• Home
  • Hukum
  • OMMBAK Minta Kejagung Periksa TP4D Sumut

OMMBAK Minta Kejagung Periksa TP4D Sumut

Senin, 17 Jun 2019 16:30
Dibaca: 280 kali
drberita/istimewa
Plank proyek berlogo Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
DINAMIKARAKYAT - Keberadaan TP4D di Sumatera Utara sejauh ini dinilai belum memberikan manfaat terhadap pembangunan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (OMMBAK) Rozi Al Banzari di Kawasan Kualanamu, Senin 17 Juni 2019.

Menurut Rozi, sampai saat ini belum ada kehadiran Tim Pengawasan Percepatan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi yang menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat, khusus pembangunan di Sumatera Utara.

"Seharusnya TP4D menjadi corong awal dan memiliki produk dalam pembuktian tindak pidana korupsi, bukan justru sebaliknya membuat komunikasi yang baik kepada OPD yang menjadi panitia lelang pembangunan, khususnya pokja," cetus Rozi.

Atas dasar inilah LSM OMMBAK, kata Rozi, meminta Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota TP4D sampai ke tingkat Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Langkah ini dinilai sangat tepat untuk merubah konsep kerja TP4D Kejati Sumut, yang selama ini jalannya terkesan samar-samar," cetusnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutommbak sumutrozi al banjaritp4dtp4d sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Senin, 15 Jul 2019 22:43

    Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan

    Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:42

    Pembangunan Gedung Kantor BP2RD Sumut Masih Butuh Penambahan Anggaran

    Perbaikan gedung kantor badan pengelola pajak dan restribusi daerah (BP2RD) yang dilakukan dua tahap tersebut dengan total anggaran Rp 43 miliar lebih, itu masih membutuhkan tambahan anggaran lagi di tahun 2020.

  • Minggu, 07 Jul 2019 16:52

    366 Penerima Hibah Bansos 2018 dari Pemprov Sumut Jadi Temuan

    Di antaranya adalah Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sebesar Rp 750 juta, Yayasan Kemakmuran Masjid Al Huda Gaperta Medan, Jalan Balai Desa/Beringin V, No. 116 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebesar Rp 500 juta.

  • Sabtu, 06 Jul 2019 16:11

    LIPPSU: Ida Mariana itu licin seperti Belut

    Bantahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumut Ida Mariana, soal dugaan korupsi puluhan paket proyek pengadaan langsung (PL) pembangunan sarana air minum permukiman mendapat respon dari Azhari Sinik.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir