• Home
  • Hukum
  • Lukman Damanik Diadili Kasus Pungli Bidan PTT Kemenkes

Lukman Damanik Diadili Kasus Pungli Bidan PTT Kemenkes

Selasa, 28 Nov 2017 23:57
Dibaca: 100 kali
drberita/istimewa
Terdakwa Lukman Damanik.
DINAMIKARAKYAT - Sidang kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan Simalungun, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan kedua terdakwa.

Kedua terdakwa masing-masing ‎Sekretaris Dinas Lukman Damanik dan pegawai honorer Flora Sandora Purba. Kedua didakwa didakwa melakukan pungli calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga medis.

Dalam dakwaan JPU Rendra Yoki Pardede disebutkan terdakwa Lukman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun mempunyai tugas dan kewenangan kepegawaian dan sebagainya.

Pada tahun 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

Pada saat itu, Pemkab Simalungun memperoleh Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sebanyak 288 orang. Setelah dilaksanakan seleksi kompetensi dasar PTT Kemenkes, memperoleh formasi jabatan bidan sebanyak 270 orang dan formasi dokter/dokter gigi berjumlah 18 orang.

"Setelah dinyatakan lulus CPNS oleh Kemenkes ke Dinas Kesehatan Simalungun. Lalu dilakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan serta diklat penetapan NIP sebanyak 288 orang," ucap JPU di hadapan majelis hakim di ketuai Mian Munthe di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 28 November 2017.

Pemkab Simalungun bertanggungjawab untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai CPNS. Kemudian mengadakan pertemuan dengan kepala puskesmas dan para kepala bidang.

Sebelum Kadis Kesehatan Jan Maurisdo Purba tiba di lokasi pertemuan, terdakwa menyampaikan kepada para kepala puskesmas dengan mengatakan "nanti tolong agar para kapus menyampaikan kepada bidan PTT untuk dibantu uang pengurusan SK".

"Ucapan yang disampaikan terdakwa berulang-ulang. Ternyata apa yang disampaikan terdakwa diketahui para CPNS. Para korban kemudian menemui kadis, mempertanyakan kebenaran dari permintaan uang pengurusan SK dimaksud. Kadis mengatakan itu tidak benar," sebutnya.

Setelah nomor NIP keluar, ‎terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum melakukan pungutan kepada bidan PTT untuk pengurusan SK CPNS. Ada 20 CPNS yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa Lukman dengan jumlah bervariatif.

"Korban datang menemui terdakwa Lukman dan mengajak korban ke Koperasi Harapan untuk menemui Flora Sandora Purba. Bahwa bidan PTT itu sudah menyerahkan uang untuk pengurusan SK. Sehingga total dana yang diserahkan sebesar Rp 265.000.000," tutur JPU dari Kejari Simalungun.

Perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dinas kesehatan simalungunpungli bidan ptttipikor medan
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Des 2017 02:54

    1 Hari, KPK Bawa OK Arya ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK menghadirkan OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara Non-aktif sebagai saksi pada sidang kasus penyuapan dengan terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar‎ di Pengadilan Tipikor Medan.

  • Jumat, 08 Des 2017 23:47

    Suap OK Arya, Maringan Rp3,7 Miliar, Syaiful Rp400 Juta

    Kedua pengusaha yang menjadi terdakwa itu masing-masing Maringan Situmorang senilai Rp3,7 miliar dan Syaiful Azhar senilai Rp400 juta didakwa menyuap OK Arya Zulkarnain.

  • Rabu, 29 Nov 2017 22:54

    Korupsi Uang Raskin, Mantan Camat Sumbul Divonis 2 Tahun Penjara

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Monang Habeahan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi uang beras miskin (raskin) di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, tahun 2015-2016.

  • Selasa, 28 Nov 2017 23:23

    Pekan Depan, Maringin Situmorang dan Syaiful Syahdan Diadili

    Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan ‎Wahyu Setyo Prabowo sebagai ketua majelis hakim dan dua anggota majelis hakim Sontan Marauke dan Roslawny Tobing.

  • Rabu, 22 Nov 2017 22:49

    Terdakwa Korupsi Nias Water Park Minta Dibebaskan

    Direktur PT. Rejo Megah Makmur Engineering, Johanes Lukman Lukito meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Nias Water Park yang bersumber dari APBD

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir