Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Pekan Depan, Maringin Situmorang dan Syaiful Syahdan Diadili

Pekan Depan, Maringin Situmorang dan Syaiful Syahdan Diadili

Selasa, 28 Nov 2017 23:23
Dibaca: 367 kali
drberita/ilustrasi
Sidang perkara suap Bupati Batubara nonaktif OK Arya.
DINAMIKARAKYAT - Kasus penyuapan Bupati Batubara non-aktif OK Arya Zulkarnaen akan digelar, Kamis 7 Desember 2017, dengan tersangka Maringan Situmorang dan Syaiful Syahdan.

Berkas perkara kedua tersangka tersebut telah dilimpahkan Penuntut Umum KPK ke Pengadilan Tipikor Medan.

"Berkas kedua tersangka kita terima dari KPK 21 November 2017 lalu," ucap Humas Pengadilan Negeri Medan Erintuah Damanik kepada wartawan, Selasa 28 November 2017.

Sidang perdana mengagendakan pembacaan surat dakwaan kedua tersangka. Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ‎Wahyu Setyo Prabowo sebagai ketua majelis hakim dan dua anggota majelis hakim Sontan Marauke dan Roslawny Tobing.

"Kamis 7 Desember nanti diitetapkan jadwal sidangnya. Agendanya biasa lah dakwaan dari Penuntut Umum KPK," tutur Erintuah.

Nota dakwaan yang diterima, kata Erintuah, kedua terdakwa dijerat pasal penyuapan. "Dakwaannya itu pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 UU Tipikor," tuturnya.

Saat ini diketahui kedua tersangka sudah dipindahkan dari Rutan KPK ke Rutan Tanjung Gusta Medan untuk proses persidangan. Namun belum diketahui kapan berkas perkara OK Arya akan dilimpahkan ke pengadilan.

Seperti diketahui, Bupati Batubara non-aktif OK Arya Zulkarnain bersama dua rekanan serta perantara suap yang juga bos "Ada Jadi Mobil" Sujendi Tarsono alias Ahien dan Kadis PUPR Helman Herdadi ditangkap KPK dalam operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 September 2017 lalu, di rumah Dinas Bupati Batubara dengan barang bukti uang suap Rp346 juta.

Uang suap yang diamankan KPK bertahap yang diberikan rekanan kepada OK Arya melalui Ahien untuk sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Batubara. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bupati batubara ok aryakpkmaringin situmorangsyaiful syahdantipikor medan
Berita Terkait
  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 02:47

    Dugaan Korupsi APBD Sergai, Agus Tripriyono Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

    Keempat terduga yang dipanggil masing-masing mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Bendahara Koko dan Kepala BPKAD Sergai Gustian.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir