Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Lukman Damanik Diadili Kasus Pungli Bidan PTT Kemenkes

Lukman Damanik Diadili Kasus Pungli Bidan PTT Kemenkes

Selasa, 28 Nov 2017 23:57
Dibaca: 443 kali
drberita/istimewa
Terdakwa Lukman Damanik.
DINAMIKARAKYAT - Sidang kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan Simalungun, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan kedua terdakwa.

Kedua terdakwa masing-masing ‎Sekretaris Dinas Lukman Damanik dan pegawai honorer Flora Sandora Purba. Kedua didakwa didakwa melakukan pungli calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga medis.

Dalam dakwaan JPU Rendra Yoki Pardede disebutkan terdakwa Lukman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun mempunyai tugas dan kewenangan kepegawaian dan sebagainya.

Pada tahun 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

Pada saat itu, Pemkab Simalungun memperoleh Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sebanyak 288 orang. Setelah dilaksanakan seleksi kompetensi dasar PTT Kemenkes, memperoleh formasi jabatan bidan sebanyak 270 orang dan formasi dokter/dokter gigi berjumlah 18 orang.

"Setelah dinyatakan lulus CPNS oleh Kemenkes ke Dinas Kesehatan Simalungun. Lalu dilakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan serta diklat penetapan NIP sebanyak 288 orang," ucap JPU di hadapan majelis hakim di ketuai Mian Munthe di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 28 November 2017.

Pemkab Simalungun bertanggungjawab untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai CPNS. Kemudian mengadakan pertemuan dengan kepala puskesmas dan para kepala bidang.

Sebelum Kadis Kesehatan Jan Maurisdo Purba tiba di lokasi pertemuan, terdakwa menyampaikan kepada para kepala puskesmas dengan mengatakan "nanti tolong agar para kapus menyampaikan kepada bidan PTT untuk dibantu uang pengurusan SK".

"Ucapan yang disampaikan terdakwa berulang-ulang. Ternyata apa yang disampaikan terdakwa diketahui para CPNS. Para korban kemudian menemui kadis, mempertanyakan kebenaran dari permintaan uang pengurusan SK dimaksud. Kadis mengatakan itu tidak benar," sebutnya.

Setelah nomor NIP keluar, ‎terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum melakukan pungutan kepada bidan PTT untuk pengurusan SK CPNS. Ada 20 CPNS yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa Lukman dengan jumlah bervariatif.

"Korban datang menemui terdakwa Lukman dan mengajak korban ke Koperasi Harapan untuk menemui Flora Sandora Purba. Bahwa bidan PTT itu sudah menyerahkan uang untuk pengurusan SK. Sehingga total dana yang diserahkan sebesar Rp 265.000.000," tutur JPU dari Kejari Simalungun.

Perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dinas kesehatan simalungunpungli bidan ptttipikor medan
Berita Terkait
  • Senin, 12 Mar 2018 00:37

    Eksepsi Terdakwa Korupsi Dikabulkan Hakim, Jaksa Siapkan Prindik Baru

    ‎Dua terdakwa dikabulkan eksepsinya adalah Waswin Lubis selaku Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) dan Juli Syahbana Siregar alias Budi selaku Wakil Direktur 3 CV Kebersamaan.

  • Kamis, 01 Mar 2018 23:41

    Dua Terdakwa Korupsi Seragam SD Negeri Labusel Diadili

    Kedua terdakwa masing-masing Waswin Lubis selaku Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) dan Juli Syahbana Siregar alias Budi selaku Wakil Direktur 3 CV Kebersamaan.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:23

    Dua PNS Pemprov Sumut Dituntut 15 Bulan Penjara

    Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dituntut masing-masing hukuman selama 15 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir