Bank Sumut

ICW dan Samad Nilai UU KPK Belum Perlu Revisi

Sabtu, 07 Sep 2019 15:54
Dibaca: 111 kali
ilustrasi
Unjuk rasa penolakan RUU KPK.
Bobby Nasution Center
DRberita | Rencana Dewan PerwakilanRakyat (DPR) merevisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun berharap Presiden Joko Widodo dapat segera mengambil langkah penyelesaian terkait polemik tersebut.

"Sebetulnya presiden dengan mudahnya dengan tidak mengirimkan supres kepada DPR, artinya tidak menyetujui pembahasan ini," kata Tama di Jakarta, Sabtu 7 September 2019.

Ia beranggapan undang-undang KPK yang berlaku saat ini masih dirasa efektif. Oleh karena itu, ia menganggap revisi UU KPK belum menjadi suatu hal yang genting untuk dilakukan.

"Karena kita menilai UU KPK saat ini masih cukup efektif karena upaya-upaya untuk melakukan pengujian-pengujian kritik terhadap UU KPK kan sudah dilakukan lewat jalur konstitusi di MK," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia menyebut jika Undang-Undang (UU) KPK yang berlaku saat ini masih relevan sehingga tidak perlu direvisi.

"KPK terbuka saja dengan kritik, tapi ini masalah revisi itu perlu nggak, kalau nggak pas dengan konteks kekinian ya direvisi, tapi UU yang ada sekarang ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini," kata Abraham Samad di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan bahwa KPK telah mengirimkan surat kepada presiden terkait rencana DPR merevisi UU KPK.

Ia berharap agar Presiden Joko Widodo tidak membiarkan segala upaya yang melemahkan KPK. "Komitmen itulah yang kita harapkan bersama," harapnya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: republika.co.id

T#g:agus rahardjoCapim KPKruu kpk
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Jan 2020 18:52

    Kata Jokowi KPK Tidak Lemah

    Bagi Jokowi, dua operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun ini terhadap Bupati Sidoarjo Saeful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menjadi bukti KPK masih bekerja sebagaimana mestinya.

  • Senin, 07 Okt 2019 11:30

    Belum Dilantik, Pimpinan KPK Terpilih Undang Kepala Daerah Acara Syukuran

    Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 Lili Pintauli Siregar mengundang kepala daerah dan sejumlah pejabat serta elemen masyarakat dalam acara syukuran di kediamannya di Medan, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas.

  • Senin, 30 Sep 2019 22:31

    Mahasiswa Sumut: Aksi Kami Murni

    Dalam konfrensi persnya, Senin (30/9), Zulfahmi menyatakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi itu merupakan perwakilan dari STAIS, Unimed, UISU, UINSU, UMSU, ITM, dan UPU.

  • Sabtu, 28 Sep 2019 12:02

    Dilema, Jokowi Sendiri & RUU KPK

    Sebuah pilihan yang sulit bagi Jokowi. Diteruskan akan berhadapan dengan mahasiswa! Tak diteruskan dengan Perppu KPK, bakal ditinggal Parpol Koalisi. Apalagi, BEM se-Indonesia menolak undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

  • Sabtu, 28 Sep 2019 11:25

    Aktivis 98 Akui Reformasi Telah Dikorupsi

    Situasi nasional yang berkembang saat ini, khususnya aksi mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan aspirasinya harus secepatnya disikapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir