Direktur RSU Abdul Manan Simatupang Kisaran Kena OTT

Kamis, 09 Nov 2017 22:14
Dibaca: 898 kali
drberita/istimewa
OTT RSU Abdul Manan Simatupang Kisaran.
DINAMIKARAKYAT - Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Abdul Manan Simatupang, Kota Kisaran, Asahan, kena OTT Tim Saber Pungli Polres Asahan, Kamis 9 November 2017, bersama bendahara dan empat stafnya.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut diamankan barang bukti uang sebesar Rp 1.054.000 berikut berkas dan pembukuan keuangan pihak rumah sakit.

Keenam orang yang diamankan masing-masing Direktur RSU Abdul Manan Simatupang Edi Iskandar, staf Tata Usaha (TU) Zubaidah, Bendahara Nurhazizah Tanjung, Kepala Ruang Instalasi Laboratoriu Agus Hariyanto, staf Kamar Kartu Yusnizar Nainggolan, dan Nurmala.

"Ya, semua yang diamankan berstatus PNS. Kita masih melakukan pemeriksaan. Dalam kurun waktu tiga tahun ini masyarakat dirugikan ratusan juta bahkan mencapai miliaran rupiah," ujar Kanit Tipikor Polres Asahan, Iptu Rianto.

Rianto mengatakan keenam PNS tersebut masih dimintai keterangan, tidak menutup kemungkinan akan naik statusnya menjadi tersangka.

Sementara Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Bayu Putra Samara menjelaskan penangkapan keenam pejabat rumah sakit tersebut berdasarkan penyelidikan adanya pengutipan retribusi umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Pemkab Asahan.

"Seharusnya Perda Nomor 14 Tahun 2014, tetapi pihak rumah sakit masih memberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jasa Retribusi Umum yang sebagian isinya, pembayaran pemeriksaan urine untuk empat item terhadap pasien yang ingin melakukan tes narkoba," terang Bayu.

Menurut Bayu, perda nomor 12 tahun 2011 dikenakan biaya Rp250 ribu, sedangkan Perda nomor 14 tahun 2014 hanya sebesar Rp150 ribu.

"Seharusnya pasien yang ingin memeriksa item tersebut dikenakan biaya Rp150 ribu. Namun ternyata dalam prakteknya selama 2015 hingga November 2017 dikutip Rp250 ribu dan juga terhadap retribusi lainnya," jelasnya.

Bayu memastikan akan terus memproses kasus ini karena banyak masyarakat yang sudah dirugikan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini.

"Lihatlah, seharusnya bayar lebih murah tapi pihak rumah sakit tetap menjalankan perda yang lama atau tidak berlaku lagi. Kan kasihan masyarakat," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:tim saber punglipolres asahanpunglirsu abdul manan simatupang
Berita Terkait
  • Rabu, 29 Nov 2017 23:57

    Corneti Sinaga Sudah Diserahkan ke JPU

    Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Sumut Corneti Sinaga, telah diserahkan penyidik Tipikor Polda Sumut kepada jaksa untuk disidangka

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:50

    Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

    Ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

  • Selasa, 28 Nov 2017 23:57

    Lukman Damanik Diadili Kasus Pungli Bidan PTT Kemenkes

    Dalam dakwaan JPU Rendra Yoki Pardede disebutkan terdakwa Lukman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun mempunyai tugas dan kewenangan kepegawaian dan sebagainya.

  • Kamis, 23 Nov 2017 01:03

    Tersangka Pungli, Polda Sumut Segera Kirim BAP Corneti Sinaga P21 ke Jaksa

    Polda Sumut telah merampungkan berkas acara pemeriksaan (BAP) Corneti Sinaga dalam kasus dugaan pungli di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Pemprov Sumut.

  • Selasa, 07 Nov 2017 00:28

    Sidang Pungli Kepala Desa Kayu Besar, Putusan Hakim Dissenting Opinion

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan‎ menvonis terdakwa Masriadi alias Adi, dengan hukum selama 7 bulan kurungan penjara dan denda sebesar Rp1 juta, subsider 1 bulan kurungan penjara, Senin 6 November 2017.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir