Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Satgas Kasus Novel Baswedan Gagal!

Satgas Kasus Novel Baswedan Gagal!

Minggu, 07 Jul 2019 18:39
Dibaca: 247 kali
drberita/istimewa
Novel Baswedan
Bobby Nasution Center
DINAMIKARAKYAT - Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian dinilai gagal menyelesaikan  kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Hal ini diungkap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty Internasional dan Change.org.

Menurut koalisi itu, hingga batas waktu yang ditentukan yakni enam bulan pascaresmi didirikan,  tim tersebut tidak bisa mengungkap satupun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri Novel.

Peneliti ICW yang juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Wana Alamsyah mengatakan, pada 8 Januari 2019, Kapolri Tito membentuk Tim Satgas untuk mengungkap kasus penyerangan yang dialami Novel.

Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019 yang beranggotakan 65 orang dan didominasi dari unsur kepolisian yang tenggat waktu kerjanya yaitu pada 7 Juli 2019 atau sekitar enam bulan.

"Sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimistis atas kinerja tim tersebut," kata Wana dalam keterangan resminya, Minggu 7 Juli 2019.

Pertama, kata Wana, jika dilihat komposisi anggotanya, 53 orang diantaranya berasal dari unsur Polri.

Selain itu, ujar Wana, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan.

Karena itu, sambung Wana, yang digaungkan oleh masyarakat pada saat itu yakni pembentukan tim independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo.

"Sayangnya, presiden seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi. Padahal salah satu janji politiknya dalam isu pemberantasan korupsi yaitu ingin memperkuat KPK," jelas Wana.

Kedua, lanjut Wana, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka.

Hal tersebut dapat terlihat ketika tim  mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel pada 20 Juni 2019 lalu. Selain itu, hasil kunjungan ke Kota Malang untuk melakukan penyelidikan tidak disampaikan ke publik.

"Ini mengindikasikan bahwa keseriusan tim tersebut patut dipertanyakan akuntabilitasnya. Sebab sejak tim dibentuk tidak permah ada satu informasi pun yang disampaikan ke publik mengenai calon tersangka yang diduga melakukan penyerangan," paparnya.

Dia mengatakan, dalam konteks waktu penyelesaian, kepolisian bisa menangkap pelaku kasus pembunuhan di Pulomas dalam jangka waktu 19 jam pascapenyekapan korban. Sementara untuk kasus Novel, kata dia, waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun.

"Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elite atas penyerangan Novel," tegas Wana. Ketiga, ujar dia, tidak adanya transparansi penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Jika membandingkan dengan kasus pembunuhan Mirna pada 2016,  yang menggunakan racun, Polri menyampaikan prosesnya mulai dari tindakan autopsi hingga pemeriksaan terhadap saksi.

Namun, kata Wana, hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Novel. "Seharusnya kepolisian menangani setiap kasus secara proporsional dan setara agar tercipta keadilan," jelasnya.

Sebab, lanjut Wana,  intimidasi  terhadap aktivis antikorupsi bukan hanya kali ini saja. Berdasar catatan ICW, terdapat 91 kasus yang memakan 115 korban dari 1996-2019.

Kasus terakhir menimpa dua komisioner KPK yang diteror menggunakan bom. Sayangnya negara tidak hadir dalam upaya melindungi warganya untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Padahal presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. Tim Satuan Tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," tutup Wana. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: jpnn.com

T#g:kpknovel baswedanpolri
Berita Terkait
  • Senin, 24 Feb 2020 14:50

    Bukan hal Aneh, Firli Buka Jumlah Kasus Ditahap Penyelidikan dan Penyidikan

    Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi bukan suatu hal yang aneh. Dia menyebut penghentian kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

  • Senin, 24 Feb 2020 14:35

    Penipu Modus Hipnotis, Warga Berengam Binjai Ditangkap di Medan

    Penipuan itu diduga dilakukan oleh Nurhayati di Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok, hingga lampu merah dekat Mal Manhattan, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu 23 Februari 2020. Nurhayati diduga melakukan aksinya dalam angkot.

  • Jumat, 21 Feb 2020 00:15

    Setelah Lapor ke KPK, Citra Keadilan Surati BPK Sumut Masalah Eks HGU PTPN2

    Setelah melaporkan dugaan korupsi eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Hukum Citra Keadilan menyurati Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

  • Kamis, 20 Feb 2020 11:50

    Harun Masiku DPO, KPK tak Khawatir Kepercayaan Masyarakat Luntur

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir kepercayaan masyarakat luntur lantaran lambat menangkap Harun Masiku dan Nurhadi Abdurrachman. Kedua tersangka dugaan suap itu saat ini berstatus DPO atau buron.

  • Rabu, 19 Feb 2020 10:11

    Acil Lubis: Bukan Edy targetnya

    Kantor Hukum Citra Keadilan juga berencana akan membuka daftar nama mafia tanah yang ada di Sumatera Utara. Daftar nama itu rencanannya akan diserahkan ke KPK.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir