Bank Sumut

GAMSU Desak KPK Ungkap Penerima Suap dari Podomoro Medan

Oleh: Muhammad Artam
Senin, 01 Jan 2018 15:41
Dibaca: 896 kali
drberita
Pembangunan gedung Podomoro Deli City Medan.
DINAMIKARAKYAT - Dugaan suap izin pembangunan gedung Podomoro Deli City Medan, terus menjadi isu hangat Warga Kota Medan. Namun sampai saat ini belum ada tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara nyata untuk mengungkap dugaan tersebut.

Ketua DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin mendesak KPK segera mengusut tuntas gudaan suap pembangunan gedung Podomoro Deli City Medan, yang banyak melibatkan oknum wakil rakyat dan pejabat Pemko Medan.

"Tahun 2018 ini sudah saatnya KPK mengusut dugaan suap podomoro itu, agar tidak terus menjadi isu yang liar bagi warga Kota Medan. Siapa saja yang terlibat harus diungkap KPK, termasuk jika ada wakil rakyat yang terlibat," sebutnya, Senin 1 Januari 2018.

Menurut Ali, sikap KPK yang belakangan ini terkesan ragu-ragu memberantas korupsi di republik ini harus mendapat support dari masyarakat.

"KPK harus tetap kuat dan independen sebagai lebaga anti korupsi, jika bukan KPK lembaga apa lagi yang bisa kita harapkan memberantas korupsi di negeri ini," tandasnya.

Ali memastikan dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi dementrasi besar-besaran untuk meminta KPK mengusut tuntas dugaan suap pembangunan Podomoro Deli City Medan.

"Dalam waktu dekat kita akan aksi mendesak KPK turun ke Medan, kita harus memberikan dukungan moral kepada KPK agar berani mengusut para penerima suap dari pihak podomoro medan," tegasnya.

Diketahui, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) memenangkan gugatan Yayasan Citra Keadilan soal perizinan pembangunan gedung Podomoro Deli City Medan.

Namun, rekomendasi putusan MARI tersebut yang meminta Pemko Medan malakukan pembongkaran gedung podomor tidak diindahkan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd medankpkpemko medanpodomoro medan
Berita Terkait
  • Rabu, 01 Agu 2018 17:08

    Boydo: Apa Motivasi Dia Menaikkan Gaji

    Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan heran dengan kenaikan gaji karyawan dalam situasi keuangan badan usaha milik daerah (BUMD). Padahal, setiap rapat dengar pendapat

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Minggu, 22 Jul 2018 16:33

    PD Pasar Jadi Polemik Pembahasan Pansus LKPJ 2017 DPRD Medan

    Persoalan PD Pasar Kota Medan menjadi polemik. Pansus LKPJ 2107 DPRD Medan menilai Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rusdy Sinuraya kurang bijak.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 00:50

    Acil Lubis: Sikap Dirut PD Pasar Medan Sudah Tepat

    Jawaban Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya yang mengisyaratkan ketidakbenaran atas pernyataannya terhadap DPRD Medan, mengisyaratkan adanya indikasi oknum yang berusaha menikmati keuntungan atas munculnya konflik tersebut.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir