Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut

LIRA 'Cium Aroma' Pemerasan Penyidik Nakal Terhadap ASN & Pengusaha di Sumut

Senin, 02 Des 2019 12:54
Dibaca: 290 kali
drberita/istimewa
Presiden LSM LIRA Jusuf Rizal bersama Komisioner KPK terpilih Lili Pintauli Siregar.
DRberita | Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) 'mencium aroma' pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha di Sumatera Utara oleh oknum-oknum penyidik nakal.

"Berdasarkan informasi dari Biro Intelijen dan Investigasi LIRA (BIIL), ada sejumlah temuan di lingkungan pemerintahan, yang merupakan pelanggaran administratif dipaksa untuk menjadi temuan bersifat pidana. Kondisi ini tentunya menimbulkan keresahan terhadap ASN dan pengusaha," ujar Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal seusai bertemu dengan Komisioner KPK terpilih Lily P Siregar di Medan, akhir pekan 29 November 2019.

Kondisi ini, lanjut Jusuf Rizal, tentunya tidak berbanding lurus dengan keinginan Presiden Jokowi dalam upaya percepatan program pembangunan nasional.

"Presiden mengatakan, setiap diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Apabila ada kesalahan administrasi, maka akan ditindaklanjuti terlebih dulu oleh aparat internal pengawasan pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," papar Jusuf Rizal.

Kemudian, tambah Jusuf Rizal, Presiden Jokowi juga meminta setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah, maka dibawa ke jalur perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahan administrasi yang dilakukan.

"Presiden juga meminta aparat penegak hukum bisa benar-benar teliti dalam melihat kerugian negara atas dasar niat mencuri. Jadi, tidak juga ujung-ujung membawa ke ranah pidana, padahal itu ranah administratif," ujarnya.

Di Sumut, berdasarkan informasi BIIL, sejumlah temuan yang seyogyanya bersifat administratif, justru masuk ke ranah pidana. Hal seperti ini kerap terjadi dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

"Pasal 77 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, jelas dan tegas menyebutkan, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka APIP menyampaikan kepada atasannya, untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik," terang Jusuf Rizal.

Aturan main untuk itu, sambungnya, cukup jelas dan tegas. Tidak bisa langsung penyidik melakukan proses hukum terhadap pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa melalui prosedur yang tidak sesuai aturan main. Jusuf Rizal juga berharap, tidak adanya 'penyanderaan' kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pihak.

"Silahkan saja proses sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan jadikan mereka yang terlibat korupsi sebagai mesin ATM. Selain itu, lembaga penyidik juga saling berkoordinasi dalam penanganan kasus, bukan saling rebutan," katanya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:jusuf rizalkejagungkpklili pintauli siregarllsm lirapolri
Berita Terkait
  • Senin, 02 Des 2019 15:58

    Aminullah: Saya apresiasi alumni yang mendukung dugaan korupsi UIN Sumut terbongkar

    Amiullah mengatakan sepenuhnya menudukung penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan adanya dugaan korupsi UIN Sumut.

  • Senin, 02 Des 2019 12:32

    HIMMAH Dukung KPK Bongkar Oknum Terlibat Suap Walikota Medan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) untuk membokar semua oknum yang terlibat kasus suap Walikota Medan Dzulmi Eldin.

  • Jumat, 29 Nov 2019 15:28

    KPK Cekal Makte, Saksi Kasus Suap Walikota Medan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, menyekal seorang saksi kasus suap proyek dan jabatan Walikota Medan Dzulmi Eldin ke luar negeri.

  • Selasa, 26 Nov 2019 12:30

    Firli: Kita adalah pegawai negeri

    Menurutnya, tak ada larangan di UU Kepolisian dan KPK soal anggota Polri menjabat Ketua KPK. Dia mengatakan bakal tetap berdinas aktif dan menegakkan hukum.

  • Senin, 25 Nov 2019 14:46

    OMMBAK Minta Mabes Polri Ambilalih Kasus UIN Sumut dari Poldasu

    Ketua Umum LSM Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (OMMBAK) Rozi Albanjari meminta Mabes Polri segera mengambilalih kasus dugaan korupsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dari Polda Sumut.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir