Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Tahun 2019: Kepolisian Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Sumut

Tahun 2019: Kepolisian Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Sumut

Senin, 30 Des 2019 00:42
Dibaca: 54 kali
drberita/istimewa
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar
Bobby Nasution Center
DRberita | Bila dilihat berdasarkan substansi laporan, maka kasus-kasus terkait kepolisian, pertanahan, pendidikan, kepegawaian dan Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan lima besar yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, selama tahun 2019.

"Dari 182 laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumut sepanjang tahun 2019, laporan terkait substansi kepolisian mencapai 17,5 persen atau 32 laporan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, dalam keterangan persnya diterima wartawan, Minggu 29 Desember 2019.

Diurutan kedua yang paling tinggi dilaporkan adalah terkait substansi pertanahan dengan 15,3 persen atau 28 laporan. Disusul masalah pendidikan dengan 14,8 persen atau 27 laporan, kepegawaian 23 laporan atau 12,6 persen dan terakhir di urutan ke lima adalah masalah Adminduk 9 laporan atau 4,9 persen.

Abyadi merincikan, dugaan maladministrasi yang dilaporkan atas layanan kepolisian adalah terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.

"Jumlahnya berimbang. Dugaan maladministrasi penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sama-sama 50 persen dari jumlah laporan substansi kepolisian," kata Abyadi.

Dugaan penundaan berlarut, kata Abyadi, artinya proses penyelesaian laporan masyarakat di kepolisian berjalan begitu lama. "Sementara dugaan penyimpangan prosedur, berarti prosedur penanganan laporan masyarakat tidak sesuai ketentuan yang telah diatur," jelas Abyadi.

Berbeda dengan laporan substansi pertanahan yang 79,3 persen merupakan laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut. Sedang 24,1 persen lagi merupakan dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:abyadi siregarombudsman sumutpolda sumut
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Jan 2020 01:11

    Langgar Permendikbud & Pergub: Kepala SMA Negeri 8 Medan Terancam Sanksi

    LAHP tersebut diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dan diterima langsung Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis, Rabu 22 Januari 2020, di ruang rapat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

  • Senin, 20 Jan 2020 23:12

    Mahasiswa & Masyarakat Labura Ikhlas Bupatinya Jadi Tersangka

    Aksi tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labura dalam penerimaan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013-2015.

  • Senin, 20 Jan 2020 22:47

    Kunjungan ke Kantor Media Cetak: Irjen Martuani Janji yang Terbaik Untuk Sumut

    Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyebutkan tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Sumatera Utara. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Sumut sebagai tanah kelahirannya.

  • Rabu, 15 Jan 2020 18:43

    Tipikor Polda Sumut Sudah Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi DBH Labura

    Tipikor Polda Sumut menetapkan tiga tersangka berdasarkan kerugian yang telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp 2,9 miliar.

  • Rabu, 15 Jan 2020 18:20

    JMM Minta Polda Sumut Periksa Iwan Zulhami

    Sangat perlu diperhatikan dan dikaji ulang persoalan dugaan korupsi, Pungli (Pungutan Liar) dan beberapa kejahatan lainnya di tubuh Kementerian Agama Wilayah Sumatera utara, yang diduga kuat dikomandoi oleh Irwan Zulhami.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir