Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Pengadilan Makin Tidak Jelas, Laurentius Divonis 97 Hari Penjara

Pengadilan Makin Tidak Jelas, Laurentius Divonis 97 Hari Penjara

Rabu, 04 Apr 2018 22:55
Dibaca: 315 kali
drberita/istimewa
Terdakwa Laurentius.
DINAMIKARAKYAT - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis ringan ‎Laurentius, terdakwa penganiyaan Achmad Husin Siregar yang dipaksa menghentikan musik saat adzan berlangsung dengan hukuman 97 hari penjara.

Meski dinyatakan bersalah ‎terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan. Namun, hukuman dinilai rendah oleh kuasa hukum korban.

"Menimbang memutuskan dan mengadili terdakwa terbukti turutserta melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHPIDANA. Dengan ini, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Laurentius selama 3 bulan dan 7 hari penjara, " ungkap majelis hakim diketuai oleh Erintuah Damanik, Rabu 4 April 2018.

Dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana (dakwaan primer).

"Terjadinya penganiayaan diakibatkan oleh sikap korban yang terlalu kasar, bahkan dengan suara tinggi melabrak terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan memukuli korban," jelas Erintuah.

Namun pertimbangan hukum lainnya, Erintuah yang menyebutkan tindakan penganiayaan dilakukan terdakwa secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam pasal 351 jo pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHPidana, namun tidak menyebutkan adanya terdakwa lain sebagai pelaku utama.

Menyikapi putusan tersebut, JPU Amir Harahap maupun terdakwa kompak mengatakan menerima putusan itu. Sementara itu, Laurentius hanya dituntut lima bulan oleh JPU, pada sidang sebelumnya.

Usai sidang Syamsul Huda Johan kuasa hukum korban Achmad Husein Siregar kepada wartawan mengatakan kasus ini penganiayaan berat sesuai pasal 170 subsidair 351. Harusnya hakim menilai berdasarkan pasal tersebut, jangan hanya secara kasat mata. Tapi juga harus mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

"Hasil visum juga jelas secara nyata bahwa akibat penganiayaan terhadap korban, mengakibatkan wajah lebam dan bibir pecah, seharusnya masuklah pasal 170 itu, pasal 351 saja minimal ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Darimana dasar Jaksa menuntut 5 bulan penjara, dan hakim memutus di bawah itu lagi," ungkap Syamsul.

Anehnya lagi, lanjutnya, bila memang terdakwa  dinyatakan terbukti turutserta, lantas di mana pelaku utamanya dan kenapa tidak disebutkan dalam persidangan.

"Pengadilan ini makin tidak adil lagi dan berpihak. Ini tidak wajar, harusnya JPU banding. Ini terima saja," cetus Syamsul. (art/drc)

Editor: admin

T#g:adzan masjidpengadilan negeri medanumat islam
Berita Terkait
  • Minggu, 29 Jul 2018 12:06

    Kasus BUD Boru Turnip, Ombudsman Surati IPB dan Panggil Pemkab Simalungun

    Menerima laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera koordinasi dengan pihak IPB.

  • Minggu, 29 Jul 2018 11:47

    Pindah Agama Islam, Pemkab Simalungun Diduga Hentikan Program BUD Boru Turnip Kuliah di IPB

    Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera utara menjadwalkan, akan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah itu yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam progr

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Sabtu, 09 Jun 2018 03:03

    PDAM Tirtanadi Bersama Wartawan Berbagi Takjil Depan Kantor

    PDAM Tirtanadi Sumut bersama dengan wartawan menggelar kegiatan membagikan takjil berbuka puasa kepada masyarakat yang berpuasa di bulan suci ramadhan, Jumat 8 Juli 2018, sekira pukul 17:00 WIB.

  • Jumat, 08 Jun 2018 08:19

    Rumah Sakit Haji Medan Masih Banyak yang Perlu Dibenahi

    Sebagai satu-satunya rumah sakit umum dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berstatus Badan Pelayanan Umum (BLU), Tengku Erry menyadari masih banyak yang perlu dibenahi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir