksuap gatotsuap mantan gubsu
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:36

    Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

    Posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Kamis, 05 Apr 2018 23:06

    KPK Lantik Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan

    Dua pejabat baru yang mengisi posisi Deputi Bidang Penindakan dan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilantik, Jumat 6 April 2018.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir