Bank Sumut

25 Dosen Hukum USU Tolak RUU KPK

Senin, 09 Sep 2019 11:54
Dibaca: 156 kali
ilustrasi
RUU KPK
Bobby Nasution Center
DRberita | Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui usulan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Banyak elemen menolak RUU yang sudah di tangan Presiden Jokowi itu. Salah satu yang menolak itu adalah 25 akademisi hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Nama-nama yang menolak RUU KPK tersebut di antaranya, Ningrum Sirait, Mahmud Mulyadi, Agus Midah, Mahmul Siregar, Hasyim Purba, Budiman Ginting, Edy Ikhsan, Mohammad Siddik, Chairul Bariah, Afrita, Suhaidi.

Kemudian, Maria, Bismar Nasution, Syafruddin Kalo, Rosnidar Sembiring, Robert, Jelly Leviza, Rosmalinda, Boy Laksamana, Arif, Linda Elida, Syarifah Lisa Andriati, Vita Cita, Tri Murti Lubis, dan Raja Bongsu Hutagalung.

Guru Besar Hukum Ekonomi USU Prof Bismar Nasution mengatakan bahwa pentingnya kajian lebih dalam terkait revisi undang undang tersebut.

"Mendadaknya RUU KPK ini mengakibatkan munculnya peraturan yang multitafsir dan tidak operasional di lapangan," ujar Ketua Pusat Studi Anti Korupsi-Anti Money Laundering USU ini, Senin 9 September 2019.

"Karena pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai," paparnya.

Dengan demikian, sambung Bismar, agenda nyata anti korupsi tanpa disertai hukum yang memadai dapat dipastikan resep bagi pelemahan anti korupsi dan dapat memicu bertambah maraknya korupsi di negeri tercinta ini.

"Kita menentang setiap usaha yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi dan KPK di republik ini," tegasnya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Rilis Pers

T#g:Capim KPKdosen hukum usukpkruu kpkusu
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Feb 2020 11:48

    BPN Sumut Akan Koordinasi ke Gubernur Soal Lahan Eks HGU PTPN2 Dilapor ke KPK

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara akan berkordinasi dengan Gubernur, Kapolda dan Kajati soal laporan kisruh lahan eks HGU PTPN2 yang dilaporkan Kantor Hukum Citra Keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Jumat, 14 Feb 2020 11:13

    Melalui Akun Twitter BPIP, Yudian Wahyudi Klarifikasi 'Agama Musuh Pancasila'

    Yudian Wahyudi akhirnya mengklarifikasi. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu meluruskan pernyataannya soal 'agama musuh Pancasila' yang membuat gaduh.

  • Kamis, 13 Feb 2020 23:35

    6 Warga Sumut Laporkan Kisruh Lahan Eks HGU PTPN2 ke KPK

    Kisruh lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

  • Kamis, 13 Feb 2020 23:17

    Tender Rusunawa BP2JK Sumut Diduga Bermasalah

    Tender Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) khususnya paket pembangunan rumah susun Univ. RIS Maduma di Kabupaten Dairi, BP2JK Sumut diduga bermasalah.

  • Kamis, 13 Feb 2020 22:01

    KPK Belum Jadwalkan Penahanan 14 Tersangka Suap DPRD Sumut

    Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan penahanan 14 mantan anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir