Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Basaria Panjaitan Bicara Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut

Basaria Panjaitan Bicara Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut

Rabu, 02 Okt 2019 00:03
Dibaca: 192 kali
drberita/istimewa
Ketua KPK Bicang Penindakan Basaria Panjaitan dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.
DRberita | Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Panjaitan mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sumut menjadi salah satu pilot project pemberantasan korupsi yang dapat dicontoh pemerintah daerah lainnya.

"Sumut menjadi salah satu pilot project pencegahan korupsi. Kita berharap Sumut menjadi motivasi bagi daerah lainnya," ungkap Basaria di acara Diseminasi dan Diskusi Bersama Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 1 Oktober 2019.

Diseminasi dan Diskusi Bersama Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini dihadiri ahli Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), APIP, Sistem Merit, Manajemen Anti Suap dan MCP jaga.id.

Dalam Perpres 54/2018 tentang Stranas PK, kata Basaria, KPK merupakan salah satu unsur Stranas PK dalam memahami dan melakukan upaya pencegahan korupsi kepada arah kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

Sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

"Korupsi terjadi sekitar 85% adalah suap pada tahap pengurusan perizinan. Kemudian yang terjadi pada keuangan negara itu pada PBJ, modusnya macam-macam. Inilah dua fokus yang kita tangani di KPK," ucap Basaria.

Menurutnya, index persepsi korupsi Indonesia pada saat ini berada pada angka 38 berdasarkan pada perhitungan 1-100. Angka 38 ini masih sangat rendah, walaupun penegakkan hukum telah dilakukan KPK.

"Yang perlu kita ingat, sebaik apapun sistem itu kita buat, masih ada celah di dalamnya. Makanya sistem itu baik berjalan tergantung manusianya. Sistem ini adalah salah satu upaya kunci dari pemberantasan korupsi," katanya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:basaria panjaitankorupsikpkmusa rajekshahwagubsu ijek
Berita Terkait
  • Minggu, 13 Okt 2019 11:55

    Jika Tak Tuntas, Alumni Akan Bawa Kasus Korupsi UIN Sumut ke KPK

    Jika polisi tidak mampu menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus UIN Sumut, maka sesegera mungkin kasus tersebut akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Kamis, 10 Okt 2019 22:00

    KPK Bantah Politikus PDI Perjuangan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi dan pernyataan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan pada suatu acara terkait dengan laporan tahunan KPK, penyitaan, hingga KPK gadungan.

  • Senin, 07 Okt 2019 12:01

    Apresiasi Polda Sumut: PIB Akan Diskusi Publik Korupsi DBH PBB Labusel & Labura

    Hasil audit BPKP yang telah diterima Polda Sumut semestinya sudah bisa menjadi tolak ukur dan landasan bagi Polda Sumut untuk menetapkan status tersangka Bupati Labusel Wildan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung.

  • Senin, 07 Okt 2019 11:30

    Belum Dilantik, Pimpinan KPK Terpilih Undang Kepala Daerah Acara Syukuran

    Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 Lili Pintauli Siregar mengundang kepala daerah dan sejumlah pejabat serta elemen masyarakat dalam acara syukuran di kediamannya di Medan, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas.

  • Kamis, 03 Okt 2019 22:23

    Lelang Ulang OPD Pemprovsu, Sabrina: Yang lain nyusul

    Satu dari 9 OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan lelang ulang. Delapan OPD lainnya akan menyusul. OPD yang dilelang ulang yaitu Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Muhammad Ildrem.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir