Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Demo di Kejati Sumut, PMII Minta KPK Periksa Kapoldasu dan Lapangan Barosokai Medan

Demo di Kejati Sumut, PMII Minta KPK Periksa Kapoldasu dan Lapangan Barosokai Medan

Rabu, 07 Agu 2019 16:14
Dibaca: 1.227 kali
drberita/istimewa
Demo PMII Medan di depan Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution.
Bobby Nasution Center
DINAMIKARAKYAT - Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjukrasaa di depan Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Rabu 7 Agustus 2019, yang meminta Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) mengambil semua dugaan korupsi yang terjadi di Kota Medan.

Dipimpin Koordinator Aksi Rahmad Ritongan dan Koordinator Lapngan Khairul Huda Lubis, PMII mengingatkan bahwa kejahatan korupsi sudah dan pungli di Kota Medan, Sumatera Utara, sudah tidak teratasi lagi oleh kepolsian dan kejaksaan.

Oleh karena itu, PMII meminta KPK mengambil alih semua kasus dugaan korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan dan BUMN yang berada di Sumatera Utara di antaranya, PTPN 4 dan Pemko Medan yang sampai saat ini bau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) masih sangat terasa.

Yaitu, dugaan KKN pada CSR tahun 2018 sebesar Rp 9,8 miliar untuk pembangunan Rutan dan Gedung Arsip di Polda Sumut, yang diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran, wewenang dan jabatan serta diduga telah melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Meminta kepada KPK RI agar menggeledah dan memeriksa Kapolda Irjen Pol Agus Andrianto terkait dugaan KKN pada CSR PTPN 4 tahun 2018 sebesar Rp 9,8 miliar untuk pembangunan Rutan dan Gedung Arsip Polda Sumut," ujar Rahmad Ritonga.

Kemudian, meminta kepada Kajatisua agar segera memanggil dan memeriksa jajaran direksi, mulai dari diektur utama, direktur SDM dan direktur keuangan serta Sekretaris Perusahaan PTPN 4 terkait dugaan KKN pada CSR PTPN I4 tahun 2018 sebesar Rp 9,8 miliar untuk pembangunan Rutan dan Gedung Arsip di Polda Sumut.

"Kepada jajaran direksi mulai dari diektur utama, direktur SDM dan direktur keuangan serta sekretaris perusahaan PTPN 4 agar memberikan penjelasan terkait pembangunan Rutan dan Gedung Arsip Poldasu yang dikerjakan oleh PT PAJ beralamat di Medan," sambul Khairul Huda Lubis.

Massa PMII juga menjelaskan bahwa PTPN 4 tidak ada melakukan tender kegiatan pembangunan Rutan dan Gedung Arsip Polda Sumut. Anehnya, tender tersebut dilakukan di E-Proch Polda Sumut.

"Ombudsman kita minta juga untuk melakukan investigasi terkait dugaan KKN pada CSR PTPN 4 tahun 2018 sebesar Rp 9,8 miliar untuk pembangunan Rutan dan Gedung Arsip Polda Sumut.

Begitu juga dengan dugaan tindak pidana korupsi pembelian Lapangan Barosokai, Jalan Rahmadsyah, Kecamatan Medan Area, yang mana diketahui anggaran yang digunakan untuk membeli Lapangan Barosokai bersumber dari APBD Dinas TRTB Medan tahun 2017, dengan judul kegiatan adalah pembelihan lahan untuk ruang terbuka hijau Kota Medan sebesar Rp 100 miliar dan pembayaran uang Rp 15,7 miliar kepada Wilson Chandra melalui rekening Bank Sumut.

"Dalam kasus dugaan korupsi pembelian Lapangan Barosokai, kita meminta Kajagung RI agar mengevaluasi kinerja Kejari Medan terkhusus kepada Kasi Pidsus Sofyan Hadi," tegas Rahmad Ritonga.

Kajati Sumut Fachruddin Siregar agar memberikan laporan resminya terkait kinerja Kejari Medan beserta Kasi Pidsus Sofyan Hadi yang diduga tidak mampu bekerja maksimal dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemko medan.

Segera lakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin beserta jajarannya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lapangan barosokai senilai Rp 15,7 miliar yang bersumber dari APBD Dinas TRTB Medan tahun 2017 sebesar Rp 100 miliar.

"Panggil dan pemeriksa juga anggota DPRD Kota Medan yang didugaa ikut serta dalam meloloskan pembelian lapangan barosokai senilai Rp 15,7 miliar tahun 2018 yang bersumber dari APBD Dinas TRTB Medan tahun 2017 sebesar Rp 100 miliar itu," jelas massa PMII Medan.

Aksi massa yang sempat membuat lalulintas jalan macet akhirnya direspon pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian berjanji akan melaporkan kasus dugaan korupsi yang sampaikan PMII Medan ke pimpinannya.

"Laporan ini akan saya sampaikan ke pimpinan dan untuk selanjutnya diambil langkah penyelidikan dan penyidikan," kata Sumanggar.

Setelah aksi dan aspirasinya diterima pihak Kejati Sumut, massa dari PMII Medan selanjutnya membubarkan diri dengan tertib dan aman. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dzulmi eldinirjen agusjoni sandri ritongakejati sumutkpklapangan barosokaipmii medanptpn4
Berita Terkait
  • Jumat, 24 Jan 2020 23:09

    Akhirnya, KPK Periksa Sekjen PDI Perjuangan

    Pemeriksaan itu terkait sumber uang Rp 400 juta yang diterima Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

  • Jumat, 24 Jan 2020 22:42

    Pekan Depan Kadis Perkim Paluta Kembali Diperiksa Kejatisu

    Pekan depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali memeriksa Kadis Perkim Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Makmur Harahap terkait dugaan korupsi pembelihan lahan untuk kantor pemerintahan.

  • Jumat, 24 Jan 2020 20:21

    Kejatisu Terima Dugaan Korupsi PPK Darurat Permukiman Regional Medan

    Kami yakin dan percaya Kejatisu dipimpin Bapak Amir Yanto mampu menyelesaikan persoalan tersebut di atas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekira Rp 1,6 miliar lebih.

  • Jumat, 24 Jan 2020 18:53

    Arief Dilaporkan Dugaan Korupsi ke Kejatisu

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Arief Trinugroho dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas dugaan korupsi TPP tahun 2019.

  • Kamis, 23 Jan 2020 16:25

    Komisi III: Kemenkumham Berpotensi Dijerat Pasal 'Obstruction of Justice'

    Yasonna berkata Harun belum berada di Indonesia hingga 16 Januari 2020. Namun, enam hari berselang, Ronny menyampaikan bahwa Harun telah tiba kembali di Indonesia sejak 7 Januari 2020 sehari setelah bertolak ke Singapura.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir