• Home
  • Hukum
  • Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Siapa Beking Bupati Asahan?

Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Siapa Beking Bupati Asahan?

Kamis, 30 Nov 2017 00:52
Dibaca: 431 kali
drberita/istimewa
Gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran di Bareskrim Polri.
DINAMIKARAKYAT - Kekecewaan dirasakan pihak pelapor yang datang memenuhi undangan Bareskrim Polri, untuk gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran, Senin 27 November 2017. Sebaliknya terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang menghilang. Siapa beking Bupati Asahan tersebut?   

Gelar perkara khusus kasus LP. No. 243/III/2016/Bareskrim dan LP. No. 1640/XII/2016/SPKT II di Gedung TNCC Bareskrim Polri sudah selesai dilaksanakan.

Pihak terlapor, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang tidak hadir. Dari pihak Yayasan PMDU hadir Armen Simatupang (Pembina Yayasan PMDU), Rudi Supriatna (Ketua Yayasan PMDU) dan Muin Isma Nasution (Anggota Pembina Yayasan PMDU).

Di awal gelar, pimpinan gelar sempat mempertanyakan perihal ketidakhadiran pelapor, sehingga dikatakan pimpinan gelar terkesan tidak menghargai gelar perkara.

Kemudian dijawab oleh Kuasa Hukum Pelapor dari LBH Jakarta Saleh Alghifari, SH bahwa faktor usia pelapor yang sudah 76 tahun ditambah ada penyakit gangguan syaraf di kaki, menyebabkan pelapor tidak bisa bepergian jauh dan diwakilkan kepada anak kandung pelapor.

Anehnya, pimpinan gelar perkara sama sekali tidak mempermasalahkan ketidakhadiran terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang bahkan tidak ada diwakili oleh kuasa hukumnya.

Kemudian setelah selesai gelar, pihak Wassidik Bareskrim Polri langsung mengadakan rapat tertutup dengan penyidik untuk merekonstruksi kasusnya dan setelah itu mengambil kesimpulan.

Belum diketahui bagaimana kesimpulan gelar perkara. Disampaikan juga oleh pimpinan gelar, bahwa apapun hasilnya semua pihak harus menghargainya.

"Forum ini adalah gelar perkara tertinggi, itulah mengapa secara filosofi tempat pelaksanaannya juga berada di lantai tertinggi (12) Mabes Polri," kata pimpinan gelar perkara, seperti disampaikan anak kandung pelapor Afif Gurning, Rabu 29 November 2017.

"Dan kepada peserta gelar juga diingatkan untuk menjaga marwah dan nama baik Bareskrim Polri," sambung pimpinan gelar perkara.

"Tapi mudah-mudahan, dengan bantuan advokasi dari LBH Jakarta, seandainya penyidik nekat menghentikan kasusnya, akan segera diambil upaya hukum pra peradilan," terang Afif Gurning.

Setelah mempelajari dan mengikuti gelar perkara, pihak LBH Jakarta berkeyakinan kasus ini telah memenuhi unsur pidana dan terlapor sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka.

LBH Jakarta akan terus mendampingi kasus ini hingga pelapor mendapatkan penegakan hukum yang berkeadilan. "LBH Jakarta juga dalam bekerja tidak dibayar (gratis)," sebut Afif.

Bahkan untuk transportasi, makan dan minum, kata Afif, Kuasa Hukum LBH Jakarta bersikeras untuk membayar sendiri, karena sudah ada biaya operasional mereka dari kantor.

Afif juga menyebutkan perwira Polisi yang memimpin gelar perkara, di antaranya Kombes Wahyu, Kombes Widodo, Kombes Gus Hartono, Kombes Suwarno.

Dalam gelar perkara khusus tersebut, terungkap beberapa kejanggalan, di antaranya penyidik tidak memasukkan sebagai bukti SP2HP Ditreskrimsus Polda Sumut tertanggal 29 September 2015, yang sebelumnya bukti SP2HP ini sudah diberikan pelapor kepada penyidik.

Dalam bukti SP2HP Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimsus, dijelaskan bahwa benar terlapor Taufan Gama Simatupang telah memiliki SHM tanah seluas 1.345m2 dan terlapor membuat surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2000, meskipun SHM tanah seluas 1.345m2 atas nama dirinya tetapi tetap tanah tersebut merupakan aset Yayasan PMDU dan bukan hak milik pribadinya, dengan alasan SHM dibuat atas nama dirinya hanya untuk pinjaman kredit ke bank dan uangnya untuk kepentingan pembangunan pesantren.

Sedangkan informasi yang diperoleh, uang hasil pinjaman dengan menggadaikan SHM tanah itu ke bank sebesar Rp450 juta masuk ke rekening pribadi terlapor Taufan Gama Simatupang dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, pada saat gelar perkara khusus itu juga sempat dipertanyakan, kenapa dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atas LP. 1640/XII/2016, terlapornya hanya Taufan Gama Simatupang?

Karena seharusnya sesuai dengan LP dan BAP pelapor, yang dilaporkan adalah 5 orang yang datang menghadap notaris dan diduga memberikan keterangan palsu dalam akta Yayasan PMDU No. 7 Tahun 2015, yaitu Taufan Gama Simatupang, Rudi Supriatna, Armen Simatupang, Sulaiman Lubis dan Muin Isma Nasution.

Selesai dari gelar perkara di Bareskrim, Afif dan pihak LBH Jakarta langsung ke Kantor KPK, Jalan Rasunah Said, untuk mempertanyakan kelanjutan dari Korsup KPK atas penghentian kasus korupsi terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang dihentikan penyelidikannya oleh Ditreskrimsus Polda Sumut.

Dari hasil pertemuan dengan petugas KPK, pihak Dumas Sugeng Basuki mengatakan agar dibuatkan slide untuk presentasi kasusnya bersama dengan Tim Korsup KPK. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bareskrim polribupati asahantaufan gama simatupangyayasan PMDU kisaran
Berita Terkait
  • Kamis, 07 Des 2017 01:34

    Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

    Kasus yang dilaporkan salah seorang Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) H. Ishak M Gurning ke Bareskrim Polri hampir 2 tahun lalu, masih belum menemukan titik terang.

  • Senin, 04 Des 2017 23:46

    Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

    Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

  • Jumat, 01 Des 2017 15:43

    Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

    Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:50

    Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

    Ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

  • Minggu, 26 Nov 2017 01:12

    Bupati Asahan Dipanggil ke Bareskrim, Afif: Mudah-mudahan jadi tersangka

    Polda Sumut akhirnya memanggil Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang untuk mengikuti gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran di Bareskrim Polri, Jakarta.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir