Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Ada Dugaan Proyek Fiktif Rp4,8 Miliar di Dinas Bina Marga Medan

Ada Dugaan Proyek Fiktif Rp4,8 Miliar di Dinas Bina Marga Medan

Rabu, 22 Nov 2017 19:42
Dibaca: 989 kali
drberita/istimewa
Kantor Dinas Bina Marga Medan.
DINAMIKARAKYAT - Dinas Bina Marga Medan mengakui melakukan pengaspalan jalan negara, tepatnya di Jalan Letda Sudjono, 2013 lalu. Parahnya lagi anggaran sebesar Rp4,8 miliar tersebut dicairkan.

Padahal anggaran tersebut juga sudah dianggarkan di APBN. Adanya pengaspalan jalan tersebut diakui Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Medan, Muradi kepada wartawan, kamarin.

Anehnya Muradi mengetahui jalan tersebut masuk jalan nasional, bukan jalan Kota Medan. Bahkan, sudah dianggarkan di APBN.

"Ya, itu memang jalan nasional. Namanya perintah. Kami kerjakanlah. Masyarakat juga mengeluh. Mereka mana tahu itu tanggung jawab siapa. Yang penting kami perbaiki," ungkapnya.

Sedangkan masalah anggaran yang tumpang tindih, Muradi juga terkesan tidak mempersoalkan. Sebab, baginya anggaran tersebut sama.

"Samanya itu. Kami juga dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Sama-sama mengerjakan infrastruktur. Kami mengerjakan jalan kota, pemprov mengerjakan jalan provinsi dan pusat mengerjakan jalan negara," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Medan Irwan Ritonga membenarkan anggaran Rp4,8 miliar dicairkan.

Pencairan tersebut berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Dinas Bina Marga Medan saat itu. Dia juga mengakui, sampai saat ini status jalan tersebut merupakan jalan nasional.

"Itu memang dicairkan berdasarkan SPM diajukan. Kami tidak melihat itu. Sampai sekarang jalan tersebut juga masih berstatus jalan nasional. Bukan jalan kota," tambahnya. (ril/drc)

Editor: admin

T#g:apbn medandinas bina marga medandinas pu medankorupsi apbdkorupsi apbnpemko medanproyek fiktif apbd
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Minggu, 22 Jul 2018 16:33

    PD Pasar Jadi Polemik Pembahasan Pansus LKPJ 2017 DPRD Medan

    Persoalan PD Pasar Kota Medan menjadi polemik. Pansus LKPJ 2107 DPRD Medan menilai Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rusdy Sinuraya kurang bijak.

  • Jumat, 08 Jun 2018 07:12

    Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir