• Home
  • Hukum
  • Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

Oleh: Raden Armand
Rabu, 11 Apr 2018 15:59
Dibaca: 678 kali
drberita/istimewa
Gedung KPK.
DINAMIKARAKYAT - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada kejanggalan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap praperadilan kasus Bank Century. Kemarin, hakim PN Jaksel dalam putusannya memerintahkan KPK menetapkan mantan wakil presiden Boediono dan sejumlah nama lain sebagai tersangka.

Nama lain yang disebutkan adalah Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, dan Raden Pardede.

"Saya belum baca putusannya, tapi bagi saya agak aneh juga itu. Jarang ada keputusan seperti itu," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu 11 April 2018.

Gugatan praperadilan kasus Bank Century dengan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jaksel diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

Sementara JK menyebut praperadilan umumnya menyidangkan perkara yang sedang berlangsung. "Saya bukan ahli hukum, tapi bagaimana, enggak jelas (putusan ini), tidak seperti biasanya," katanya.

Kendati demikian, JK meminta semua pihak menghormati putusan PN Jaksel soal kasus tersebut. Ia menyerahkan tindakan selanjutnya kepada KPK.

"Tentu semua harus hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas, kenapa terjadi putusan demikian," ucap JK.

KPK telah menyatakan bakal mempelajari terlebih dulu putusan praperadilan PN Jaksel. Lembaga anti rasuah itu mengklaim komitmen mengungkap setiap kasus sepanjang terdapat bukti yang cukup, termasuk dalam kasus Bank Century.

Di sisi lain, Boediono belum memberikan keterangan resmi atas putusan PN Jaksel kemarin.

Saat penyelamatan Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dia kala itu merestui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp689,39 miliar dan ikut menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam auditnya pada 2009 melihat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelamatan Bank Century yang dilakukan BI. Salah satu yang krusial, yakni BI diduga melakukan perubahan aturan permodalan bank guna memuluskan Bank Century menerima FPJP.

PBI Nomor 10/26/PBI/2008 yang mensyaratkan bank harus memiliki rasio kecukupan modal (Capital to Adequaty Ratio/CAR) minimal 8 persen diubah menjadi PBI Nomor 10/30/2008 yang mensyaratkan CAR hanya perlu positif.

Ketentuan CAR dibuat guna memastikan bank yang menerima FPJP sehat dan sanggup mengembalikan pinjamannya ke Bank Indonesia. Namun, yang terjadi kondisi Bank Century justru memburuk.

Akhirnya, pada 29 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penetapan tersebut hanya selang beberapa hari dari pemberian FPJP yang dilakukan BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008. (cnn/drc)

Editor: admin

T#g:bank centuryboedionojusuf kallakpkmantan wakil presiden
Berita Terkait
  • Sabtu, 20 Jul 2019 01:43

    Korpus API Sumut Apresiasi Polisi dan Jaksa, Minta KPK Usut Keterlibatan Haji Buyung

    Ketua Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (Korpus API Sumut) Syahnan Afriansyah mengapresiasi kinerja Polda Sumut yang gencar melakukan pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya.

  • Rabu, 17 Jul 2019 18:57

    BDB Sumut 2013 ke Pemko Binjai: Laporan Walikota hanya Rp 50 miliar

    Dari laporan keuangan Pemko Binjai tahun 2013 yang ditandatangani oleh Walikota Muhammad Idaham, BDB Sumut yang diterima Pemko Binjai sebesar Rp 92 miliar. Ternyata realisasinya kepada masyarakat hanya sebesar Rp 50 miliar.

  • Senin, 15 Jul 2019 23:36

    Mahasiswa dari Empat Kampus di Medan Minta KPK Lanjutkan Kasus Suap Akil Mochtar

    Puluhan mahasiswa dari empat kampus di Kota Medan, Sumatera Utara, berunjukras meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kasus suap mantan Hakim MK AKil Muchtar.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 13:01

    Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

    KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dindin

  • Selasa, 09 Jul 2019 16:56

    Menang Kasasi, Terdakwa BLBI Bebas

    Dalam amar putusan ini, terdapat dissenting opinion/perbedaan pendapat antarhakim. Ketua majelis hakim Salman Luthan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir