• Home
  • Kerah Putih
  • Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

Minggu, 16 Jun 2019 02:51
Dibaca: 247 kali
ilustrasi
Markas Polda Sumut
DINAMIKARAKYAT - Polda Sumatera Utara masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diketahui dari penandatanganan deklarasi komitmen pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System, Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Ketua (KPK Agus Rahardjo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian menyaksikan deklarasi komitmen yang ditandatangani oleh 14 Kepala Polisi Daerah (Kapolda) saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 2019.

Deklarasi komitmen ini bertujuan untuk mendorong setiap wilayah bandara dan pelabuhan di Indonesia, memiliki langkah-langkah perbaikan di setiap kawasan yang akan dimonitor secara periodik oleh KPK.

Ke-14 Polda tersebut yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat serta Polda Kepulauan Riau.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa setiap anggota polri harus menghilangkan budaya korupsi pada semua unit kerja agar terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Semoga kegiatan yang dilaksanakan hari ini bukan hanya sekedar seremoni, melainkan harus diikuti dengan eksekusi. Hal tersebut juga berguna untuk pengembangan institusi Polri sendiri," ujar Tito.

Pembangunan zona integritas ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentang Aksi Pencegahan Korupsi. Dimana salah satu fokus Stranas-PK yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Salah satu subaksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi adalah tentang pembangunan zona integritas pada kawasan strategis, yaitu kawasan bandara dan pelabuhan.

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi upaya ini sebagai pencegahan korupsi yang dilakukan di tubuh penegak hukum.

"Sebagai penegak hukum, kita harus memberikan contoh dan teladan. Sehingga perang melawan korupsi ini, akan lebih ringan bila dilakukan bersama," katanya. (drc)

Editor: admin

Sumber: www.kpk.go.id

T#g:korupsi bandarakorupsi pelabuhankpkpolda sumutpolri
Berita Terkait
  • Senin, 15 Jul 2019 23:36

    Mahasiswa dari Empat Kampus di Medan Minta KPK Lanjutkan Kasus Suap Akil Mochtar

    Puluhan mahasiswa dari empat kampus di Kota Medan, Sumatera Utara, berunjukras meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kasus suap mantan Hakim MK AKil Muchtar.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 13:01

    Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

    KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dindin

  • Jumat, 12 Jul 2019 21:13

    Jumat Barokah, Kapolda Sumut Bagi-bagi Nasi Kotak

    Giat jumat barokah berbagi nasi kotak tersebut dilaksanakan oleh di wilayah hukum Polsek Medan Timur, dipimpin oleh Kapolsek diwakili Kanit Lantas Iptu M. Suleman, Panit 2 Lantas Aiptu J. Barus dan personil unit lantas.

  • Jumat, 12 Jul 2019 00:24

    Polisi Tahan Tersangka Korupsi Dinas Pemuda Olahraga Sumut

    Sujamrat ditahan setelah menjalani pemerikaaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Provisi Sumatera Utara pada 2017.

  • Selasa, 09 Jul 2019 19:30

    Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang MoU BP5 dengan Polda Sumut

    Sebelum penandatanganan MoU dilakukan, terlebih dulu ditampilan slide show yang menerangkan bahwa MoU ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban sehingga pelaksanaan program prioritas pembangunan dapat terwujud seperti yang diharapkan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir