• Home
  • Kerah Putih
  • Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

Senin, 30 Jul 2018 09:12
Dibaca: 711 kali
drberita/istimewa
Drs. H. Hasnil, MM (celana warna hitam).
DINAMIKARAKYAT - Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

DPO atasnama Drs. H. Hasnil, MM, (68) pekerjaan Pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil M. Yasin & Rekan.

"DPO diamankan di rumah yang bersangkutan di Jalan Mangga 1, No. 163 Kompleks PU, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten," ujar Leo, Minggu 29 Juli 2018.

Menurut Leo, tim Intelijen Kejati Sumut telah dua minggu memantau dan mengikuti pergerakan DPO baik dikediaman lamanya Jalan Komplek Mabad 60 Nomor D-47 Rt. 002/05, di tempat mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan akhirnya didapatkan di rumah Komplek PU tersebut.

Terpidana Drs. H. Hasnil, AK, MM selaku Jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan PNS tahun 2001 dan 2002 pada Sekretariat Kabupaten Langkat Tahun 2003 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.193.574.876,-.

"Terpidana juga dalam kasus yang sama di Pemkab Simalungun terbukti bersalah," kata Leo.

Setelah diamankan, tim Intelijen Kejati Sumut membawa DPO ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna persiapan pemberangkatan ke Medan.

"Saya bersama tim Intelijen Kejati Sumut membawa DPO ke Medan dengan menggunakan pesawat Batik Air ID-6886 Pkl. 09.20 WIB," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dpo korupsikejari langkatkejati sumutkorupsikorupsi apbdpemkab simalungun
Berita Terkait
  • Kamis, 27 Jun 2019 16:12

    Penerima Selamat, Eddy Sofyan "Tumbal Tunggal" Korupsi Bansos Sumut

    Eddy Sofyan adalah "tumbal tunggal" dari korupsi bantuan sosial (bansos). Padahal pencairan dana bansos dilakukan oleh Biro Keuangan ke Bank Sumut untuk kemudian kepada penerima. Total bansos Pemprov Sumut 2013 sebesar Rp2,1 triliun.

  • Senin, 24 Jun 2019 17:27

    Hutang Kasus Kejagung dan KPK di Sumut

    Kasus korupsi fee 7% BDB Sumut 2013 ini terjadi jelang Pemilihan Gubernur Sumut yang dilakukan di akhir tahun 2012, pada saat mau pengesahan APBD Sumut 2013. Dan ini menjadi hutang kasus bagi Kejagung RI dan KPK.

  • Sabtu, 22 Jun 2019 16:04

    BMPK Ajak Kejati Sumut Melek Korupsi di Medan dan Paluta

    Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan (BMPK) mengajak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar bergerak menyelesaikan korupsi yang terjadi di Pemko Medan dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

  • Kamis, 20 Jun 2019 17:41

    9 Jenderal Polri Ikut Capim KPK, Ini Nama-namanya

    Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo tidak membantah ada 9 nama perwira tinggi Polri setingkat Brigjen dan Irjen mengikuti seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Rabu, 19 Jun 2019 15:43

    Belum Setahun, Edy Rahmayadi Berhasil Lunasi Hutang DBH

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akhirnya berhasil membebaskan diri dari hutang Dana Bagi Hasil (DBH) ke 33 kabupaten kota. Hutang ini merupakan warisan dari gubernur sebelumnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir