• Home
  • Kerah Putih
  • Ada Dugaan Proyek Fiktif Rp4,8 Miliar di Dinas Bina Marga Medan

Ada Dugaan Proyek Fiktif Rp4,8 Miliar di Dinas Bina Marga Medan

Rabu, 22 Nov 2017 19:42
Dibaca: 475 kali
drberita/istimewa
Kantor Dinas Bina Marga Medan.
DINAMIKARAKYAT - Dinas Bina Marga Medan mengakui melakukan pengaspalan jalan negara, tepatnya di Jalan Letda Sudjono, 2013 lalu. Parahnya lagi anggaran sebesar Rp4,8 miliar tersebut dicairkan.

Padahal anggaran tersebut juga sudah dianggarkan di APBN. Adanya pengaspalan jalan tersebut diakui Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Medan, Muradi kepada wartawan, kamarin.

Anehnya Muradi mengetahui jalan tersebut masuk jalan nasional, bukan jalan Kota Medan. Bahkan, sudah dianggarkan di APBN.

"Ya, itu memang jalan nasional. Namanya perintah. Kami kerjakanlah. Masyarakat juga mengeluh. Mereka mana tahu itu tanggung jawab siapa. Yang penting kami perbaiki," ungkapnya.

Sedangkan masalah anggaran yang tumpang tindih, Muradi juga terkesan tidak mempersoalkan. Sebab, baginya anggaran tersebut sama.

"Samanya itu. Kami juga dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Sama-sama mengerjakan infrastruktur. Kami mengerjakan jalan kota, pemprov mengerjakan jalan provinsi dan pusat mengerjakan jalan negara," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Medan Irwan Ritonga membenarkan anggaran Rp4,8 miliar dicairkan.

Pencairan tersebut berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Dinas Bina Marga Medan saat itu. Dia juga mengakui, sampai saat ini status jalan tersebut merupakan jalan nasional.

"Itu memang dicairkan berdasarkan SPM diajukan. Kami tidak melihat itu. Sampai sekarang jalan tersebut juga masih berstatus jalan nasional. Bukan jalan kota," tambahnya. (ril/drc)

Editor: admin

T#g:apbn medandinas bina marga medandinas pu medankorupsi apbdkorupsi apbnpemko medanproyek fiktif apbd
Berita Terkait
  • Selasa, 12 Des 2017 22:43

    Perda Sampah di Kota Medan Terancam Pidana 6 Bulan Penjara

    Sosialisasi perda tersebut dilakukan anggota DPRD Medan Dame Dumasari Hutagalung di Jalan Sikambing, Gang Patimura, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah.

  • Minggu, 10 Des 2017 01:27

    Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

  • Selasa, 05 Des 2017 00:32

    Ketua Pokja Proyek Rigit Beton Kota Sibolga Batal Ditahan

    Rahman Siregar batal ditahan karena tidak hadiri dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek rigit beton jalan di Kota Sibolga, Rabu 29 November 2017 pekan lalu.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:13

    JPU Ajukan Banding Vonis Rendah 5 Komisioner KPU Pakpak Bharat

    JPU mengajukan banding atas putusan ringan hakim terhadap ‎lima ‎komisioner KPU Pakpak Bharat, dalam kasus korupsi berjemaah dana hibah untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum tahun 2014 yang bersumber dari APBD.

  • Rabu, 29 Nov 2017 01:29

    PPK Proyek Rigit Beton Jalan Kota Sibolga Ditahan

    Usai menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam, Kejati Sumut menahan Safaruddin Nasution tersangka kasus dugaan korupsi ‎proyek rigit beton jalan di Dinas PU Sibolga, Selasa 28 November 2017.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir