Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut

LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut

Senin, 02 Des 2019 12:54
Dibaca: 528 kali
drberita/istimewa
Presiden LSM LIRA Jusuf Rizal bersama Komisioner KPK terpilih Lili Pintauli Siregar.
Bobby Nasution Center
DRberita | Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) 'mencium aroma' pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha di Sumatera Utara oleh oknum-oknum penyidik nakal.

"Berdasarkan informasi dari Biro Intelijen dan Investigasi LIRA (BIIL), ada sejumlah temuan di lingkungan pemerintahan, yang merupakan pelanggaran administratif dipaksa untuk menjadi temuan bersifat pidana. Kondisi ini tentunya menimbulkan keresahan terhadap ASN dan pengusaha," ujar Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal seusai bertemu dengan Komisioner KPK terpilih Lily P Siregar di Medan, akhir pekan 29 November 2019.

Kondisi ini, lanjut Jusuf Rizal, tentunya tidak berbanding lurus dengan keinginan Presiden Jokowi dalam upaya percepatan program pembangunan nasional.

"Presiden mengatakan, setiap diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Apabila ada kesalahan administrasi, maka akan ditindaklanjuti terlebih dulu oleh aparat internal pengawasan pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," papar Jusuf Rizal.

Kemudian, tambah Jusuf Rizal, Presiden Jokowi juga meminta setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah, maka dibawa ke jalur perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahan administrasi yang dilakukan.

"Presiden juga meminta aparat penegak hukum bisa benar-benar teliti dalam melihat kerugian negara atas dasar niat mencuri. Jadi, tidak juga ujung-ujung membawa ke ranah pidana, padahal itu ranah administratif," ujarnya.

Di Sumut, berdasarkan informasi BIIL, sejumlah temuan yang seyogyanya bersifat administratif, justru masuk ke ranah pidana. Hal seperti ini kerap terjadi dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

"Pasal 77 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, jelas dan tegas menyebutkan, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka APIP menyampaikan kepada atasannya, untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik," terang Jusuf Rizal.

Aturan main untuk itu, sambungnya, cukup jelas dan tegas. Tidak bisa langsung penyidik melakukan proses hukum terhadap pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa melalui prosedur yang tidak sesuai aturan main. Jusuf Rizal juga berharap, tidak adanya 'penyanderaan' kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pihak.

"Silahkan saja proses sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan jadikan mereka yang terlibat korupsi sebagai mesin ATM. Selain itu, lembaga penyidik juga saling berkoordinasi dalam penanganan kasus, bukan saling rebutan," katanya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:jusuf rizalkejagungkpklili pintauli siregarllsm lirapolri
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Jan 2020 19:19

    Pertama Sejak Berdiri, KPK Gelar Rekonstruksi Kasus OTT di Medan

    Rekonstruksi KPK ini bertujuan untuk melengkapi berkas perkara dan mengetahui gambaran peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Kadis PU Isa Ansyari.

  • Jumat, 17 Jan 2020 18:52

    Kata Jokowi KPK Tidak Lemah

    Bagi Jokowi, dua operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun ini terhadap Bupati Sidoarjo Saeful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menjadi bukti KPK masih bekerja sebagaimana mestinya.

  • Jumat, 17 Jan 2020 12:28

    Syamsul Fitri Bersikukuh Diperintah Walikota Medan

    Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim Abdul Azis maupun Jaksa KPK menanyakan, kalau bersisa sebesar Rp180 juta kenapa membengkak sampai Rp900 juta, lalu uang yang digunakan itu apakah berasal dari Dinas Perhubungan dan BP2RD sajakah?

  • Jumat, 17 Jan 2020 12:13

    Ayah Saksi, Mahyudi Terkejut Ada Transfer Rp200 Juta Masuk Rekening dari Isa Ansyari

    Dalam menutupi proses penyetoran uang untuk biaya perjalanan dinas tersangka Walikota Medan Dzulmi Eldin ke Jepang yang berasal dari Kadis PU Isa Ansyari, saksi menggunakan rekening orang tuanya.

  • Jumat, 17 Jan 2020 11:25

    Pengkuan Iswar, Suherman dan Emilia di Pengadilan Tipikor Medan

    Saksi di antaranya Kadis Perhubungan Iswar Lubis, Kadis BP2RD Suherman dan Kadis Ketahanan Pangan Emilia Lubis bersama sembilan orang saksi lainnya yang hadir dalam persidangan terdakwa Kedis PU Isa Ansyari.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir