• Home
  • Hukum
  • Kasus Bupati Asahan, Keluarga Korban: Aparat penegak hukum bertindak semena-mena

Kasus Bupati Asahan, Keluarga Korban: Aparat penegak hukum bertindak semena-mena

Kamis, 22 Mar 2018 01:00
Dibaca: 1.084 kali
drberita
Afifuddin Gurning.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Untuk yang kesekian kalinya, dua laporan polisi  H. Ishak M Gurning dengan terlapor Taufan Gama Simatupang (Bupati Asahan), kembali dihentikan Penyidik Polda Sumut.

Laporan pertama, dengan LP Nomor. 243/III/2016/Bareskrim, terkait penggelapan barang tidak bergerak dan menempatkan keterangan palsu dalam LHKPN Bupati Asahan, setelah 2 tahun dilaporkan, akhirnya dihentikan Penyidik dengan alasan tidak cukup bukti.

Anak Pelapor (Afif Gurning) dalam rilis beritanya mengatakan, Penyidik beralasan tidak cukup bukti, karena mereka memang sengaja tidak mencari alat buktinya.

Pelapor sudah berkali-kali meminta ke Penyidik, agar Penyidik menyelidiki alas hak tanah yang digunakan terlapor (Taufan Gama Simatupang) dalam menerbitkan SHM tanah di BPN Asahan.

"Bagaimana bisa Taufan Gama Simatupang menyatakan dalam LHKPN Bupati Asahan, bahwa lahan seluas 1.345 m2 di Jalan Mahoni No. 12A Kisaran adalah miliknya yang diperolehnya dari warisan dan hibah, sementara lahan itu adalah termasuk bagian dari 6,62 hektar lahan asset milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang diberikan hak pakai kepada Yayasan PMDU Asahan," kata Afif, Rabu 21 Maret 2018.

Sementara lahan 6,62 hektar yang diberikan hak pakai ke Yayasan PMDU itu tidak pernah dihibahkan, diwariskan atau dijual kepada Taufan Gama Simatupang.

"Jadi sudah pasti ada alas hak tanah yang dipalsukan dalam warkah tanah SHM Taufan Gama Simatupang, tetapi sialnya Penyidik tidak berniat untuk mencari buktinya," kata Afif.

Kemudian yang kedua, laporan polisi dengan LP. Nomor. 1640/XII/2016/SPKT II. Penyidik Subdit II Harda BANGTAH Polda Sumut juga menghentikan kasus ini dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Kasus yang terlapornya Taufan Gama Simatupang dkk (5 orang) ini, dilaporkan H. Ishak M Gurning yang merupakan salah satu Pendiri Yayasan PMDU, atas perbuatan para terlapor yang menempatkan keterangan palsu dalam akta Yayasan PMDU Nomor 7 Tahun 2015.

Diketahui pada tanggal 28 April 2015, para terlapor datang menghadap Notaris David Yamin Dharma Putera, SH di Medan dan menyatakan bahwa akta Yayasan PMDU Asahan belum pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri manapun dan selama ini belum ada izin operasional sekolah.

Kemudian pernyataan tersebut dituangkan dalam akta Yayasan PMDU No. 7 Tahun 2015.

"Sementara kita memiliki bukti bahwa akta Pendirian Yayasan PMDU No. 10 Tahun 1977 sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dan sejak tahun 1978 sudah ada izin operasional untuk Madrasah," terang Afif.

Demikian juga untuk SD, SMP, SMA IT Daar al Uluum dan Institut Agama Islam Daar al Uluum, sejak berdiri semuanya sudah memiliki izin operasional dan bahkan sudah terakreditasi.

Menurut Afif, jelas ada mens rea (niat jahat) para terlapor menempatkan keterangan palsu di dalam akta autentik tersebut, yaitu agar Yayasan PMDU Asahan dianggap belum berbadan hukum atau hanya sebagai perkumpulan biasa, sehingga para terlapor bisa membentuk Yayasan yang baru.

Sedangkan menurut aturan yang ada, apabila Yayasan sudah berbadan hukum, maka hanya Pendiri Yayasan yang berhak menghadap Notaris untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan.

Jadi masyarakat bisa menilai sendiri, ada apa gerangan sehingga Penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan para terlapor menempatkan keterangan palsu dalam akta Yayasan PMDU bukanlah merupakan tindak pidana, ujar Afif Gurning.

Ketika ditanya, kenapa tidak dilaporkan ke Propam saja, Afif menjawab, hal itu bakal sia-sia saja.

"Adik kandung dari Kabid Propam Polda Sumut Kombes Syamsudin Lubis, menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas di Pemkab Asahan. Jadi bisa muncul konflik kepentingan di situ," sebutnya.

Apalagi laporan kita, kata Afif, sebelumnya ke Propam Mabes Polri dihentikan Syamsudin Lubis begitu saja, tanpa ada gelar perkara dan tanpa penjelasan apapun.

Kemudian, ketika ditanyakan apakah pihak Pelapor akan melakukan pra peradilan, Afif mengatakan Penyidik jangan seenak hatinya menghentikan kasus (SP-3) dan kemudian mengatakan silahkan pra peradilan saja.

Kalau Penyidik bekerja dengan baik dan benar, harusnya kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan tidak perlu menguras biaya, waktu dan tenaga Pelapor untuk melakukan Pra Peradilan.

"Apa yang dilakukan Penyidik artinya sama saja dengan perbuatan semena-mena aparat penegak hukum kepada masyarakat," ucap Afif Gurning. (art/drc)

Editor: admin

T#g:afifuddin gurningbupati asahanpolda sumuttaufan gama simatupangyayasan pmdu asahan
Berita Terkait
  • Jumat, 23 Mar 2018 01:19

    Akibat Pembuatan Gorong-gorong, Pipa PDAM Depan Polda Sumut Direlokasi

    Gangguan pelayanan terjadi sehubungan dengan pekerjaan relokasi pipa transmisi diameter 600 mm di lokasi Jalan Medan - Tanjung Morawa depan Polda Sumut.

  • Senin, 12 Mar 2018 00:18

    Kejatisu Terima Limpahan Berkas dan Tersangka Kasus Korupsi Alkes RSU Swadana dari Polda Sumut

    Kejatisu menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti bersama tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit Umum (RSU) Swadana, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2012.

  • Minggu, 11 Mar 2018 23:49

    2 Tahun DPO, Mafia Tanah Dibawa Pengacaranya ke Polda Sumut

    Ratna Erina Siahaan, istri dr Natigor Sipahutar mengapresiasi respon Kapoldasu Irjen Paulus Waterpauw serta jajaran Ditreskrimum yang bergerak cepat atas pengaduannya untuk mengungkap dugaan adanya permainan mafia tanah di Kota Medan.

  • Jumat, 02 Feb 2018 01:02

    Jaksa Kebut Berkas Tersangka Mujianto

    Penelitian berkas dilakukan selama 14 hari kerja, setelah berkas dilimpahkan dari Polda Sumut ke Kejati Sumut, setelah diteliti dan unsur penyidikan memenuhi, baru kemudian berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).‎

  • Kamis, 01 Feb 2018 03:02

    Polda Sumut Tahan Mujianto Setelah Mabes Polri Tangkap Marlon Purba

    Polda Sumut akhirnya menahan Mujianto dan Rosihan Anwar terkait kasus penipuan yang tercantum dalam surat laporan STTLP/509/IV/2017 SPKT "II" tertanggal 28 April 2017.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir