Bank Sumut

ICW dan Samad Nilai UU KPK Belum Perlu Revisi

Sabtu, 07 Sep 2019 15:54
Dibaca: 32 kali
ilustrasi
Unjuk rasa penolakan RUU KPK.
DRberita | Rencana Dewan PerwakilanRakyat (DPR) merevisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun berharap Presiden Joko Widodo dapat segera mengambil langkah penyelesaian terkait polemik tersebut.

"Sebetulnya presiden dengan mudahnya dengan tidak mengirimkan supres kepada DPR, artinya tidak menyetujui pembahasan ini," kata Tama di Jakarta, Sabtu 7 September 2019.

Ia beranggapan undang-undang KPK yang berlaku saat ini masih dirasa efektif. Oleh karena itu, ia menganggap revisi UU KPK belum menjadi suatu hal yang genting untuk dilakukan.

"Karena kita menilai UU KPK saat ini masih cukup efektif karena upaya-upaya untuk melakukan pengujian-pengujian kritik terhadap UU KPK kan sudah dilakukan lewat jalur konstitusi di MK," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia menyebut jika Undang-Undang (UU) KPK yang berlaku saat ini masih relevan sehingga tidak perlu direvisi.

"KPK terbuka saja dengan kritik, tapi ini masalah revisi itu perlu nggak, kalau nggak pas dengan konteks kekinian ya direvisi, tapi UU yang ada sekarang ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini," kata Abraham Samad di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan bahwa KPK telah mengirimkan surat kepada presiden terkait rencana DPR merevisi UU KPK.

Ia berharap agar Presiden Joko Widodo tidak membiarkan segala upaya yang melemahkan KPK. "Komitmen itulah yang kita harapkan bersama," harapnya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: republika.co.id

T#g:agus rahardjoCapim KPKruu kpk
Berita Terkait
  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:10

    Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

  • Rabu, 11 Sep 2019 00:29

    Demo Dukung RUU KPK: Calon Ketua DPRD Medan Jadi Pembicaraan wartawan

    Aksi unjuk rasa mendukung Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus bergerak ke daerah-daerah. Selasa 10 September 2019 siang, Korps Indonesia Muda (KMI) Sumut, berdemo di depan Gedung DPRD Medan.

  • Senin, 09 Sep 2019 17:09

    Aksi Depan Kantor DPRD Sumut, Kongres Rakyat Bersatu Dukung RUU KPK

    Awalnya massa berkumpul di Lapangan Benteng Kodim 0201/Medan. Dipimpin Korlap Dian alias Borbor dan Erwin, selanjutnya mereka long march menuju Gedung DPRD Sumatera Utara.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir