Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

Rabu, 14 Feb 2018 02:03
Dibaca: 153 kali
drberita/istimewa
Tiga terdakwa korupsi kapal nelayan
DINAMIKARAKYAT - ‎Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

Ketiga terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

‎Dalam amar putusan dibacakan ketua majelis hakim, Saryana menjatuhkan hukuman Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Pokja masing-masing selama 1 tahun dan empat bulan kurungan penjara serta denda sebesar Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan penjara.

Sementara ‎Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa, Sri Mauliaty divonis dengan hukuman penjara 4 tahun dan enam bulan serta denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Saryana.

Selain hukum penjara, ‎Sri Mauliaty juga diwajibkan majelis hakim untuk membayar uang penggati (UP) sebesar Rp1,1 miliar.

"Dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Jika tidak mencukupi diganti hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan," ungkap majelis hakim.

Ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menyikapi putusan tersebut, ketiga terdakwa dan Jaksa penuntut umum (JPU) sama-sama menyatakan pikir-pikir. Sedangkan, vonis diterima terdakwa ‎Matius Bangun dan Andika Ansori Adil Nasution lebih ringan dari tuntutan JPU.

JPU menuntut Bangun dan Andika dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara.

Untuk terdakwa ‎Sri Mauliaty, vonis diterimanya sama seperti tuntutan JPU, yang menuntut 4 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar uang penggati (UP) sebesar Rp1,1 miliar.

Kasus korupsi ini untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut tahun 2014 senilai Rp12 miliar dan merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutkorupsi apbdkorupsi kapal nelayanpengadilan tipikor medan
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:10

    DPRD Medan Akui Proyek Jalur Pendestrian Rp100 Miliar Mubajir

    Pembangunan jalur pendestrian tersebut telah menghabiskan APBD 2017 senilai Rp100 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan.

  • Kamis, 15 Feb 2018 00:59

    Kejati Sumut dan Tim Ahli Jadwalkan Pemeriksaan Lapangan Proyek Taman Raja Batu

    Kejati Sumut sudah berkoordinasi dengan saksi ahli untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung ke objek korupsi Taman Raja Batu, di kawasan Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:23

    Dua PNS Pemprov Sumut Dituntut 15 Bulan Penjara

    Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dituntut masing-masing hukuman selama 15 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir