• Home
  • Hukum
  • Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

Rabu, 14 Feb 2018 02:03
Dibaca: 455 kali
drberita/istimewa
Tiga terdakwa korupsi kapal nelayan
DINAMIKARAKYAT - ‎Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

Ketiga terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

‎Dalam amar putusan dibacakan ketua majelis hakim, Saryana menjatuhkan hukuman Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Pokja masing-masing selama 1 tahun dan empat bulan kurungan penjara serta denda sebesar Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan penjara.

Sementara ‎Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa, Sri Mauliaty divonis dengan hukuman penjara 4 tahun dan enam bulan serta denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Saryana.

Selain hukum penjara, ‎Sri Mauliaty juga diwajibkan majelis hakim untuk membayar uang penggati (UP) sebesar Rp1,1 miliar.

"Dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Jika tidak mencukupi diganti hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan," ungkap majelis hakim.

Ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menyikapi putusan tersebut, ketiga terdakwa dan Jaksa penuntut umum (JPU) sama-sama menyatakan pikir-pikir. Sedangkan, vonis diterima terdakwa ‎Matius Bangun dan Andika Ansori Adil Nasution lebih ringan dari tuntutan JPU.

JPU menuntut Bangun dan Andika dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara.

Untuk terdakwa ‎Sri Mauliaty, vonis diterimanya sama seperti tuntutan JPU, yang menuntut 4 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar uang penggati (UP) sebesar Rp1,1 miliar.

Kasus korupsi ini untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut tahun 2014 senilai Rp12 miliar dan merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutkorupsi apbdkorupsi kapal nelayanpengadilan tipikor medan
Berita Terkait
  • Jumat, 08 Jun 2018 07:12

    Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.

  • Jumat, 08 Jun 2018 06:57

    Jaksa Bantah Pemanggilan Agus Tripriyono Hanya Untuk Lucu-lucuan

    Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sergai menyebutkan pemanggilan mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Bendahara BPKAD Sergai Koko dan Kepala BPKAD Gustian hanya untuk lucu-lucuan menjelang lebara

  • Kamis, 31 Mei 2018 02:47

    Dugaan Korupsi APBD Sergai, Agus Tripriyono Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

    Keempat terduga yang dipanggil masing-masing mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Bendahara Koko dan Kepala BPKAD Sergai Gustian.

  • Kamis, 24 Mei 2018 23:39

    LKPD ke BPK RI: Gubernur Sumut Motivasi Pemda Dapatkan WTP

    Yakni dengan meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritasnya, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan, aset maupun kekayaan daerah yang dipisahkan dengan baik dan taat azas.

  • Minggu, 20 Mei 2018 08:41

    77 Gedung SD di Kota Medan Diduga Jadi Ajang Korupsi

    Sebanyak 77 gedung Sekolah Dasar (SD) di Kota Medan, diduga jadi ajang korupsi oknum Dinas Pendidikan dan petinggi Pemko Medan, dengan total anggarannya sebanyak Rp 15,027 miliar.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir