Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Aspidsus Kejatisu Diminta Periksa 3 Paket Proyek Dinas PU Medan

Aspidsus Kejatisu Diminta Periksa 3 Paket Proyek Dinas PU Medan

Oleh: Artam
Selasa, 24 Mar 2020 15:38
Dibaca: 514 kali
drberita
Kantor Dinas PU Kota Medan.
Bobby Nasution Center
DRberita | Paket proyek drainase Dinas Pekerja Umum (PU) Kota Medan yang tidak selesai pekerjaannya tetapi lunas dibayar pada tahun 2019, harus diusut tuntas Kejatisu untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi.

"Ini harus diusut oleh Kejatisu, jadi jelas ada pidananya. Aspidsus Kejatisu kita tantang membuktikan kinerjanya pada kasus drainase PU Medan ini," terang Aktivis '98 Acil Lubis di Kawasan Medan Denai, Kota Medan, Selasa 24 Maret 2020.

Menurut Acil, ada tiga proyek drainase yang baru dikerjakan pada Januari 2020. Pertama, di Jalan Madio Santoso Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, nomor lelang 5986308 dengan nilai Rp 2,2 miliar.

"Pemenang lelang CV Ramadhan beralamat Jalan Purwosari No. 56A Medan, harga penawaran Rp 1.874.076.590," kata Acil.

Kemudian, kata Acil, pengerjaan drainase di Jalan Multatuli dengan nilai lelang Rp 2,5 miliar yang dimenangkan oleh perusahaan dengan penawaran Rp 2.034.977.032.

Begitu juga dengan proyek drainase di Jalan Jati, dengan nilai lelang Rp 2,9 miliar yang dimenangkan CV Porlakta, dengan angka penawaran Rp 2.431.548.844.

"Ini pekerjaan tahun 2019 gak siap, dan dikerjakan 2020, seharusnya perusahaan tersebut kena denda penalti," kata Acil.

Tekait paket proyek ini, lanjut Acil, Plt Kepala Dinas PU Medan Zulfansyah telah melakukan penandatanganan pembayaran SP2D, meskipun ada 2 paket belum dilakukan pelaksaan revitalisasi namun dibayar dan dikerjakan setelah tutup tahun anggaran.

"Dan ada juga 3 paket revitalisasi lainnya belum selesai pelaksana pekerjaan masih 60% namun pembayaran dilakukan sebesar 95% pada 3 titik revitalisasi drainase yaitu di Jalan Multatuli, Gedung Arca dan Jalan HM Nawi Harahap," kata Acil.

Acil memastikan Aspidsus Kejatisu agar bekerja maksimal untuk membuktikan 100 hari kerja Jaksa Agung. "Rekaman pengakuan sekretaris Dinas PU Medan ada pada kita, pengakuan itu untuk menguatkan adanya pidana korupsi yang terjadi," serunya. (art/drb)

Editor: Gambrenk

T#g:dinas pu medankejati sumutkorupsi apbd
Berita Terkait
  • Minggu, 29 Mar 2020 20:44

    Jangan Sampai Ada OTT KPK, Sekdaprovsu Diminta Tertibkan Para Pokja dan KPA

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina diminta agar menertibakan para Kelompok Kerja (Pokja) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing OPD dalam proses lelang proyek.

  • Minggu, 29 Mar 2020 20:07

    Agar Terungkap Jaksa Nakal, Amir Yanto Harus Segera Periksa Plt Kadis PU Medan

    Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Amir Yanto harusnya segera memeriksa Plt Kadis PU Medan Zulfansyah untuk membuktikan dugaan korupsi sejumlah paket pekerjaan proyek APBD tahun 2019.

  • Sabtu, 14 Mar 2020 15:20

    Demo di Kejatisu, PMII Minta KPK Usut Proyek Lintasan Kereta Api di Sumut

    Massa meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi pada pekerjaan proyek lintasan kereta api di wilayah Sumatera Utara. Jika tidak bersedia, massa PMII akan meminta KPK yang menangani dugaan korupsi t

  • Sabtu, 14 Mar 2020 12:47

    Felix Sidabutar Terpilih Aklamasi Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Wilayah Sumut

    Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Wilayah Sumut menetapkan secara aklamasi Felix Sidabutar sebagai ketua, yang baru dilaksanakan di salasatu café, Kota Medan, Jumat 13 Maret 2020.

  • Jumat, 13 Mar 2020 15:11

    IPK Kepung Kantor Kejati Sumut, Tolak Adanya Intervensi ke Penegak Hukum

    Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kota Medan, mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution, Medan, Jumat 13 Maret 2020.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir