Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Basaria Panjaitan Bicara Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut

Basaria Panjaitan Bicara Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut

Rabu, 02 Okt 2019 00:03
Dibaca: 323 kali
drberita/istimewa
Ketua KPK Bicang Penindakan Basaria Panjaitan dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.
Bobby Nasution Center
DRberita | Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Panjaitan mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sumut menjadi salah satu pilot project pemberantasan korupsi yang dapat dicontoh pemerintah daerah lainnya.

"Sumut menjadi salah satu pilot project pencegahan korupsi. Kita berharap Sumut menjadi motivasi bagi daerah lainnya," ungkap Basaria di acara Diseminasi dan Diskusi Bersama Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 1 Oktober 2019.

Diseminasi dan Diskusi Bersama Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini dihadiri ahli Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), APIP, Sistem Merit, Manajemen Anti Suap dan MCP jaga.id.

Dalam Perpres 54/2018 tentang Stranas PK, kata Basaria, KPK merupakan salah satu unsur Stranas PK dalam memahami dan melakukan upaya pencegahan korupsi kepada arah kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

Sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

"Korupsi terjadi sekitar 85% adalah suap pada tahap pengurusan perizinan. Kemudian yang terjadi pada keuangan negara itu pada PBJ, modusnya macam-macam. Inilah dua fokus yang kita tangani di KPK," ucap Basaria.

Menurutnya, index persepsi korupsi Indonesia pada saat ini berada pada angka 38 berdasarkan pada perhitungan 1-100. Angka 38 ini masih sangat rendah, walaupun penegakkan hukum telah dilakukan KPK.

"Yang perlu kita ingat, sebaik apapun sistem itu kita buat, masih ada celah di dalamnya. Makanya sistem itu baik berjalan tergantung manusianya. Sistem ini adalah salah satu upaya kunci dari pemberantasan korupsi," katanya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:basaria panjaitankorupsikpkmusa rajekshahwagubsu ijek
Berita Terkait
  • Senin, 24 Feb 2020 14:50

    Bukan hal Aneh, Firli Buka Jumlah Kasus Ditahap Penyelidikan dan Penyidikan

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi bukan suatu hal yang aneh. Dia menyebut penghentian kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

  • Jumat, 21 Feb 2020 00:15

    Setelah Lapor ke KPK, Citra Keadilan Surati BPK Sumut Masalah Eks HGU PTPN2

    Setelah melaporkan dugaan korupsi eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Hukum Citra Keadilan menyurati Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

  • Kamis, 20 Feb 2020 11:50

    Harun Masiku DPO, KPK tak Khawatir Kepercayaan Masyarakat Luntur

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir kepercayaan masyarakat luntur lantaran lambat menangkap Harun Masiku dan Nurhadi Abdurrachman. Kedua tersangka dugaan suap itu saat ini berstatus DPO atau buron.

  • Rabu, 19 Feb 2020 10:11

    Acil Lubis: Bukan Edy targetnya

    Kantor Hukum Citra Keadilan juga berencana akan membuka daftar nama mafia tanah yang ada di Sumatera Utara. Daftar nama itu rencanannya akan diserahkan ke KPK.

  • Selasa, 18 Feb 2020 12:02

    Massa Aksi Minta Kejatisu Periksa Kadis Perkim Labura

    Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta agar segera memeriksa Kepala Dinas Perkim Labuhanbatu Utara (Labura) terkait dugaan korupsi pembangunan mess pemda di Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir