Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Menang Kasasi, Terdakwa BLBI Bebas

Menang Kasasi, Terdakwa BLBI Bebas

Selasa, 09 Jul 2019 16:56
Dibaca: 135 kali
drberita/istimewa
Syafruddin Arsyad Temenggung
DINAMIKARAKYAT - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI).

"Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung. Membatalkan putusan pengadilan tipikor pada Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019, yang mengubah amar putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018," ujar Juru Bicara MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

Dalam amar putusan ini, terdapat dissenting opinion/perbedaan pendapat antarhakim. Ketua majelis hakim Salman Luthan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, anggota hakim 1 Syamsul Rakan Chaniago memandang perbuatan terdakwa Syafruddiin merupakan perbuatan hukum perdata. Sementara itu, anggota hakim 2 Mohamad Askin memandang perbuatan terdakwa Syafruddiin merupakan perbuatan hukum administrasi.

"Menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," kata Abdullah.

Atas dasar itu, MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan," sambungnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi vonis 13 tahun penjara dan mewajibkan Syafruddin membayar denda sebesar Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: cnnindonesia.com

T#g:korupsi blbikpksyafruddin arsyad
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Sep 2019 10:40

    KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

    Revisi Undang Undang Komisi Pemberantsan Korupsi (RUU KPP) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru disahkan, ternyata menguntungkan Presiden, DPR, BPK plus Dewan Pengawas (DP).

  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:10

    Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

  • Rabu, 11 Sep 2019 00:29

    Demo Dukung RUU KPK: Calon Ketua DPRD Medan Jadi Pembicaraan wartawan

    Aksi unjuk rasa mendukung Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus bergerak ke daerah-daerah. Selasa 10 September 2019 siang, Korps Indonesia Muda (KMI) Sumut, berdemo di depan Gedung DPRD Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir