Bank Sumut

Eldin Pintu Masuk, KPK Bidik Anggota DPRD Medan

Oleh: Tim/LI
Rabu, 16 Okt 2019 20:31
Dibaca: 2.672 kali
drberita/istimewa
Walikota Medan Dzulmi Eldin digiring masuk gedung Merah Putih KPK.
Bobby Nasution Center
DRberita | Penangkapan Walikota Medan Dzulmi Eldin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan akhir, tetapi awal. Kasus suap ini menjadi pintu masuk KPK ke anggota DPRD Medan periode 2014-2019.

Awalnya, Selasa 15 Oktober 2019 malam, Isa Ansyari, Kadis PU Medan yang baru hitungan bulan ini, ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beserta ajudan dan pihak swasta.

Karir Isa Ansyari diketahui terbilang cemerlang. Sejak pindah ke Pemko Medan, Isa Ansyari sudah dua kali menjabat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isa sebelumnya juga pernah menjabat Kadis PU di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Kemudian ia pindah ke Dinas Bina Marga & Bina Kontruksi Provinsi Sumut.

Pertengahan 2018, ia pindah ke Pemko Medan, menjabat Kepala Dinas Lingkungan, dan awal 2019 ia diangkat menjadi Kepala Dinas PU Medan.

Malam itu sebelum Isa Ansyari ditangkap, KPK terlebih dahulu mengakap ajudan bersama pihak swasta. Sekira pukul 21.00 WIB. Dari pengakuan mereka dan barang bukti uang ratusan juta yang disita, KPK lalu menangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Mereka semua kemudian dibawa ke Polrestabes Medan. Rabu 16 Oktober 2019 pagi, pesawat pertama, KPK membawa Dzulmi Eldin ke Jakarta. Siangnya disusul Isa Ansyari beserta ajudan dan pihak swasta.

"Praktik suap yang dilakukan Eldin selama memimpin Kota Medan diduga juga melibatkan wakil rakyat. Tetapi kali ini ia yang terjerat. Sejumlah kasus suap itu akan diungkap oleh KPK," ujar sumber, Rabu 16 Oktober 2019 malam di Kawasan Jalan Ahmad Yani Medan.

Dari penuturan sumber, bukan hanya menerima suap suap dari kepala OPD, praktik suap juga dilakukan Eldin khususnya ke anggota DPRD Medan periode 2014-2019, hanya untuk mengamankan posisi politiknya.

"Ada tujuh kasus suap yang menjadi perhatian KPK yang akan dikembangkan. KPK itu kerjanya, tembak satu pecah seribu. Jadi tidak sampai kasus suap fee proyek Dinas PU ini saja, pasti lanjut ke yang lain," terangnya. 

Kemudian, lanjut sumber, tujuh kasus suap yang diduga melibatkan anggota DPRD Medan periode 2014-2019 yaitu kasus suap pansus reklame yang lanjut ke hak interpelasi namun batal. Kemudian kasus suap pembelian lahan lapangan barosokai di Jalan Rahmadsyah, Kecamatan Medan Area.

Kasus suap pembelian lahan lapangan barosokai ini, alokasi anggarannya Rp 100 miliar di APBD tahun 2017, tetapi pembayarannya dilakukan pada tahun 2018. Nilai pembelian lahan yang dilakukan Pemko Medan kepada pihak swasta senilai Rp 15,7 miliar. 

Begitu juga kasus suap izin pembangunan gedung Podomoro Deli City yang sudah dilaporkan oleh elemen masyarakat ke KPK. Lalu kasus suap izin lanjutan pembangunan gedung Center Point. Kasus suap izin pembangunan Pasar Timah dan kasus suap izin pembangunan Pasar Kampung Lalang.

"Semua kasus suap ini lagi fokus KPK. Jadi tidak sampai di Eldin saja, kita lihat saja kelanjutan perjalanan OTT KPK di Medan ini," seru sumber.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dikonfirmasi membenarkan Walikota Medan Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan. "Benar," kata Basaria. (art/drb)

Editor: admin

T#g:dzulmi eldinisa ansyarikpkkpk ott walikota medansuap proyek apbd
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Feb 2020 11:48

    BPN Sumut Akan Koordinasi ke Gubernur Soal Lahan Eks HGU PTPN2 Dilapor ke KPK

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara akan berkordinasi dengan Gubernur, Kapolda dan Kajati soal laporan kisruh lahan eks HGU PTPN2 yang dilaporkan Kantor Hukum Citra Keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Kamis, 13 Feb 2020 23:35

    6 Warga Sumut Laporkan Kisruh Lahan Eks HGU PTPN2 ke KPK

    Kisruh lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

  • Kamis, 13 Feb 2020 22:01

    KPK Belum Jadwalkan Penahanan 14 Tersangka Suap DPRD Sumut

    Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan penahanan 14 mantan anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

  • Sabtu, 08 Feb 2020 22:41

    KPK Jangan Tebang Pilih Kasus Suap DPRD Sumut

    Pada prinsipnya, sebagai masyarakat hukum tentunya harus menghormati semua proses dan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk menghormati hak-hak para tersangka yaitu tentang asas praduga tak bersalah.

  • Sabtu, 08 Feb 2020 00:29

    KPK era SBY Lebih Baik Dibandingkan Saat Ini

    Kerja-kerja pemberantasan korupsi terhadap para kader partai penguasa di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbilang lebih baik dibandingkan dengan saat ini.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir