Korupsi BDB Sumut 2013

Hutang Kasus Kejagung dan KPK di Sumut

Oleh: artam
Senin, 24 Jun 2019 17:27
Dibaca: 608 kali
drberita/istimewa
dokumen BDB Sumut 2013
DINAMIKARAKYAT - Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) telah berkoordinasi untuk memburu para koruptor APBD Sumut 2013. Mulai korupsi bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB) hingga penyertaan modal ke BUMD tahu 2011-2013.

Korupsi APBD Sumut ini terkuak pasca OTT suap hakim dan panitera PTUN Medan, Kamis 9Juli 2015 lalu. Sebanyak 8 orang saat itu ditetapkan sebgai tersangka dan ditahn oleh KPK, termasuk Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kepada hakim dan panitera PTUN Medan, serta pengacara dari Kantor Advokad OC Kaligis, berawal dari gugatan Pemprov Sumut atasnama Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis ke PTUN terkait penyidikan kasus korupsi APBD tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh Kejaksaan Agung.

Informasi diperoleh, Senin 24 Juni 2019, selian kasus korupsi bansos, Kejaksaan Agung dan KPK tengah memburu para koruptor lainnya yang ikut menikmati korupasi fee 7% BDB 2013 ke 33 kabupaten kota dan Penyertaan modal ke BUMD.

Khusus korupsi fee 7% BDB ke 33 kabupaten kota, Kejagung RI dan KPK sudah mengetahui modus korupasi yang dilakukan, yaitu dengan fee 7% harus dibayar di depan. Fee 7% itu oleh para koruptor kabupaten kota diberikan kepada para pejabat Pemprov Sumut.

Para pejabat Pemprov Sumut itu ada dari wakil rakyat di DPRD Sumut dan ada dari Kantor Gubernur Sumut. Korupsi fee 7% DBD Sumut 2013 itu dikoordinir oleh beberapa orang anggota dewan dan pejabat Kantor Gubsu, yang menamakan diri mereka adalah "Geng Coco". Karena mereka selalu memakai pakain coco jika setiap bertemu satu sama lainnya.      

Ini daftar kabupaten kota penerima BDB dari Pemprov Sumut tahun 2013 (2012);

Kabupaten Langkat tahun 2013 menerima Rp 100.689.462.000 (tahun 2012 Rp 49.178.924.000) jumlahnya bertambah

Kota Binjai tahun 2013 menerima Rp 92.929.440.000 (tahun 2012 Rp 88.318.035.661) jumlahnya bertambah

Kabuapten Deliserdang tahun 2013 menerima Rp 14.427.836.000 (tahun 2012 Rp 61.720.725.000) jumlahnya berkurang

Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 menerima Rp 101.343.604.000 (tahun 2012 Rp 76.270.709.000) jumlahnya bertambah

Kota Tebingtinggi tahun 2013 menerima Rp 90.734.044.000 (tahun 2012 Rp 37.148.438.000) jumlahnya bertambah

Kota Pematangsiantar tahun 2013 menerima Rp 36.420.440.000 (tahun 2012 Rp 55.268.780.000) jumlahnya berkurang

Kabupaten Simalungun tahun 2013 menerima Rp 70.493.714.000 (tahun 2012 Rp 169.589.928.000) jumlahnya berkurang

Kota Tanjungbalai tahun 2013 menerima Rp 85.534.909.625 (tahun 2012 Rp 74.921.588.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Dairi tahun 2013 menerima Rp 21.068.344.000 (tahun 2012 Rp 12.894.188.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 Rp 19.867.720.000 (tahun 2012 Rp 10.075.440.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Karo tahun 2013 menerima Rp 76.374.868.000 (tahun 2012 Rp 20.015.336.000) jumlahnya bertambah

Kota Sibolga tahun 2013 menerima Rp 50.781.230.000 (tahun 2012 Rp 28.037.460.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013 menerima Rp 197.339.350.000 (tahun Rp 109.334.145.000) jumlahnya bertambah

Kanupaten Tapanuli Utara tahun 2013 menerima Rp 78.252.244.000 (tahun 2012 Rp 425.416.488.000) jumlahnya berkurang

Kabupten Tapanuli Selatan tahun 2013 menerima Rp 89.291.238.000 (tahun 2012 Rp 65.776.476.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Mandailing Natal tahun 2013 menerima Rp 79.975.772.609 (tahun 2012 Rp 54.974.152.000) jumlahnya bertambah

Kota Padangsidimpuan tahun 2013 menerima Rp 58.204.048.000 (tahun 2012 Rp 39.047.816.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Toba Samosir tahun 2013 menerima Rp 167.846.586.000 (tahun 2012 Rp 109.470.922.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Samosir tahun 2013 menerima Rp 3.673.810.000 (tahun 2012 Rp 14.312.620.000) jumlahnya berkurang

Kabupaten Humbanghasudutan tahun 2013 menerima Rp 45.328.664.000 (tahun 2012 Rp 41.080.328.000) jumlahnya bertambah 

Kabupaten Batubara tahun 2013 menerima Rp 151.851.502.000 (tahun 2012 Rp 55.713.236.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Padang Lawas tahun 2013 menerima Rp 55.811.132.000 (tahun 2012 Rp 36.807.264.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2013 menerima Rp 169.888.206.000 (tahun 2012 Rp 121.536.412.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Labuhanbatu tahun 2013 menerima Rp 91.523.560.000 (tahun 2012 Rp 37.470.782.800) jumlahnya bertambah

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tahun 2013 menerima Rp 211.838.370.000 (tahun 2012 Rp 124.926.140.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun 2013 menerima Rp 61.284.240.000 (tahun 2012 Rp 40.768.480.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Nias tahun 2013 menerima Rp 2.986.398.000 (tahun 2012 Rp 20.122.796.000) jumlahnya berkurang

Kabupaten Nias Utara tahun 2013 menerima Rp 25.716.458.000 (tahun 2012 Rp 3.557.916.000) jumlahnya bertambah

Kabupaten Nias Barat tahun 2013 menerima Rp 1.321.894.000 (tahun 2012 Rp 2.093.788.000) jumlahnya berkurang

Kabupaten Nias Selatan tahun 2013 menerima Rp 52.120.904.000 (tahun 2012 Rp 31.164.308.000) jumlahnya bertambah

Kota Gunung Sitoli tahun 2013 menerima Rp 11.693.716.000 (tahun 2012 Rp 14.287.423.000) jumlahnya berkurang

Kabupaten Asahan tahun 2013 menerima Rp 425.662.350.000 (tahun 2012 Rp 143.842.940.000) jumlahnya bertaambah

Kota Medan tahun 2013 menerima Rp 10.728.800.000 (tahun 2012 Rp 34.665.100.000) jumlahnya berkurang

Kasus korupsi fee 7% BDB Sumut 2013 ini terjadi jelang Pemilihan Gubernur Sumut yang dilakukan di akhir tahun 2012, pada saat mau pengesahan APBD Sumut 2013. Dan ini menjadi hutang kasus bagi Kejagung RI dan KPK. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bdb 2013kejaksaan agungkorupsi apbdkorupsi bdb 2013kpk
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 02:17

    Pemkab Batubara Biayai Pembangunan Gedung Tahanan Polres

    Padahal diketahui, kepolisian adalah lembaga vertikal yang pembiayaan operasional dan pembangunan gedungnya mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda bersumber dari APBN.

  • Selasa, 16 Jul 2019 23:57

    LIPAN RI Laporkan PT Persaoran ke Kejati Sumut

    Massa DPP LIPAN RI memita Kejati SUmut agar mengusut tuntas dugaan pengkondisian pemenang tender PT Persaoran sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Moara Soma.

  • Senin, 15 Jul 2019 23:36

    Mahasiswa dari Empat Kampus di Medan Minta KPK Lanjutkan Kasus Suap Akil Mochtar

    Puluhan mahasiswa dari empat kampus di Kota Medan, Sumatera Utara, berunjukras meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kasus suap mantan Hakim MK AKil Muchtar.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:00

    Fikri Ngaku Belum Ada Diperiksa Kejati Sumut

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fikri ketika dikonfirmasi mengaku dirinya belum ada diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait proyek drainase melewati tahun berjalan.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 13:01

    Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

    KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dindin

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir