Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Dugaan Korupsi Bawaslu Sumut: Iwan Tero Dituding Sebagai Dalang

Dugaan Korupsi Bawaslu Sumut: Iwan Tero Dituding Sebagai Dalang

Minggu, 18 Agu 2019 19:26
Dibaca: 511 kali
drberita/istimewa
Sekretaris Bawaslu Sumut Iwan Tero.
DRBerita | Dugaan korupsi Bawaslu Sumut di Pilgubsu 2018, satu per satu mulai terungkap. Mulai pengadaan barang, perjalanan dinas hingga kegiatan bimbingan teknis (bintek) yang dilaksanakan.

Informasi yang diperoleh DRBerita dari beberapa sumber mengungkapkan, bahwa anggaran ratusan miliar rupiah yang dikelola Bawaslu Sumut pada Pilgubsu 2018 lalu diduga dikorupsi. Sekretaris Bawaslu Sumut Iwan Tero dituding sebagai dalangnya.

Adapun dugaan korupsi itu antara lain, honor rapat-rapat yang dilaksanakan pegawai dan staf, bimbingan teknis untuk Bawaslu Kabupaten Kota di sekretariat Bawaslu Sumut, maupun di hotel. Rapat-rapat itu kerap disebut sebagai Rapat Dalam Kantor (RDK).

Masing-masing peserta mendapatkan honor Rp 330 ribu. Satu bulannya, sekretariat Bawaslu Sumut menggelar RDK sesuai kebutuhan maksimal dua kali setiap minggu. Sehingga dalam satu bulan RDK digelar 8 kali. Untuk internal Bawaslu seperta maksimal 20 orang, dengan total honor sebesar Rp 52.800.000.

Sedangkan untuk bimtek Kabupaten Kota, Bawaslu Sumut memberikan honor ke peserta dan narasumber untuk alokasi anggaran biaya akomodasi, souvenir, sewa tempat dan makan minum. Anggaran tersebut tergantung kebutuhan kegiatan dan jenis hotel yang dipakai. Umumnya anggaran yang dikeluarkan perkegiatan sekira Rp 100 juta.

Dugaan korupsi lainnya adalah biaya rental mobil dinas untuk seluruh komisioner dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, plus Bawaslu Sumut. Pengadaan rental mobil ini dikelola oleh Sekretaris Bawaslu Sumut Iwan Tero. Masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota mendapatkan mobil dinas sebanyak 4 unit dengan total keseluruhan 136 unit.

Biaya rental mobil perunit sebesar Rp 6 juta perbulan. Sehingga total biaya yang dikeluarkan Bawaslu Sumut untuk pegadaan mobil dinas sebesar Rp 9,7 miliar dalam setahun.

Selain rental mobil, dugaan korupsi lainnya juga ditemukan pada anggaran perjalanan dinas komisioner Bawaslu Sumut dan Kabupaten Kota. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Kemudian, alokasi anggaran pengadaan mobiler, alat tulis kantor, alat peraga sosialisasi dan rehab kantor.

Sekretaris Bawaslu Sumut Iwan Tero ketika dikonfirmasi, Minggu 18 Agustus 2019, mengaku dirinya sudah diperiksa oleh BPK RI. "Aku sudah diperiksa BPK RI," ucap Iwan Tero.

Kemudian, kata Iwan, hasil pemeriksaan BPK RI juga tidak ada menemukan kerugian negara. "sudah cleir, tidak ada TGR," sambungnya.

Terkait dugaan korupsi Bawaslu Sumut, yang infonya sudah dilaporkan ke penegak hukum, Iwan Tero mengaku tidak tahu. "Soal itu aku tidak tahu," cetusnya.

Sebelumnya, puluhan massa Korps Indonesia Muda (KIM) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Tengku Amir Hamzah, Selasa 30 Juli 2019.  KIM Medan mendugaa telah terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran Pilgubsu Sumut 2018.

Massa KIM Kota Medan juga mendesak penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut hingga ke persidangan pengadilan tipikor. (art/drc)

Editor: admin

T#g:Bawaslu Sumutiwan teropilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Sabtu, 24 Agu 2019 16:52

    Ada Setoran "Haram" Rp 2,5 Juta Panwas Kecamatan ke Bawaslu

    Dugaan korupsi anggaran pengawasan pemili menguap ke publik. Mantan ketua Panwas Kecamatan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang bicara blak-blakan. Ia menuding ASN yang bermain di balik dugaan korupsi itu.

  • Minggu, 05 Agu 2018 01:55

    Rahmad Hasibuan Gugat Hasil Pilkada Palas, Apakah Berhasil?

    Dalam pertemuan, Hairul Mac Hasibuan yang juga timses Paslon No. 3 Rahmad P Hasibuan memaparkan bahwa adanya kejanggalan dalam proses pilkada Padanglawas (Palas) 27 Juni 2018 lalu.

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir