Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Kasus Suap OK Arya: Pengusaha Showroom Minta Fee 2,5 Persen

Kasus Suap OK Arya: Pengusaha Showroom Minta Fee 2,5 Persen

Selasa, 13 Feb 2018 02:08
Dibaca: 77 kali
drberita/istimewa
Enam saksi kasus suap Bupati Batubara
DINAMIKARAKYAT - Pemilik showroom 'Ada Jadi Mobil' Sujendi Tarsono alias Ayen ternyata juga meminta fee 2,5 persen dari para kontraktor proyek pembangunan infrastruktur APBD Kabupaten Batubara.

Hal itu diakui Maringan Situmorang, Syaiful Azhar dan Mangapul Butarbutar saat bersaksi dalam sidang kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Batubara dengan terdakwa Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain, Mantan Kadis PUPR Helman Herdady dan Ayen, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

Maringan mengatakan permintaan itu disampaikan Ayen saat bertemu dengan para kontraktor di Tremol cafe di Lippo Plaza. Pertemuan yang diprakasai Ayen agar mengenal dan membahas tentang kewajiban kontraktor memberikan fee untuk bupati.

"Di sana Pak Ayen menyampaikan ke saya untuk disampaikan ke teman-teman kewajiban (fee 10%) ke bupati dari pagu anggaran. Terus Pak Ayen juga mengatakan kepada saya, jangan lupa bang 2,5 persen dari setiap proyek untuk disampaikan ke kontraktor," ucapnya.

Setelah permintaan disampaikan, kontraktor lain menyetujui memberikan fee 2,5 persen untuk Ayen. Mereka menganggap sebagai uang terima kasih karena bisa menghubungkan ke bupati untuk proyek ini.

"Ayen minta sama teman yang lain 2,5 persen. Sedangkan saya hanya 1,5 persen karena kami sudah lama kenal. Jadi kami anggap fee itu untuk ucapan terima kasih," ucapnya.

Maringan juga menyebutkan sebelum pertemuan, ia dan Ayen bertemu di showroom. Ayen menunjukkan fotocopy dokumen dalam bentuk foto. Di dokumen itu tertulis ada 11 proyek dan sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai pemenang.

"Dalam daftar proyek sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai pemenang proyek. Saya dapat dua proyek jembatan Sei Magung dan Sei Sentanggagar Desa Labuhan Ruku. Dari catatan itu hanya saya yang dikenal Ayen, maka saya diminta untuk mengumpulkan agar diperkenalkan," sebutnya.

Maringa mengakui sebelum tender sudah memberikan fee ke bupati melalui Ayen. Pemberian fee tersebut dalam bentuk cek sebesar Rp3 miliar. Kemudian setelah dinyatakan menang, Ayen meminta sisa fee. Maringan pun mentransfer uang sebesar Rp700 juta ke rekening Ayen.

"Saat proses tender dibuka pada Juni 2017 saya mengikuti prosedur formal. Dari 27 yang mendaftar hanya empat perusahaan memenuhi persyaratan," ujarnya.

Mangapul Butarbutar menambahkan dirinya ada menitipkan uang Rp1,7 miliar ke Ayen untuk bupati. Uang itu diberikan melalui tiga tahap. Pertama Rp1 miliar, Rp400 juta dan Rp300 juta. "Saya kasih uang tunai majelis di showroom Pak Ayen," ucapnya.

Ketiga saksi ini mengakui kesalahan jika proses pelelangan untuk mendapatkan proyek tersebut tidak adil dan hanya sebatas formalitas. Sebab sebelum ditentukan pemenanganya telah dibahas terlebih dahulu.

"Sebenarnya yang menentukan adalah ketua pokja. Kami ikut proses lelang. Tapi walaupun  ikut pelelangan tapi tidak fair. Hanya formalitas karena hasilnya sama apa yang sudah direncanakan dan dibicarakan siapa yang mendapat proyek," ungkap Syaiful Azhar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kpkpengadilan tipikor medansuap bupati batubara
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Senin, 19 Feb 2018 20:12

    KPK Akan Bantu Menteri LHK Selesaikan Kasus Lahan Sawit DL Sitorus

    KPK mendukung rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeksekusi lahan negara yang dicaplok pengusaha sawit Darianus Lungguk Sitorus alias DL. Sitorus.

  • Senin, 19 Feb 2018 18:53

    KPK Jangan Hanya Periksa DPRD dan PNS Pemprov Sumut

    Ketua Peresedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak pilih kasih memeriksa kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:23

    Dua PNS Pemprov Sumut Dituntut 15 Bulan Penjara

    Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dituntut masing-masing hukuman selama 15 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir