Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • GAM Paluta Kecam Dugaan Korupsi & Pungli Dana Desa ke Kejatisu

GAM Paluta Kecam Dugaan Korupsi & Pungli Dana Desa ke Kejatisu

Selasa, 24 Sep 2019 08:26
Dibaca: 548 kali
drberita/istimewa
GAM Paluta berunjuk rasa ke Kantor Kejati Sumut.
Bobby Nasution Center
DRberita | Belasan massa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Padang Lawas Utara (GAM Paluta) menyampaikan rasa kecewanya terhadap kepemimpinan Camat Kecamatan Batang Onang ke Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Senin 23 September 2019.

Massa menilai banyak indikasi korupsi yang terjadi pada Anggaran Dana Desa (ADD) Kecamatan Batang Onang. Terkesan ada pembiaran yang dilakukan pihak kecamatan untuk memperkaya diri sendiri dan rekan.

"Kami mengecam dugaan pungli oleh pihak kecamatan terkait pembuatan P-PBDes, APBDes, RKPDes, SPJ DD, LPJ DD kepada Kepala Desa. Kami juga menduga telah ada penyelewengan ADD tahap I sebesar Rp25 juta dengan dalil bimtek dan perjalanan luar daerah. Camat Batang Onang harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang terjadi di wilayah kerjanya," ujar Koordinator GAM Paluta Muhammad S Siregar.

Massa meminta Kejatisu segera memanggil dan memeriksa eks Camat Darman Hasibuan beserta kepala desa terkait dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015-2019. Di antaranya Desa Morang, Batang Onang Lama, Huta Lambung, Janji Mauli, Padang Matinggi, Batu Nanggar dan desa lainnya.

"Kami menduga beberapa kepala desa melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, fisik bangunan yang bersumber dari dana desa dikerjakan tidak sesuai dengan RAB. Bahkan sudah ada fisik yang rusak parah," kata Siregar.

"Adanya dugaan pungli dilakukan pihak Kecamatan Batang Onang dalam pembuatan P-APBDes, APBDes, RKPDes, SPJ DD, LPJ DD kepada kepala desa dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp25 juta," sambungnya.

Siregar juga membeberkan dugaan pungli di Kecamatan Halongonan Timur. "Setiap pencairan dana desa dikutip bervariasi mulai Rp10 juta sampai Rp15 juta masing-masing desa oleh camat melalui ketua apdesi setempat," tegasnya.

Aksi massa GAM Paluta beberapa lama akhirnya diterima perwakilan Kejati Sumut. Massa diminta untuk melengkapi data dugaan korupsi. "Informasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan," ucap Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian.

Setelah mendapat respon dan penjelasan dari pihak Kejatisu, massa selanjutkan membubarkan diringa dengan tertib dan teratur. (art/drc)

Editor: admin

T#g:gam palutakejati sumutkorupsi dana desa
Berita Terkait
  • Selasa, 18 Feb 2020 12:02

    Massa Aksi Minta Kejatisu Periksa Kadis Perkim Labura

    Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta agar segera memeriksa Kepala Dinas Perkim Labuhanbatu Utara (Labura) terkait dugaan korupsi pembangunan mess pemda di Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir.

  • Senin, 17 Feb 2020 10:39

    Amir Yanto Diminta Buktikan Ada Jaksa Profesional dan Bebas dari Suap di Sumut

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Amir Yanto membuktikan jaksa profesional dan bebas dari suap di institusi yang dipimpinnya.

  • Jumat, 14 Feb 2020 00:37

    2 OPD Pemkab Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

    Kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaporkan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

  • Selasa, 11 Feb 2020 16:58

    Kajati Sumut Pimpin Ikrar Jaksa Profesional dan Bebas Korupsi

    Penandatangan fakta integritas itu untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

  • Senin, 10 Feb 2020 18:56

    Kejatisu Bentuk Tim Usut Kasus PPK Darurat Permukiman Regional I Medan

    Massa diterima Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian di dalam kantornya untuk menyampaikan bahwa pihak (Kejatisu) telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait tuntutan dari massa pengunjuk rasa.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir