
- Home
- Kerah Putih
- Ada Setoran "Haram" Rp 2,5 Juta Panwas Kecamatan ke Bawaslu
Ada Setoran "Haram" Rp 2,5 Juta Panwas Kecamatan ke Bawaslu
Oleh: Artam
Sabtu, 24 Agu 2019 16:52
Dibaca: 1.396 kali

Berawal dari tudingan tidak kompak, Nirmalasari Siregar mulai membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan ASN Sekretariat Panwas Delitua, Sabtu 24 Agustus 2019. Ia menjadi ketua Panwas Delitua setelah dua orang komisioner lainnya tidak bertanggung jawab.
"Awalnya si Agus Elia Ginting yang ketua. Bersama Jamaluddin Lubis mereka kongkalikong dengan Kepala dan Bendahara Sekretariat Kecamatan, main kan anggaran. Karena aku ributi, akhirnya si Agus mengundurkan diri," ucap Nirmalasari.
Setelah si Agus mundur, lanjut Nirmalasari, ketua panwas lalu diambil alih Jamaluddin. Tetapi permainan anggaran tetap mereka lakukan. Anggaran yang diterima dari Bawaslu Deliserdang tidak transparan mereka gunakan. Nirmalasari tetap ngotot ingin anggaran panwas yang diterima dari bawaslu kabupaten digunakan sesuai RAB (Rancangan Anggaran Biaya).
"Ribut-ribut soal anggaran itu sudah sejak pilgubsu 2018 berlajut ke pilpres 2019. Jamaluddin saat itu menghilang, sebelum pilpres. Dia tak muncul-muncul lagi sampai selesai pilpres. Setelah selesai pilpres dia baru kelihatan datang-datang lagi ke kantor panwas kecamatan," beber Nirmalasari.
Sebagai komisioner, akhirnya Nirmalasari ditetapkan jadi ketua panwas pengganti. Setelah ditetapkan jadi ketua, Nirmalasari mulai memeriksa semua anggaran yang ada. Tapi kali ini lawannya ASN, yaitu kepala dan bendahara sekretarit panwas kecamatan delitua.
Kepala Sekretariat Panwas Delitua Sahril dan Bendahara Asmiwati Lubis alias Butet, sepertinya tidak terima dengan sikap yang dibuat Nirmalasari. Suasan gaduh selalu terjadi antara ketua panwas dan kepala sekretarit dibantu bendahara.
Anggaran panawas dicurigai Nirmalasari banyak disalahgunakan oleh Sahril dan Butet. Ternyata Agus Elia Ginting ada dibalik permainan Sahril dan Butet. "Mereka kerja sama. Apa yang aku tanya selalu mereka tutupi, alasannya ada saja, inilah, itulah," kata Nirmalasari.
Menurutnya, anggaran yang dimainkan komisioner, kepala dan bendahara sekretariat panwas kecamata delitua diantaranya uang PPL, uang komunikasi, uang untuk peserta bimtek, uang sewa mobiler dan lainnya. "Aku tidak pernah melihat laporan keuangannya," cetus Nirmalasari.
Persoalan itu kata Nirmalasari sudah dilaporkannya ke Bawaslu Deliserdang. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Sekretariat Bawaslu Deliserdang Bob Indrawan. Nirmalasari juga mendug sudah terjadi kongkalikong anggaran antar paswan kecamatan dengan kabupaten.
"Mereka kan sama-sama ASN Pemkab Deliserdang. Mungkin ada setoran khusus sekretariat kecamatan kepada sekretariat kabupaten," kata Nirmalasari.
Dengan bukti-bukti yang dimiliki, Nirmalasari Siregar berencana akan melaporkan dugaan korupsi permainan anggaran panwas kecamatan delitua ini kepada penegak hukum. Soalnya, kata Nirmalasari, setia anggaran cair dari bawaslu kabupaten, selalu dipotong Rp 2,5 juta.
"Aku tanya sama si Sahril dan Butet, untuk apa uang Rp 2,5 juta itu dikasih ke bawaslu kabupaten. Kata Sahril dan Butet untuk setoran jaga-jaga jika diperiksa jaksa atau polisi," terang Nirmalasari.
Editor: admin
T#g:bawaslu deliserdangBawaslu Sumutpanwas delituapilgubsupilpres

Ketua PMII Ajak Mahasiswa Kawal Pelantikan Jokowi-Amin
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan Joni Sandri Ritonga mengajak seluruh masyarakat khususnya mahasiswa menjadi garda terdepan untuk bersama-sama mengawal pelantikan Presiden-Wakil Jokowi-Amin.

Rumah Adat Papua dan Padang Sambut Pelantikan Jokowi-Amin
Jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, gedung DPR, Sabtu 19 Oktober 2019, mulai disolek untuk terlihat cantik.

Kecuali Papua, 100 Persen TNI AD Kawal Pelantikan Jokowi
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan perkembangan keamanan wilayah di Indonesia menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang sangat baik.

Dilema, Jokowi Sendiri & RUU KPK
Sebuah pilihan yang sulit bagi Jokowi. Diteruskan akan berhadapan dengan mahasiswa! Tak diteruskan dengan Perppu KPK, bakal ditinggal Parpol Koalisi. Apalagi, BEM se-Indonesia menolak undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Ngaku Anggota BIN, Mantan Ketua KPU Sumut Bantah Terlibat Jaringan OK Fadli
Akhirnya Yulhasi buka mulut. Mantan Ketua KPU Sumut itu membantah terlibat jaringan OK Fadli yang mengaku anggota BIN dan bisa mengatur suara di KPU.