Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • IMAKOR Minta Kejatisu Segera Tetapkan Tersangka Lapangan Barosokai

IMAKOR Minta Kejatisu Segera Tetapkan Tersangka Lapangan Barosokai

Rabu, 25 Sep 2019 23:44
Dibaca: 366 kali
drberita/istimewa
Massa IMAKOR demo kasus Lapangan Barosokai di depan Kantor Kejati Sumut.
Bobby Nasution Center
DRberita | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dituding telah melakukan intervensi pada penyidikan kasus dugaan korupsi pembelihan lahan Lapangan Barosokai, Jalan Rahmadsyah, Medan.

Hal itu diungkapkan puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (IMAKOR Sumut) dalam aksinya di depan Kantor Kejatisu, Jalan AH Nasution, Medan, Rabu 25 September 2019.

"Kami minta Kejatisu secepatnya menetapkan tersangka kasus itu, jika tidak ingin ada tudingan miring kasus lapangan barosokai telah jadi ATM," ungkap Koordinator Aksi IMAKOR Sumut Rahmad dalam orasinya.

Dari hasil investigasi IMAKOR Sumut, kata Rahmad Darmawan, ada dugaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan sengaja memperlambat penyidikan kasus lapangan barosokai atas perintah dari Kejatisu.

"Sudah 9 pejabat OPD dari Pemko Medan yang diperiksa Kejari, tetapi sampai saat ini belum ada satupun tersangkanya. Jika Kejatisu tidak melakukan intervensi, kami yakin tersangka pasti sudah ditetapkan oleh Kejari Medan," serunya.

Masih Rahmad, jika kasus ini tidak juga menunjukan titik terang pada tersangkanya, IMAKOR Sumut akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan supervisi. Sehingga kasus pembelihan lahan Lapangan Barosokai di Jalan Rahmadsyah Medan, segera terungkap ke publik.

"Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika kajaksaan tidak segera menetapkan tersangkanya, kami akan meminta KPK mengambilalih kasus. Sekaligus kami juga meminta KPK agar menangkap anggota DPRD Medan yang ikut terlibat dalam kasus," tegas Rahmad.

Setelah beberapa lama melakukan orasi, akhirnya anggota dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rudy menerima aspirasi massa.

Rudy meminta agar massa bersabar dengan kasus yang tengah diselidikin Kejari Medan. "Kasus ini sudah menjadi perhatian pimpinan, mohon bersabar kita semua menanti hasil penyidikannya," ucap Rudy.

Diketahui, anggaran yang digunakan untuk membeli lahan Lapangan Barosokai bersumber dari APBD Dinas TRTB Medan tahun 2017, dengan judul kegiatan adalah pembelihan lahan untuk ruang terbuka hijau Kota Medan sebesar Rp 100 miliar.

Pembayaran uang Rp 15,7 miliar untuk pembelihan lahan Lapangan Barosokai dari APBD 2017 sebesar Rp 100 miliar itu dilakukan Pemko Medan kepada Wilson Chandra pada tahun 2018. (art/drc)

Editor: admin

T#g:Kejari Medankejati sumutlapangan barasokailapangan barosokaipemko medan
Berita Terkait
  • Selasa, 18 Feb 2020 12:02

    Massa Aksi Minta Kejatisu Periksa Kadis Perkim Labura

    Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta agar segera memeriksa Kepala Dinas Perkim Labuhanbatu Utara (Labura) terkait dugaan korupsi pembangunan mess pemda di Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir.

  • Senin, 17 Feb 2020 10:39

    Amir Yanto Diminta Buktikan Ada Jaksa Profesional dan Bebas dari Suap di Sumut

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Amir Yanto membuktikan jaksa profesional dan bebas dari suap di institusi yang dipimpinnya.

  • Sabtu, 15 Feb 2020 23:47

    Pemko Medan Kembali Beli Lahan Senilai Rp 59 Miliar

    Pemerintah Kota Medan, tahun 2020 ini menganggarkan Rp 59 miliar di dalam APBD untuk rencana pembelihan lahan di sepuluh kecamatan. Lahan-lahan itu akan diperuntukan untuk peningkantan pada kawasan ruang publik.

  • Jumat, 14 Feb 2020 00:37

    2 OPD Pemkab Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

    Kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaporkan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

  • Selasa, 11 Feb 2020 16:58

    Kajati Sumut Pimpin Ikrar Jaksa Profesional dan Bebas Korupsi

    Penandatangan fakta integritas itu untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir