Bank Sumut

Dinas Perikanan Asahan Banyak Proyek PL, Tak Ada Tender

Rabu, 07 Agu 2019 17:40
Dibaca: 287 kali
drberita/istimewa
Kantor Dinas Perikanan Asahan.
Bobby Nasution Center
DINAMIKARAKYAT - Dinas Perikanan Kabupaten Asahan tahun 2019 memiliki kegiatan di APBD yang banyak pengadan langsung (PL) dan swakelola. Untuk proses E-Purchasing hanya ada tiga, dan proses tender tidak ada.

Total kegiatan di Dinas Perikanan Asahan, untuk penyedia ada sebanyak 197 di antaranya 98 pengadaan langsung (PL), 3 E-Perchusing dan untuk swakelola sebanyak 96.

Untuk anggaran di penyedia jumlahnya sebesar Rp 9.611.000.000 dan untuk anggaran swakelola sebanyak Rp 1.678.000.000. Total keseluruhannya Rp 11.289.000.000.

Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja menduga kegiatan Dinas Perikanan Asahan sangat rentan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kita bukan menuduh adanya tindak pidana korupsi di Dinas Perikanan Asahan, tetapi melihat dari kegiatan yang hampir semuanya pengadaan langsung (PL) dan swakelola, ini terasa aneh saja bisa terjadi atau memang sengaja demikian diciptakan?" ucap Indra Praja dalam keterangan persnya, Rabu 7 Agustus 2019.

Indra berharap, TP4 Kejaksaan dan BP5 Kepolisian bisa bekerja maksimal mengawal kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Asahan, agar proses penggunaan APBD tahun 2019 bisa transparan dan akuntabel.

"Mudah-mudahan polisi dan jaksa mampu mengawal kegiatan di Dinas Perikanan Asahan, agar tidak terjadi dugaan tindak pidana korupsi," katanya.

Sejauh ini, lanjut Indra, kegiatan yang dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung (PL) dan swakelola oleh dinas-dinas di pemerintahan, sering bermasalah dan berakhir pada proses hukum di pengadilan.

"Sudah banyak contoh yang terjadi pada masa sebelumnya. Jangan sampai terjadi kembali, apa lagi sudah ada TP4 dan BP5. Kita berharap pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pastinya akan terasa lebih baik hasilnya," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd asahanbp5 kepolisiandinas perikanan asahankorupsi apbdtp4 kejaksaan
Berita Terkait
  • Jumat, 24 Jan 2020 22:42

    Pekan Depan Kadis Perkim Paluta Kembali Diperiksa Kejatisu

    Pekan depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali memeriksa Kadis Perkim Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Makmur Harahap terkait dugaan korupsi pembelihan lahan untuk kantor pemerintahan.

  • Jumat, 24 Jan 2020 19:51

    GAM Bawa Dugaan Korupsi Dinas PUPR Kota Tanjungbalai ke Polda Sumut

    Dugaan korupsi proyek lanjutan pembangunan Jembatan Sei Silau 3 di ruas Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai dibawa LSM Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) ke Polda Sumut, Kamis 23 Januari 2020.

  • Kamis, 23 Jan 2020 00:43

    Makmur Harahap 6 Jam Diperiksa Kejatisu

    Makmur Harahap diperiksa bersama tiga orang stafnya selama enam jam mulai pukul 09.10 WIB sampai 15.20 WIB. Makmur diketahui tiba dari Kabupaten Paluta, Selasa 21 Januari 2020 malam, dan menginap di sala satu hotel di kawasan Jalan SM Raja Medan.

  • Senin, 20 Jan 2020 23:52

    Sudah Bentuk Tim Khusus: Kajatisu Proses Laporan Dugaan Korupsi Dinas PRKP Paluta

    DPP Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (GPMSU), Senin 20 Januari 2020, memastikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 4 hektar senilai Rp2 miliar lebih yang bersumber dari APBD Dinas PRKP Paluta, dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kej

  • Senin, 02 Des 2019 15:21

    Azhar Harahap Diduga Terima Fee Proyek Rp300 Juta: Isron Bantah

    Azhar Harahap diduga terima fee Rp300 juta dari proyek Pekerjaan Langsung (PL) Dinas Pertanian Sumut, pada APBD tahun 2019. Dugaan suap itu terjadi sekira bulan Mei 2019.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir