• Home
  • Hukum
  • Kasus Bupati Asahan, Keluarga Korban: Aparat penegak hukum bertindak semena-mena

Kasus Bupati Asahan, Keluarga Korban: Aparat penegak hukum bertindak semena-mena

Kamis, 22 Mar 2018 01:00
Dibaca: 1.234 kali
drberita
Afifuddin Gurning.
DINAMIKARAKYAT - Untuk yang kesekian kalinya, dua laporan polisi  H. Ishak M Gurning dengan terlapor Taufan Gama Simatupang (Bupati Asahan), kembali dihentikan Penyidik Polda Sumut.

Laporan pertama, dengan LP Nomor. 243/III/2016/Bareskrim, terkait penggelapan barang tidak bergerak dan menempatkan keterangan palsu dalam LHKPN Bupati Asahan, setelah 2 tahun dilaporkan, akhirnya dihentikan Penyidik dengan alasan tidak cukup bukti.

Anak Pelapor (Afif Gurning) dalam rilis beritanya mengatakan, Penyidik beralasan tidak cukup bukti, karena mereka memang sengaja tidak mencari alat buktinya.

Pelapor sudah berkali-kali meminta ke Penyidik, agar Penyidik menyelidiki alas hak tanah yang digunakan terlapor (Taufan Gama Simatupang) dalam menerbitkan SHM tanah di BPN Asahan.

"Bagaimana bisa Taufan Gama Simatupang menyatakan dalam LHKPN Bupati Asahan, bahwa lahan seluas 1.345 m2 di Jalan Mahoni No. 12A Kisaran adalah miliknya yang diperolehnya dari warisan dan hibah, sementara lahan itu adalah termasuk bagian dari 6,62 hektar lahan asset milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang diberikan hak pakai kepada Yayasan PMDU Asahan," kata Afif, Rabu 21 Maret 2018.

Sementara lahan 6,62 hektar yang diberikan hak pakai ke Yayasan PMDU itu tidak pernah dihibahkan, diwariskan atau dijual kepada Taufan Gama Simatupang.

"Jadi sudah pasti ada alas hak tanah yang dipalsukan dalam warkah tanah SHM Taufan Gama Simatupang, tetapi sialnya Penyidik tidak berniat untuk mencari buktinya," kata Afif.

Kemudian yang kedua, laporan polisi dengan LP. Nomor. 1640/XII/2016/SPKT II. Penyidik Subdit II Harda BANGTAH Polda Sumut juga menghentikan kasus ini dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Kasus yang terlapornya Taufan Gama Simatupang dkk (5 orang) ini, dilaporkan H. Ishak M Gurning yang merupakan salah satu Pendiri Yayasan PMDU, atas perbuatan para terlapor yang menempatkan keterangan palsu dalam akta Yayasan PMDU Nomor 7 Tahun 2015.

Diketahui pada tanggal 28 April 2015, para terlapor datang menghadap Notaris David Yamin Dharma Putera, SH di Medan dan menyatakan bahwa akta Yayasan PMDU Asahan belum pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri manapun dan selama ini belum ada izin operasional sekolah.

Kemudian pernyataan tersebut dituangkan dalam akta Yayasan PMDU No. 7 Tahun 2015.

"Sementara kita memiliki bukti bahwa akta Pendirian Yayasan PMDU No. 10 Tahun 1977 sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dan sejak tahun 1978 sudah ada izin operasional untuk Madrasah," terang Afif.

Demikian juga untuk SD, SMP, SMA IT Daar al Uluum dan Institut Agama Islam Daar al Uluum, sejak berdiri semuanya sudah memiliki izin operasional dan bahkan sudah terakreditasi.

Menurut Afif, jelas ada mens rea (niat jahat) para terlapor menempatkan keterangan palsu di dalam akta autentik tersebut, yaitu agar Yayasan PMDU Asahan dianggap belum berbadan hukum atau hanya sebagai perkumpulan biasa, sehingga para terlapor bisa membentuk Yayasan yang baru.

Sedangkan menurut aturan yang ada, apabila Yayasan sudah berbadan hukum, maka hanya Pendiri Yayasan yang berhak menghadap Notaris untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan.

Jadi masyarakat bisa menilai sendiri, ada apa gerangan sehingga Penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan para terlapor menempatkan keterangan palsu dalam akta Yayasan PMDU bukanlah merupakan tindak pidana, ujar Afif Gurning.

Ketika ditanya, kenapa tidak dilaporkan ke Propam saja, Afif menjawab, hal itu bakal sia-sia saja.

"Adik kandung dari Kabid Propam Polda Sumut Kombes Syamsudin Lubis, menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas di Pemkab Asahan. Jadi bisa muncul konflik kepentingan di situ," sebutnya.

Apalagi laporan kita, kata Afif, sebelumnya ke Propam Mabes Polri dihentikan Syamsudin Lubis begitu saja, tanpa ada gelar perkara dan tanpa penjelasan apapun.

Kemudian, ketika ditanyakan apakah pihak Pelapor akan melakukan pra peradilan, Afif mengatakan Penyidik jangan seenak hatinya menghentikan kasus (SP-3) dan kemudian mengatakan silahkan pra peradilan saja.

Kalau Penyidik bekerja dengan baik dan benar, harusnya kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan tidak perlu menguras biaya, waktu dan tenaga Pelapor untuk melakukan Pra Peradilan.

"Apa yang dilakukan Penyidik artinya sama saja dengan perbuatan semena-mena aparat penegak hukum kepada masyarakat," ucap Afif Gurning. (art/drc)

Editor: admin

T#g:afifuddin gurningbupati asahanpolda sumuttaufan gama simatupangyayasan pmdu asahan
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Jul 2018 04:06

    Polda Sumut Janji Tangkap Pelaku Teror Jurnalis Medan dan 6 Pemain Judi di Hotel Garuda

    Polda Sumut berjanji akan menangkap pelaku teror terhadap Arif Tampubolon, jurnalis media online lokal di Medan dan menahan 6 pemain judi yang terekam dalam video penggerebekan di kamar Hotel Garuda Plaza Medan.

  • Kamis, 05 Jul 2018 03:31

    Oknum Polair Pagurawan Disinyalir Terima Suap dari Kapal Pukat

    Masyarakat nelayan Kabupaten Batubara menyesali sikap oknum Pos Polair Pagurawan yang disinyalir melakukan pembiaran terhadap banyaknya kapal pukat tarik yang beroperasi di perairan tersebut.

  • Senin, 11 Jun 2018 03:04

    Formada-Tabagsel Minta Polda Sumut Bentuk Satgasus

    Maraknya penambangan emas di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu dan Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, disinyalir ilegal tidak memiliki izin resmi dari Pemkab maupun Pemprovsu.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:58

    USU Ajukan Permohonan Penangguhan Dosen ke Kapolda Sumut

    Pihak Universitas Sumatera Utara (USU) ‎mengajukan permohonan untuk penangguhan tahanan terhadap terduga ujaran kebencian, Himma Dewiyana Lubis alias Himma kepada Kapolda Sumut ‎Irjen Pol Paulus Waterpauw.

  • Kamis, 24 Mei 2018 22:41

    Tim Kuasa Hukum Dosen USU: HDL tidak ada menulis soal bom di Surabaya

    Terkait proses hukum, Chairul menjelaskan dalam menetapkan status tersangka HDL, pihak kepolisian hanya memeriksa dua saksi yakni anak HDL dan polisi yang melaporkan kasus itu.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir