Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Kuasa Hukum Warga Blok Terbang Minta Presiden Jokowi Berikan Keadilan

Kuasa Hukum Warga Blok Terbang Minta Presiden Jokowi Berikan Keadilan

Selasa, 14 Jan 2020 13:20
Dibaca: 119 kali
drberita/istimewa
Kamal Pane SH MH
Bobby Nasution Center
DRberita | Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Warga Blok Terbang, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, memohon keadilan kepada Presiden Jokowi untuk memperoleh ganti rugi tanah seluas 65 hektar yang saat ini terimbas oleh Proyek Nasional Waduk Karian.

Permintaan itu disampaikan Kamal Pane SH, MH, kuasa hukum Warga Blok Terbang yang saat ini sedang memperjuangkan hak ganti rugi atas pemakaian lahan pertaniannya yang terimbas kegiatan Waduk Karian, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

"Bahwa perlu diketahui, jauh sebelum PTPN VIII mengklaim lahan seluas 65 hektar itu sudah ditanami oleh Warga Blok Terbang pada tahun 2004. Faktanya warga sejak tahun 1960 bercocok tanah di kawasan Blok Terbang, dan sewaktu Perusahaan Co. Carco yang kemudian beralih ke PT Linggasari, tidak pernah ada gangguan ataupun sengketa antara warga Blok Terbang dan Perusahaan Co. Carco maupun PT Linggasari," kata Kamal dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa 14 Januari 2020.

Menurut Kamal, saat terjadi persidangan konsinyasi di Pengadilan Rangkasbitung pada awal 2019 lalu, sebenarnya HGU PTPN VIII Kebun Lebak masih atas nama PT Linggasari dan HGU tersebut dengan status tidak aktif sejak tahun 2004.

"Jadi sebenarnya masuknya PTPN VIII sebagai salah satu pihak dalam perkara konsinyasi tersebut catat hukum, seharusnya Warga Blok Terbang yang menguasai lahan seluas 65 hektar dan warga telah mendapatkan nomor induk bidang di BPN Lebak, dan memiliki Girik/Letter C atas tanah tersebut. Warga menjadi pihak tunggal yang menerima ganti rugi Waduk Karian," kata Kamal.

Kamal Pane menjelaskan, pihaknya saat ini sudah melaporkan permasalah ganti rugi lahan Blok Terbang, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lebak, Banten, seluas 65 hektar itu ke Presiden Jokowi, karena ganti rugi sampai saat ini tidak kunjung diterima oleh warga.

Warga Blok Terbang sangat pantas menjadi pihak tunggal sebagai penerima ganti rugi. Apalagi warga saat ini sebagian besar hanya petani biasa. Uang ganti rugi tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk membeli lahan pertanian di tempat lain.

"Warga memohon kepada Bapak Presiden untuk mengambil kebijaksanaan, agar PTPN VIII menarik diri dari klaim kepemilikan lahan seluas 65 hektar di Blok Terbang, Lebak Banten. Warga saat ini sangat mengharapkan uang ganti rugi itu untuk membeli lahan pertanian atau modal usaha penghidupan keluarga dan biaya pendidikan anak," kata Kamal.

"Warga Blok Terbang sangat memohon keadilan ekonomi kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak Jokowi mengambil kebijaksanaan agar PTPN VIII menarik diri dari klaim kepemilikan lahan seluas 65 di Blok Terbang," sambungnya.

Informasi diperoleh uang ganti rugi lahan seluas 65 hektar itu saat ini sudah dititipkan melalui Pengadilan Negeri Lebak oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah Dirjen SDA Kementerian PUPR.

Warga Paguyuban Blok Terbang dan PTPN VIII merupakan pihak yang diakui sebagai penerima ganti rugi sesuai dengan Berita Acara nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN.Rkb, nomor 2/Pdt.P.Kons/2019/PN.Rkb, nomor 3/Pdt.P.Kons/2019/PN.Rkb Pengadilan Negeri Rangkasbitung. (art/drc)

Editor: Bornok

Sumber: Pers Rilis

T#g:bpnJokowikamal paneptpn8sengketa lahansertifikat hguwarga blok terbang
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Jan 2020 16:02

    Kasus Jiwasraya: Jokowi Abaikan UU yang Diterbitkan SBY

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan undang-undang yang terbit di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga nasabah Jiwasraya tidak bisa mendapatkan klaim polisnya.

  • Kamis, 23 Jan 2020 10:30

    Jokowi Bela Prabowo dari Serangan PKS

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendapat kritik dari PKS lantaran kerap melakukan lawatan ke sejumlah negara.

  • Jumat, 17 Jan 2020 19:31

    Peluang Revisi UU OJK Terbuka

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

  • Jumat, 17 Jan 2020 18:52

    Kata Jokowi KPK Tidak Lemah

    Bagi Jokowi, dua operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun ini terhadap Bupati Sidoarjo Saeful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menjadi bukti KPK masih bekerja sebagaimana mestinya.

  • Selasa, 22 Okt 2019 19:43

    Partai Demokrat Hanya Bisa Menunggu dan Menonton

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) mengatakan Partai Demokrat hanya bisa menunggu dan menonton proses pemilihan anggota Kabinet Kerja II Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir