Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Massa GEMAK Minta KY Pantau Sidang Terdakwa Pengemplang Pajak

Massa GEMAK Minta KY Pantau Sidang Terdakwa Pengemplang Pajak

Senin, 15 Jul 2019 23:08
Dibaca: 114 kali
drberita/istimewa
Demo GEMAK di depan Pengadilan Negeri Medan.
DINAMIKARAKYAT - Pulugan massa Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAK) berdomo di depan kantor Pengadilan Negeri Medan, Senin 15 Juli 2019. Mereka meminta hakim menyita aset terdakwa Husin. 

"Berikan hukuman maksimal pada terdakwa Husin yang diduga melakukan pengemplangan pajak yang merugikan negara hingga mencapai ratusan miliar rupiah," teriak Korlap GEMAK Fandi Ginting.

Massa meminta majelis hakim menggunakan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menyita aset terdakwa Husin.

Selain itu, massa meminta para hakim yang memimpin sidang terdakwa Husin untuk benar-benar membongkar praktek permainan mafia pajak yang ada di Sumatera Utara.

"Komisi Yudisial (KY) kita minta memantau jalannya persidangan terdakwa Husin, kami khawatir akan terjadi kolaborasi antara mafia pajak dengan para mafia hukum, sehingga meringankan hukuman terdakwa. Kami akan terus memantau proses persidangan mafia pajak terdakwa Husin ini sampai berkekuatan hukum tetap," kata Fandi.

Beberapa lama melakukan orasi, akhirnya massa GEMAK diterima perwakilan Pengadilan Negeri Medan Jamalludin.

Terkait permintaan massa, Jamalludin mengatakan bahwa penyitaan aset terdakwa Husin harus dilakukan pada proses penyidikan.  

"Yang melakukan penyitaan aset tergantung penyidikan, dimulai dari kepolisian atau kejaksaan dan harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Selanjutnya pihak pengadilan mengeluarkan izin penyitaan. Status aset harus menunggu putusan hakim, pihak pengadilan tetap melakukan yang terbaik untuk negara," ujarnya.

Setelah mendapat tanggapan dari pihak Pengadilan Negeri Medan, massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib dan teratur. (art/drc)

Editor: admin

T#g:komisi yudisialpengadilan negeri medanterdakwa pengemplang pajak
Berita Terkait
  • Rabu, 07 Agu 2019 18:31

    Hakim Pertanyakan Status Mujianto DPO Polda, P21 Berkas Lalu SKP2 Kejatisu

    Hakim tunggal Ali Tarigan terheran mendengar Mujianto sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Poldasu karena melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

  • Selasa, 06 Agu 2019 20:35

    Penerbitan SKP2 Tersangka Mujianto Tidak Berdasar, Wajib Ditolak

    Kasus pidana penipuan yang sudah mereka nyatakan lengkap memenuhi ketentuan formil dan materil (P21) itu, ujuk-ujuk dihentikan dengan selembar kertas SKP2 tanpa melalui putusan pengadilan.

  • Kamis, 25 Jul 2019 21:49

    Vonis 7 Tahun, Hak Politik Mantan Bupati Pakpak Bharat Dicabut

    Majelis hakim juga menghukum Remigo dengan mencabut hak politiknya berupa hak tidak dipilih selama 4 tahun dalam jabatan publik usai dia menjalani masa hukuman pokok.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Kamis, 24 Mei 2018 23:41

    Pemilik Showroom Mobil di Medan Dituntut Hukuman Mati

    Kedua terdakwa dalam amar tuntutan JPU dinilai terbukti bersalah melanggar ‎Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir