• Home
  • Hukum
  • Kasus Suap OK Arya: Pengusaha Showroom Minta Fee 2,5 Persen

Kasus Suap OK Arya: Pengusaha Showroom Minta Fee 2,5 Persen

Selasa, 13 Feb 2018 02:08
Dibaca: 220 kali
drberita/istimewa
Enam saksi kasus suap Bupati Batubara
DINAMIKARAKYAT - Pemilik showroom 'Ada Jadi Mobil' Sujendi Tarsono alias Ayen ternyata juga meminta fee 2,5 persen dari para kontraktor proyek pembangunan infrastruktur APBD Kabupaten Batubara.

Hal itu diakui Maringan Situmorang, Syaiful Azhar dan Mangapul Butarbutar saat bersaksi dalam sidang kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Batubara dengan terdakwa Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain, Mantan Kadis PUPR Helman Herdady dan Ayen, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

Maringan mengatakan permintaan itu disampaikan Ayen saat bertemu dengan para kontraktor di Tremol cafe di Lippo Plaza. Pertemuan yang diprakasai Ayen agar mengenal dan membahas tentang kewajiban kontraktor memberikan fee untuk bupati.

"Di sana Pak Ayen menyampaikan ke saya untuk disampaikan ke teman-teman kewajiban (fee 10%) ke bupati dari pagu anggaran. Terus Pak Ayen juga mengatakan kepada saya, jangan lupa bang 2,5 persen dari setiap proyek untuk disampaikan ke kontraktor," ucapnya.

Setelah permintaan disampaikan, kontraktor lain menyetujui memberikan fee 2,5 persen untuk Ayen. Mereka menganggap sebagai uang terima kasih karena bisa menghubungkan ke bupati untuk proyek ini.

"Ayen minta sama teman yang lain 2,5 persen. Sedangkan saya hanya 1,5 persen karena kami sudah lama kenal. Jadi kami anggap fee itu untuk ucapan terima kasih," ucapnya.

Maringan juga menyebutkan sebelum pertemuan, ia dan Ayen bertemu di showroom. Ayen menunjukkan fotocopy dokumen dalam bentuk foto. Di dokumen itu tertulis ada 11 proyek dan sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai pemenang.

"Dalam daftar proyek sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai pemenang proyek. Saya dapat dua proyek jembatan Sei Magung dan Sei Sentanggagar Desa Labuhan Ruku. Dari catatan itu hanya saya yang dikenal Ayen, maka saya diminta untuk mengumpulkan agar diperkenalkan," sebutnya.

Maringa mengakui sebelum tender sudah memberikan fee ke bupati melalui Ayen. Pemberian fee tersebut dalam bentuk cek sebesar Rp3 miliar. Kemudian setelah dinyatakan menang, Ayen meminta sisa fee. Maringan pun mentransfer uang sebesar Rp700 juta ke rekening Ayen.

"Saat proses tender dibuka pada Juni 2017 saya mengikuti prosedur formal. Dari 27 yang mendaftar hanya empat perusahaan memenuhi persyaratan," ujarnya.

Mangapul Butarbutar menambahkan dirinya ada menitipkan uang Rp1,7 miliar ke Ayen untuk bupati. Uang itu diberikan melalui tiga tahap. Pertama Rp1 miliar, Rp400 juta dan Rp300 juta. "Saya kasih uang tunai majelis di showroom Pak Ayen," ucapnya.

Ketiga saksi ini mengakui kesalahan jika proses pelelangan untuk mendapatkan proyek tersebut tidak adil dan hanya sebatas formalitas. Sebab sebelum ditentukan pemenanganya telah dibahas terlebih dahulu.

"Sebenarnya yang menentukan adalah ketua pokja. Kami ikut proses lelang. Tapi walaupun  ikut pelelangan tapi tidak fair. Hanya formalitas karena hasilnya sama apa yang sudah direncanakan dan dibicarakan siapa yang mendapat proyek," ungkap Syaiful Azhar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kpkpengadilan tipikor medansuap bupati batubara
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 02:47

    Dugaan Korupsi APBD Sergai, Agus Tripriyono Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

    Keempat terduga yang dipanggil masing-masing mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Bendahara Koko dan Kepala BPKAD Sergai Gustian.

  • Senin, 28 Mei 2018 00:29

    KSP: Perpres Korupsi Tinggal Tunggu Tekenan Jokowi

    Hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Minggu, 20 Mei 2018 07:09

    Untuk SKPD dan BUMD, KPK Periksa Orang Dekat Mantan Gubsu

    Pemeriksaan JAS akan dilakukan di Mako Brimob Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, mulai pukul 09.00 WIB, dengan surat panggilan bernomor: SPGL/3139/DIK.01/00/23/05/2018.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir