- Home
- Jalan Jalan
- Minus Jokowi, Luhut Buka Acara Puncak Sail Nias 2019
Minus Jokowi, Luhut Buka Acara Puncak Sail Nias 2019
Sabtu, 14 Sep 2019 23:13
Dibaca: 207 kali
drberita/istimewa
DRberita | Ribuan wisatawan dan masyarakat terpana melihat berbagai atraksi yang ditampilkan pada acara punca Sail Nias, Sabtu 14 September 2019. Nyanyian dan tarian khas Nias juga atraksi 10 penerjun payung serta 3 pesawat tempur yang membuat pengunjung tertegun.
Acara puncak Sail Nias 2019 ini dipusatkan di Dermaga Pelabuhan Baru Teluk Dalam, Nias Selatan. Acara tanpa dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun beberapa menteri hadir diantaranya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri DPDT Eko Putro Sandjojo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan sekuat-kuatnya untuk pengembangan pariwisata di Nias. Pemerintah saat ini sedang membahas omnibus law (rancangan undang-undang) agar mempermudah investor asing berinvestasi di Nias.
"Seperti Danau Toba, Nias juga akan diperkuat sektor pariwisatanya. Sekarang pemerintah sedang membahas omnibus law, bila ini sukses maka investasi di Indonesia, khususnya dunia pariwisata akan lebih mudah. Ini akan mempermudah perkembangan pariwisata kita," kata Luhut.
T#g:Kepulauan Niasluhut binsar panjaitanobjek wisatapantai niassail nias 2019
Acara puncak Sail Nias 2019 ini dipusatkan di Dermaga Pelabuhan Baru Teluk Dalam, Nias Selatan. Acara tanpa dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun beberapa menteri hadir diantaranya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri DPDT Eko Putro Sandjojo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan sekuat-kuatnya untuk pengembangan pariwisata di Nias. Pemerintah saat ini sedang membahas omnibus law (rancangan undang-undang) agar mempermudah investor asing berinvestasi di Nias.
"Seperti Danau Toba, Nias juga akan diperkuat sektor pariwisatanya. Sekarang pemerintah sedang membahas omnibus law, bila ini sukses maka investasi di Indonesia, khususnya dunia pariwisata akan lebih mudah. Ini akan mempermudah perkembangan pariwisata kita," kata Luhut.
Usai menyaksikan acara puncak Sail Nias, para menteri dan undangan termasuk beberapa duta besar negara sahabat ikut menyaksikan kejuaraan Nias Pro International Surfing di Pantai Sorake. Kejuaraan selancar ini diikuti oleh 126 peserta dari 15 negara. (art/drb)
Editor: admin
T#g:Kepulauan Niasluhut binsar panjaitanobjek wisatapantai niassail nias 2019
Berita Terkait
SPRI Adakan Kemah Pers Indonesia di 4 Geosite Sumatera Utara
Rencana pelaksanaan Kemah Pers Indonesia (KPI) yang digagas DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memasuki tahapan penetapan waktu pelaksanaan dan penjaringan peserta.
Dukung GIXA 2019: Bank Sumut Jelajah Belantara Untuk Kualitas Pendidikan
Bank Sumut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendukung penyelenggaraan event Green Internasional Extreme Adventure atau GIXA 2019.
ASN Polisikan Oknum Polisi ke Polres Nisel
Oknum polisi Jimy Sitanggang (JS) dipolisikan seorang ASN Donisius ke Polres Nias Selatan (Nisel), Senin 16 September 2019. Laporan tersebut atas tuduhan pengancaman dan pemerasan.
Sail Nias 2019: Selancar Yang Utama Dikembangkan
Kejuaraan selancar di Nias ini menarik sekitar 50.000 penonton, sehingga sektor ini akan diperkuat terlebih dahulu. Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai Nias memang sangat punya potensi untuk menjadi tempat selancar kelas dunia.
Pesona Danau Toba akan Dapat Bantuan Ikan Endemik dari Kementerian
Belasan Ribuan warga memadati jalan Sisingamangaraja, Balige, tempat berlangsungnya karnaval. Warga antusias menyaksikan karnaval mobil hias dan parade kostum berbahan ulos.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Kerah Putih
| Senin, 02 Des 2019 15:58
Aminullah: Saya apresiasi alumni yang mendukung dugaan korupsi UIN Sumut terbongkar
Amiullah mengatakan sepenuhnya menudukung penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan adanya dugaan korupsi UIN Sumut.
Kerah Putih
| Senin, 02 Des 2019 15:21
Azhar Harahap Diduga Terima Fee Proyek Rp300 Juta: Isron Bantah
Azhar Harahap diduga terima fee Rp300 juta dari proyek Pekerjaan Langsung (PL) Dinas Pertanian Sumut, pada APBD tahun 2019. Dugaan suap itu terjadi sekira bulan Mei 2019.
Kerah Putih
| Senin, 02 Des 2019 13:57
Setiap Tahun Dianggarkan, Proyek Irigasi Balakka Sitongkon Diduga Jadi Ajang Korupsi
Proyek irigasi ini masuk APBD Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut. Pekerjaan perawatan irigasi ini berbiaya miliaran rupiah setiap tahun. Namun fisik pekerjaan yang dihasilkan tidak berdampak positif kepada masyarakat.
Hukum
| Senin, 02 Des 2019 12:54
LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut
Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) 'mencium aroma' pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha di Sumatera Utara oleh oknum-oknum penyidik nakal.
Kerah Putih
| Senin, 02 Des 2019 12:32
HIMMAH Dukung KPK Bongkar Oknum Terlibat Suap Walikota Medan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) untuk membokar semua oknum yang terlibat kasus suap Walikota Medan Dzulmi Eldin.
Kerah Putih
| Jumat, 29 Nov 2019 16:17
Polda Sumut Terima Dugaan Korupsi DPRD Deliserdang
Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (GRM) Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumut, Kamis 28 November 2019.
Kerah Putih
| Jumat, 29 Nov 2019 15:28
KPK Cekal Makte, Saksi Kasus Suap Walikota Medan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, menyekal seorang saksi kasus suap proyek dan jabatan Walikota Medan Dzulmi Eldin ke luar negeri.
Hukum
| Selasa, 26 Nov 2019 12:30
Firli: Kita adalah pegawai negeri
Menurutnya, tak ada larangan di UU Kepolisian dan KPK soal anggota Polri menjabat Ketua KPK. Dia mengatakan bakal tetap berdinas aktif dan menegakkan hukum.
Berita Populer
LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut
Dibaca 291 kali
Azhar Harahap Diduga Terima Fee Proyek Rp300 Juta: Isron Bantah
Dibaca 206 kali
Setiap Tahun Dianggarkan, Proyek Irigasi Balakka Sitongkon Diduga Jadi Ajang Korupsi
Dibaca 198 kali
HIMMAH Dukung KPK Bongkar Oknum Terlibat Suap Walikota Medan
Dibaca 192 kali