• Home
  • Hukum
  • Kasus Suap OK Arya: Pengusaha Showroom Minta Fee 2,5 Persen

Kasus Suap OK Arya: Pengusaha Showroom Minta Fee 2,5 Persen

Selasa, 13 Feb 2018 02:08
Dibaca: 183 kali
drberita/istimewa
Enam saksi kasus suap Bupati Batubara
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Pemilik showroom 'Ada Jadi Mobil' Sujendi Tarsono alias Ayen ternyata juga meminta fee 2,5 persen dari para kontraktor proyek pembangunan infrastruktur APBD Kabupaten Batubara.

Hal itu diakui Maringan Situmorang, Syaiful Azhar dan Mangapul Butarbutar saat bersaksi dalam sidang kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Batubara dengan terdakwa Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain, Mantan Kadis PUPR Helman Herdady dan Ayen, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

Maringan mengatakan permintaan itu disampaikan Ayen saat bertemu dengan para kontraktor di Tremol cafe di Lippo Plaza. Pertemuan yang diprakasai Ayen agar mengenal dan membahas tentang kewajiban kontraktor memberikan fee untuk bupati.

"Di sana Pak Ayen menyampaikan ke saya untuk disampaikan ke teman-teman kewajiban (fee 10%) ke bupati dari pagu anggaran. Terus Pak Ayen juga mengatakan kepada saya, jangan lupa bang 2,5 persen dari setiap proyek untuk disampaikan ke kontraktor," ucapnya.

Setelah permintaan disampaikan, kontraktor lain menyetujui memberikan fee 2,5 persen untuk Ayen. Mereka menganggap sebagai uang terima kasih karena bisa menghubungkan ke bupati untuk proyek ini.

"Ayen minta sama teman yang lain 2,5 persen. Sedangkan saya hanya 1,5 persen karena kami sudah lama kenal. Jadi kami anggap fee itu untuk ucapan terima kasih," ucapnya.

Maringan juga menyebutkan sebelum pertemuan, ia dan Ayen bertemu di showroom. Ayen menunjukkan fotocopy dokumen dalam bentuk foto. Di dokumen itu tertulis ada 11 proyek dan sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai pemenang.

"Dalam daftar proyek sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai pemenang proyek. Saya dapat dua proyek jembatan Sei Magung dan Sei Sentanggagar Desa Labuhan Ruku. Dari catatan itu hanya saya yang dikenal Ayen, maka saya diminta untuk mengumpulkan agar diperkenalkan," sebutnya.

Maringa mengakui sebelum tender sudah memberikan fee ke bupati melalui Ayen. Pemberian fee tersebut dalam bentuk cek sebesar Rp3 miliar. Kemudian setelah dinyatakan menang, Ayen meminta sisa fee. Maringan pun mentransfer uang sebesar Rp700 juta ke rekening Ayen.

"Saat proses tender dibuka pada Juni 2017 saya mengikuti prosedur formal. Dari 27 yang mendaftar hanya empat perusahaan memenuhi persyaratan," ujarnya.

Mangapul Butarbutar menambahkan dirinya ada menitipkan uang Rp1,7 miliar ke Ayen untuk bupati. Uang itu diberikan melalui tiga tahap. Pertama Rp1 miliar, Rp400 juta dan Rp300 juta. "Saya kasih uang tunai majelis di showroom Pak Ayen," ucapnya.

Ketiga saksi ini mengakui kesalahan jika proses pelelangan untuk mendapatkan proyek tersebut tidak adil dan hanya sebatas formalitas. Sebab sebelum ditentukan pemenanganya telah dibahas terlebih dahulu.

"Sebenarnya yang menentukan adalah ketua pokja. Kami ikut proses lelang. Tapi walaupun  ikut pelelangan tapi tidak fair. Hanya formalitas karena hasilnya sama apa yang sudah direncanakan dan dibicarakan siapa yang mendapat proyek," ungkap Syaiful Azhar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kpkpengadilan tipikor medansuap bupati batubara
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:36

    Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

    Posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Senin, 09 Apr 2018 21:28

    KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

    Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir