• Home
  • Hukum
  • Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

Rabu, 29 Nov 2017 23:50
Dibaca: 228 kali
drberita/istimewa
Zaid Alfauza.
DINAMIKARAKYAT - Kasus penyalahgunaan retribusi jasa umum yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS), Kisaran, Asahan, yang terjadi dalam operasi tangkap tangan (OTT) Polres Asahan, bisa dipidanakan.

Ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, bahwa pemungutan retribusi harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara hukum, pemungutan sah bila ada landasan hukum Peraturan Daerah (Perda) berlaku.

Terkait dengan retribusi daerah di RSUD HAMS diketahui bahwa Perda Asahan Nomor 12 tahun 2011 telah diamandemen menjadi Perda Asahan Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Asahan No 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berarti secara mutatis dan mutandis Perda Asahan Nomor 12 tahun 2011 sejak terbit Perda tahun 2014 tidak dapat diberlakukan lagi.

"Tindakan retribusi yang dilakukan berdasarkan Perda No. 12 tahun 2011 tidak sesuai dengan perda berlaku, jelas retribusi tersebut tidak sah secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," sebut Dosen UIN Sumut Zaid Alfauza SH,MH, Kamis 29 November 2017.

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Kandidat Dokter ini, dijelaskan kewajiban setiap ASN adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan perda termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

Retribusi yang dilakukan oleh oknum pegawai yang tidak menaati peraturan perundang-undangan berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.

"Perbuatan melawan hukum tersebut tidak saja atas pelanggaran disiplin pegawai negeri, akan tetapi memiliki konsekuensi atas pelanggaran hukum pidana," jelasnya.

Menurut Zaid, hal ini cukup jelas karena terkait dengan pelayanan publik yang melakukan retribusi tidak sesuai peraturan daerah.

Implikasi retribusi yang dilakukan bukan saja merugikan masyarakat luas sebagai pengguna jasa yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Melainkan juga merugikan Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah menetapkan peraturan daerah untuk diimplementasikan.

"Bagi masyarakat, retribusi tersebut pungutan liar, karena tidak berdasar aturan berlaku," sebutnya.

Sedangkan bagi Pemkab Asahan retribusi tersebut sangat berpotensi dapat merugikan keuangan daerah. Dalam istilah pidana, pelanggaran perda terkait retribusi jasa pelayanan umum ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan 'Mala In Prohibita'.

"Artinya pelanggaran tersebut dianggap jahat karena bertentangan dengan perundang-undangan berlaku dan bisa dipidanakan," ujar Zaid. (art/drc)


Editor: admin

T#g:polres kisaranpungli kesehatanpungli retribusirsud kisaransaber punglitaufan gama simatupang
Berita Terkait
  • Kamis, 07 Des 2017 01:34

    Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

    Kasus yang dilaporkan salah seorang Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) H. Ishak M Gurning ke Bareskrim Polri hampir 2 tahun lalu, masih belum menemukan titik terang.

  • Senin, 04 Des 2017 23:46

    Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

    Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

  • Jumat, 01 Des 2017 15:43

    Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

    Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

  • Kamis, 30 Nov 2017 00:52

    Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Siapa Beking Bupati Asahan?

    Kekecewaan dirasakan pihak pelapor yang datang memenuhi undangan Bareskrim Polri, untuk gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran, Senin 27 November 2017, sebaliknya terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang menghilang.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:57

    Corneti Sinaga Sudah Diserahkan ke JPU

    Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Sumut Corneti Sinaga, telah diserahkan penyidik Tipikor Polda Sumut kepada jaksa untuk disidangka

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir