Bank Sumut

Fitriyus Terdiam Ditanya SPS Sumut Dapat Rp700 Juta

Oleh: Muhammad Artam
Sabtu, 16 Des 2017 00:35
Dibaca: 1.052 kali
drberita/istimewa
Kadis Kominfo Sumut Muhammad Fitriyus.
DINAMIKARAKYAT - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Muhammad Fitriyus tak bisa menjabab ketika ditanya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut bisa mendapat dana hibah bansos sebesar Rp700 juta dari APBD tahun 2017.

Fitriyus hanya terdiam ketika ditanya, apa alasan yang mendasar merekomendasikan SPS Sumut mendapatkan hibah Bansos sebesar Rp700 juta.

Pertanyaan itu disampaikan wartawan di hadapan Kepala BPKAD Sumut Agus Tripriono, seusai acara 'Ngobrol Bersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, di Garuda Plaza Hotel (GPH), Medan, Senin 11 Desember 2017 malam.

Diketahui, dana hibah bansos peruntukannya diberikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan. Sementara SPS Sumut sendiri adalah lembaga tempat berkumpulnya penerbit suratkabar atau pemilik koran. Yang notabane adalah orang-orang yang memiliki uang.

SPS Sumut juga lebih identik sebagai lembaga profit yang menghasilkan income atau pendapatan. Tidak tepat mendapatkan dana hibah bansos.

Sementara, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 Tahun 2016, sangat jelas diatur bahwa lembaga penerima hibah bansos harus mendapat rekomendasi dari SKPD terkait. SPS Sumut mendapat rekomendasi dari Dinas Kominfo Sumut. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdinas kominfo sumuthibah bansosmuhammad fitriyussps sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Kamis, 24 Mei 2018 23:39

    LKPD ke BPK RI: Gubernur Sumut Motivasi Pemda Dapatkan WTP

    Yakni dengan meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritasnya, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan, aset maupun kekayaan daerah yang dipisahkan dengan baik dan taat azas.

  • Kamis, 17 Mei 2018 01:19

    KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

    Rosisyanto menduga banyak anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang mengklaim dirinya sudah lunas mengembalikan uang suap, namun sejatinya mereka belum lunas mengembalikannya.

  • Senin, 30 Apr 2018 21:41

    Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

    Djarot Saiful Hidayat merasa heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) massa gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho mengajukan pinjaman ke pihak swasta.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir