Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

Minggu, 16 Jun 2019 02:51
Dibaca: 288 kali
ilustrasi
Markas Polda Sumut
DINAMIKARAKYAT - Polda Sumatera Utara masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diketahui dari penandatanganan deklarasi komitmen pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System, Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Ketua (KPK Agus Rahardjo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian menyaksikan deklarasi komitmen yang ditandatangani oleh 14 Kepala Polisi Daerah (Kapolda) saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 2019.

Deklarasi komitmen ini bertujuan untuk mendorong setiap wilayah bandara dan pelabuhan di Indonesia, memiliki langkah-langkah perbaikan di setiap kawasan yang akan dimonitor secara periodik oleh KPK.

Ke-14 Polda tersebut yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat serta Polda Kepulauan Riau.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa setiap anggota polri harus menghilangkan budaya korupsi pada semua unit kerja agar terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Semoga kegiatan yang dilaksanakan hari ini bukan hanya sekedar seremoni, melainkan harus diikuti dengan eksekusi. Hal tersebut juga berguna untuk pengembangan institusi Polri sendiri," ujar Tito.

Pembangunan zona integritas ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentang Aksi Pencegahan Korupsi. Dimana salah satu fokus Stranas-PK yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Salah satu subaksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi adalah tentang pembangunan zona integritas pada kawasan strategis, yaitu kawasan bandara dan pelabuhan.

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi upaya ini sebagai pencegahan korupsi yang dilakukan di tubuh penegak hukum.

"Sebagai penegak hukum, kita harus memberikan contoh dan teladan. Sehingga perang melawan korupsi ini, akan lebih ringan bila dilakukan bersama," katanya. (drc)

Editor: admin

Sumber: www.kpk.go.id

T#g:korupsi bandarakorupsi pelabuhankpkpolda sumutpolri
Berita Terkait
  • Selasa, 15 Okt 2019 12:09

    Acil Lubis: Rektor UIN Sumut sangat berpotensi jadi tersangka

    Aktivis 98 Acil Lubis memprediksi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof Saidurrahman bisa menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan suap pembangunan gedung kuliah terpadu.

  • Selasa, 15 Okt 2019 10:12

    3 Hari di Medan, KPK Periksa Pejabat UIN Sumut

    Sejumlah pejabat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir pekan lalu di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution.

  • Kamis, 10 Okt 2019 22:00

    KPK Bantah Politikus PDI Perjuangan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi dan pernyataan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan pada suatu acara terkait dengan laporan tahunan KPK, penyitaan, hingga KPK gadungan.

  • Senin, 07 Okt 2019 12:01

    Apresiasi Polda Sumut: PIB Akan Diskusi Publik Korupsi DBH PBB Labusel & Labura

    Hasil audit BPKP yang telah diterima Polda Sumut semestinya sudah bisa menjadi tolak ukur dan landasan bagi Polda Sumut untuk menetapkan status tersangka Bupati Labusel Wildan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung.

  • Senin, 07 Okt 2019 11:30

    Belum Dilantik, Pimpinan KPK Terpilih Undang Kepala Daerah Acara Syukuran

    Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 Lili Pintauli Siregar mengundang kepala daerah dan sejumlah pejabat serta elemen masyarakat dalam acara syukuran di kediamannya di Medan, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir