Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Dana Bimtek 142 Desa Kabupaten Batubara, Jaksa & Polisi Dimana?

Dana Bimtek 142 Desa Kabupaten Batubara, Jaksa & Polisi Dimana?

Selasa, 13 Agu 2019 00:18
Dibaca: 238 kali
drberita/istimewa
Acara bimtek 142 Desa Kabupaten Batubara di Hotel Soechi Medan.
Bobby Nasution Center
DRBerita - Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumatera Utara didesak segera mengusut tuntas dana miliaran rupiah yang digunakan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dari 142 desa di Kabupaten Batubara.

"Kita minta Kejati dan Polda Sumut bergerak cepat mengusut penggunaan dana yang diberikan kepada seluruh peserta Bimtek yang digelar di Hotel Soechi Medan, mulai Kamis hingga Sabtu (8-10 Agustus 2019)," terang  Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik kepada sejumlah wartawan di Medan, kemarin.

Menurut Azhari AM Sinik, kegiatan bimtek yang dibuka kemarin oleh Sekda Batubara Sakti Alam Siregar berlangsung tiga hari dan diikuti 142 desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Batubara. Dari seluruh desa, hanya dikirim tiga perwakilan.

"Ketiga utusan yang mengikuti bimtek ini hanya duduk cantik, mulai dari berangkat dari desa di Batubara, nginap, makan di hotel dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka dibekali uang yang tidak sebanding dengan yang dianggarkan," ujar Sinik.

Hanya Terima Rp 900.000,-

Informasi yang dihimpun dari seorang peserta dari Desa Negeri Empat, Kecamatan Lima Puluh, mereka hanya diberikan uang Rp 900.000,- selama tiga hari. "Uang inilah yang kita pegang, bang sampai pulang. Kalau utuh, uang yang kami terima seharusnya Rp 4.500.000," ujar peserta kepada Azhari Sinik.

Uang Rp 4,5 juta itu, katanya digunakan untuk penginapan hotel, makan dan transportasi, yang herannya, tidak dijelaskan berapa per item biayanya. Untuk hotel, masing-masing peserta harusnya diinapkan di satu ruangan. Kenyataannya, untuk satu ruangan kamar hotel, terdapat dua sampai tiga orang peserta.

Keanehan lainnya, ada sebagian peserta dari Negeri Empat yang hanya diberi uang Rp 300.000. Dari seharusnya Rp 900.000. "Sisanya masih sama oknum kepala desa," ujar peserta yang tidak berkenan disebut namanya. Dia menambahkan, sang oknum kepala desa dari satu kecamatan di Batubara ini menjanjikan akan membayar sisa yang Rp 600.000 lagi.

Terhadap semua dugaan ini, Azhari Sinik mendesak Kejati dan Polda Sumut agar mengusut tuntas keterlibatan semua oknum pejabat pemerintah, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, oknum Badan Permusyawaratan Desa, hingga Bupati Batubara.

Azhari menjelaskan, dari data yang diperoleh tim LIPPSU di lapangan, anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan bimtek selama tiga hari ini besarnya mencapai miliaran, dengan melibatkan 426 orang (142 desa x 3 orang utusan). Belum lagi unsur panitia dan penyelenggara kegiatan.

"Adapun unsur korupsinya dari hasil kalkukasi kami adalah uang nginap 426 orang yang masing-masing dikalikan sewa inap hotel standar Rp 377.390 sebesar Rp 160.786.140. Ini baru satu item uang masuk ke kantong panitia. Masuk ke kantong, karena satu ruangan kamar hotel ditempati oleh dua peserta bahkan ada yang tiga. Jika tiga orang dalam satu kamar hotel, maka uang masuk ke kantong panitia menjadi lebih Rp 300 juta. Fantastis sekali," ujar Sinik.

Jika diasumsikan uang yang diterima utuh dari kepala desa kepada masing-masing peserta sebesar Rp 4,5 juta, maka sudah dipastikan terjadi penggelembungan dan penyunatan besar-besaran, karena peserta sudah dipastikan tidak mengerti kemana larinya sisa uang yang mereka terima dari kepala desa dan yang mereka terima untuk dibawa pulang.

"Kalau miminal terjadi pemotongan Rp 1 juta saja dari 426 peserta, maka uang yang hangus diperkirakan mencapai Rp 426 juta. Ini harus diusut tuntas. Kalau saja terjadi penyunatan sebesar Rp 3 juta, maka angkanya mencapai miliaran, hampir 80 persen dari pagu anggaran yang disediakan pemerintah Kabupaten Batubara," pungkas Sinik. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dana desakejati sumutkorupsi dana desapekan batubarapolda sumut
Berita Terkait
  • Jumat, 24 Jan 2020 22:42

    Pekan Depan Kadis Perkim Paluta Kembali Diperiksa Kejatisu

    Pekan depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali memeriksa Kadis Perkim Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Makmur Harahap terkait dugaan korupsi pembelihan lahan untuk kantor pemerintahan.

  • Jumat, 24 Jan 2020 20:59

    Menolak Lupa, JMM Kembali Demo Kanwil Kemenag Sumut

    Massa meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengusut tuntas dugaan pungli dan korupsi serta deretan peristiwa yang diduga dikomandoi Kakanwil Kemenag Sumut Iwan Zulhami.

  • Jumat, 24 Jan 2020 20:21

    Kejatisu Terima Dugaan Korupsi PPK Darurat Permukiman Regional Medan

    Kami yakin dan percaya Kejatisu dipimpin Bapak Amir Yanto mampu menyelesaikan persoalan tersebut di atas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekira Rp 1,6 miliar lebih.

  • Jumat, 24 Jan 2020 19:51

    GAM Bawa Dugaan Korupsi Dinas PUPR Kota Tanjungbalai ke Polda Sumut

    Dugaan korupsi proyek lanjutan pembangunan Jembatan Sei Silau 3 di ruas Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai dibawa LSM Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) ke Polda Sumut, Kamis 23 Januari 2020.

  • Jumat, 24 Jan 2020 18:53

    Arief Dilaporkan Dugaan Korupsi ke Kejatisu

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Arief Trinugroho dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas dugaan korupsi TPP tahun 2019.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir