Bank Sumut

25 Dosen Hukum USU Tolak RUU KPK

Senin, 09 Sep 2019 11:54
Dibaca: 86 kali
ilustrasi
RUU KPK
DRberita | Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui usulan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Banyak elemen menolak RUU yang sudah di tangan Presiden Jokowi itu. Salah satu yang menolak itu adalah 25 akademisi hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Nama-nama yang menolak RUU KPK tersebut di antaranya, Ningrum Sirait, Mahmud Mulyadi, Agus Midah, Mahmul Siregar, Hasyim Purba, Budiman Ginting, Edy Ikhsan, Mohammad Siddik, Chairul Bariah, Afrita, Suhaidi.

Kemudian, Maria, Bismar Nasution, Syafruddin Kalo, Rosnidar Sembiring, Robert, Jelly Leviza, Rosmalinda, Boy Laksamana, Arif, Linda Elida, Syarifah Lisa Andriati, Vita Cita, Tri Murti Lubis, dan Raja Bongsu Hutagalung.

Guru Besar Hukum Ekonomi USU Prof Bismar Nasution mengatakan bahwa pentingnya kajian lebih dalam terkait revisi undang undang tersebut.

"Mendadaknya RUU KPK ini mengakibatkan munculnya peraturan yang multitafsir dan tidak operasional di lapangan," ujar Ketua Pusat Studi Anti Korupsi-Anti Money Laundering USU ini, Senin 9 September 2019.

"Karena pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai," paparnya.

Dengan demikian, sambung Bismar, agenda nyata anti korupsi tanpa disertai hukum yang memadai dapat dipastikan resep bagi pelemahan anti korupsi dan dapat memicu bertambah maraknya korupsi di negeri tercinta ini.

"Kita menentang setiap usaha yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi dan KPK di republik ini," tegasnya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Rilis Pers

T#g:Capim KPKdosen hukum usukpkruu kpkusu
Berita Terkait
  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:10

    Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

  • Rabu, 11 Sep 2019 00:29

    Demo Dukung RUU KPK: Calon Ketua DPRD Medan Jadi Pembicaraan wartawan

    Aksi unjuk rasa mendukung Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus bergerak ke daerah-daerah. Selasa 10 September 2019 siang, Korps Indonesia Muda (KMI) Sumut, berdemo di depan Gedung DPRD Medan.

  • Senin, 09 Sep 2019 17:09

    Aksi Depan Kantor DPRD Sumut, Kongres Rakyat Bersatu Dukung RUU KPK

    Awalnya massa berkumpul di Lapangan Benteng Kodim 0201/Medan. Dipimpin Korlap Dian alias Borbor dan Erwin, selanjutnya mereka long march menuju Gedung DPRD Sumatera Utara.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir