Bank Sumut
  • Home
  • Jalan Jalan
  • Zaman Penjajahan Terulang Kembali: Bumiputera Jadi "Jongos" di Negeri Sendiri

Zaman Penjajahan Terulang Kembali: Bumiputera Jadi "Jongos" di Negeri Sendiri

Sabtu, 06 Jul 2019 17:48
Dibaca: 521 kali
ilustrasi
Kerja paksa bumiputera
DINAMIKARAKYAT - Sejarah zaman penjajahan terulang kembali saat ini. Sebab, kelompok bumiputra kembali menjadi "jongos" di negeri sendiri. Hal itu terjadi karena pemerintah tidak lagi menjadikan UUD 1945 sebagai acuan.

Begitu kata sejarawan Batara Richard Hutagalung saat peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat bersama beberapa Purnawirawan TNI-Polri, Jumat 5 Juli 2019.

Menurut Batara, sebelum membahas dan mengubah UUD 1945, seharusnya orang-orang yang ikut dalam pembahasan mengenal sejarah nusantara sampai 9 Maret 1942 dan juga sejarah Indonesia sejak 1945.

"Juga harus mengetahui suasana pada waktu dirumuskannya UUD 1945 tersebut. Hal ini dituangkan dalam penjelasan UUD 45 asli di mana disebutkan untuk mengetahui bagaimana setiap pasal dan setiap ayat itu disusun harus mengetahui suasana, batin pada waktu penyusunan tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, pasal-pasal dan ayat-ayat yang tercantum pada UUD 1945 juga memiliki landasan sejarah yang harus diketahui sebelum melakukan perubahan atau amandemen.

Dia mencontohkan pasal 6 ayat 1 tentang presiden. Disebutkan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli yang juga digarisbawahi pada Pasal 26 Ayat 1.

"Pasal 26 ayat 1 mengenai warga negara ini juga mempunyai latar belakang sejarah, di mana di zaman penjajahan selama lebih dari 250 tahun lalu, bangsa Indonesia diperjualbelikan sebagai budak di negeri sendiri oleh bangsa negara Belanda dan bangsa China," jelasnya.

Pembuatan pasal itu tidak lepas dari sejara kolonial Belanda yang membagi penduduk nusantara menjadi tiga kategori, pertama bangsa Eropa, kedua Timur Asing yakni bangsa Cina dan Arab, dan ketiga pribumi.

Posisi pribumi, sambungnya, tidak lebih dari pekerja kasar di tempat-tempat mewah. "Sampai tanggal 9 Maret 1942 di depan gedung mewah, bioskop-bioskop mewah, tempat pemandian umum bahkan klub-klub olahraga terpasang plakat di mana tertulis bahasa Belanda, artinya terlarang untuk anjing dan pribumi," tegas Batara. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: rmol.id

T#g:batara richard hutagalungbumiputerakerja paksankri
Berita Terkait
  • Sabtu, 17 Agu 2019 12:02

    Mereka Yang Sudah Merdeka!

    Mereka datang ke Istana dengan kendaraan supermewah. Dengan busana serba baru dan 'high class'. Tas tangan puluhan juta. Sepatu belasan juta. Jam tangan ratusan juta.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 17:18

    Kompi Markas "Macan" Juara Nembak Antar Kompi Yonif Para Raider 433/JS

    Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 433/JS Mayor Inf Yudy Ardiyan Saputro mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka melatih kemapuan dan kemahiran menembak senapan yang diikuti Perwira, Bintara dan Tamtama.

  • Jumat, 18 Agu 2017 22:42

    Ketum GIP NKRI: Kalau nanti saya berkuasa, yang pertama saya bubarkan adalah PDIP

    Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP NKRI) DR. Masri Sitanggang mengatakan, jika dirinya yang berkuasa di republik ini, yang pertama kali dibubarkannya adala Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP).

  • Rabu, 24 Mei 2017 16:28

    Sambut Ramadhan 2017, GIPNKRI Pawai Keliling Kota Medan

    Pawai ini diikuti oleh Pengurus GIPNKRI dan juga seluruh peserta bazaar yang akan membuka stand di Semarak Ramadhan EXPO 2017.

  • Minggu, 21 Mei 2017 01:11

    Peringati Harkitnas, Komunitas Marhaenis di Sumut Helat Silaturahmi

    Eksponen komunitas Marhaenis dan aktifis Marhaenis di Sumatera Utara menghelat silaturahmi bersama di Jalan Kejaksaan, Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir