Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

Senin, 16 Apr 2018 15:36
Dibaca: 91 kali
drberita/istimewa
Mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak berminat jika akhirnya dirinya ditunjuk sebagai menteri untuk kabinet pemerintahan periode mendatang. Sebab, ia khawatir hal ini justru akan menurunkan muruah KPK.

"Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri. Nanti marah anak-anak KPK kalau saya menurunkan marwah lembaga itu sendiri," kata Abraham dalam acara "Abraham Samad Bicara Arah Bangsa ke Depan dengan Jurnalis Jogja" di Yogyakarta, Minggu 15 April 2018 malam.

Abraham khawatir jika akhirnya menerima tawaran sebagai menteri, akan banyak stakeholder KPK yang tersinggung. Sebagai mantan ketua KPK, ia merasa memiliki kewajiban menjaga muruah serta kredibilitas lembaga yang namanya dianggap telah melekat pada dirinya itu.

Ia menilai posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

"Buktinya apa, saya pernah menangkap orang yang dalam status menteri tiga orang, Suryadharma Ali, Andi Alfian Mallarangeng, dan Menteri ESDM Jero Wacik. Semuanya (saat itu) menteri aktif. Itu fakta bahwa posisi KPK itu lebih di atas menteri," kata dia.

Selain untuk menjaga muruah KPK, menurut Abraham, komitmen untuk tidak tergiur menjadi menteri dimaksudkan agar para anggota KPK tetap memiliki semangat serta kebanggaan bahwa lembaga itu luar biasa.

Abraham juga mengaku pernah menolak mentah-mentah tawaran sejumlah partai politik (parpol) yang ingin mengusung dirinya menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan. "Kalau Abraham Samad an sich bukan siapa-siapa, tetapi ada sesuatu yang melekat pada diri saya yang harus saya jaga marwahnya," kata dia.

Kendati demikian, dalam kesempatan yang sama, Abraham mengaku siap jika suatu saat mendapat amanah sebagai calon wakil presiden, calon presiden, atau kembali menjadi ketua KPK. Menurut dia, sudah ada dua parpol yang mendekati dirinya terkait pilpres 2019.

"Apa paun amanah yang diberikan rakyat kepada saya maka itu menjadi kewajiban konstitusi saya. Tidak satu pun warga negara yang ketika diberi amanah, dia menolaknya. Kalau dia menolak berarti dia lari dari tugas dan itu pantangan bagi saya," kata dia. (antara/drc)

Editor: admin

T#g:abraham samadkorupsikpklembaga anti rasuah
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 01:46

    Mantan Bupati Tapteng Dipanggil Kejati Sumut

    DINAMIKARAKYAT - Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam kasus dugaa korupsi dana hibah kepada

  • Senin, 16 Apr 2018 00:26

    Pemuda Lira Minta Kejati Sumut Usut APBD Deliserdang Tahun 2017

    Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Deliserdang Edi Anto meminta pihak Kejati Sumut mengusut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang diduga digunakan untuk dana sosialisasai calon incumben di Pilkda Deliserdang 2018.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Senin, 09 Apr 2018 21:28

    KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

    Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir