• Home
  • Kerah Putih
  • Dugaan Korupsi ADD dan DD Kabupaten Langkat Dilapor ke Kapolda Sumut

Dugaan Korupsi ADD dan DD Kabupaten Langkat Dilapor ke Kapolda Sumut

Kamis, 23 Feb 2017 20:13
Dibaca: 3.743 kali
drberita/istimewa
Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel saat berkunjung ke Kabupaten Langkat yang disambut bupati Ngogesa Sitepu beberapa waktu lalu.
DINAMIKARAKYAT - Puluhan massa dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Langkat (APMALA) dan Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (KOMPAK) menggeruduk Mapolda Sumut, Kamis 23 Februari 2017.

Massa meminta dugaan korupsi pengadaan buku perpustakaan desa di seluruh desa se-Kabupaten Langkat senilai Rp2,4 miliar diungkap. Masing-masing desa mendapat jatah anggaran Rp10 juta.

"Korupsi seolah tak pernah habis-habisnya. Pengadaan buku yang mempunyai tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa pun dikorupsi. Apakah ini harus didiamkan begitu saja bapak-bapak polisi?" ungkap koordinator aksi, Ahmad Fauzi dalam orasi.


Indikasi lain yang dikuak massa yakni dugaan korupsi pelatihan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)/Simpanan Keuangan Desa (Simkeudes) di semua desa di Kabupaten Langkat senilai Rp15 juta dengan total Rp3,6 miliar.

Kedua dugaan korupsi tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 2016.

Modus korupsi yang terjadi diduga dilakukan oknum-oknum Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kelurahan (PMDK) Langkat dengan menjadikan para kepala desa (kades) sapi perahan.

"Dengan ini, kami secara tegas meminta Polda Sumut untuk segera memeriksa dan memeroses hukum oknum-oknum PMDK Langkat," tegas Ahmad Fauzan.


Massa aksi juga mendesak Polda Sumut untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) atau uang fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Langkat.

"Jalan-jalan yang ada di Langkat, baru diaspal, sebentar saja sudah rusak. Ini karena pengerjaannya asal jadi. Kalau tidak dikorupsi, pasti jalan-jalan itu masih bagus. Kualitas pengerjaan yang dilakukan para kontraktor sangat buruk," tandas Fauzi.

Perwakilan Humas Polda Sumut yang menemuai massa aksi berjanji akan melaporkan tuntutan tersebut ke Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel. (art/drc)

Editor: admin

T#g:korupsi apbdkorupsi dana desapemkab langkatpolda sumut
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 02:17

    Pemkab Batubara Biayai Pembangunan Gedung Tahanan Polres

    Padahal diketahui, kepolisian adalah lembaga vertikal yang pembiayaan operasional dan pembangunan gedungnya mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda bersumber dari APBN.

  • Selasa, 16 Jul 2019 23:57

    LIPAN RI Laporkan PT Persaoran ke Kejati Sumut

    Massa DPP LIPAN RI memita Kejati SUmut agar mengusut tuntas dugaan pengkondisian pemenang tender PT Persaoran sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Moara Soma.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:00

    Fikri Ngaku Belum Ada Diperiksa Kejati Sumut

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fikri ketika dikonfirmasi mengaku dirinya belum ada diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait proyek drainase melewati tahun berjalan.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 13:01

    Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

    KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dindin

  • Jumat, 12 Jul 2019 22:09

    PPGMTH Minta Kapolda Sumut Usut Korupsi Jalan di Padang Lawas Utara

    Mereka sangat mengharapkan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto ringan tangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi Ramlan Nasution.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir