Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Kamaluddin Pane: Pengawasan dan Penindakan OJK Lemah

Kamaluddin Pane: Pengawasan dan Penindakan OJK Lemah

Selasa, 24 Des 2019 15:06
Dibaca: 62 kali
drberita/istimewa
Kamaluddin Pane SH MH
Bobby Nasution Center
DRberita | Praktisi Hukum Kamaluddin Pane SH, MH menyatakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga perasuransian dan lembaga keuangan non bank lemah dan serampangan.

Sekalipun kewenangan tersebut jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2011, namun faktanya lembaga Asuransi Jiwasraya tetap jebol puluhan triliun rupaih yang merugikan keuangan negera dan masyarakat.

"Jebolnya uang masyarakat ini berulangkali terjadi, OJK selalu terlambat, instrumen pengawasan pengendalian sudah ada, pasal 6 Undang Undang OJK Nomor 21 tahun 2001 jelas diantara tujuan didirikannya OJK adalah melindungi kepentingan masyarakat, pengelolaan lembaga keuangan terselenggara dengan teratur adil transparan akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara sehat stabil," kata Pane.

Namun demikian, kejadian pencurian uang masyarakat yang dikelola diberbagai lembaga keuangan non bank seakan terus terjadi tanpa halangan. Dalam kasus asuransi jiwasraya, bahkan mencapai fantastis puluhan triliun rupiah.

Sebelumnya koperasi pandawa jawa barat, uang masyarakat yang hilang mencapai empat triliun rupaih, juga koperasi cipaganti. Uang masyarakat yang hilang mencapai tiga triliun rupiah, ada juga first travel umroh yang menghilangkan uang masyarakat hampir mencapai satu triliun rupiah. Diduga semua itu ada ratusan kejadian seperti ini dengan berbagai jenis skema kegiatan.

Mestinya OJK mengutamakan pencegahan, tetapi prinsip pencegahan juga bisa lemah disebabkan manusia yang menjalankan peraturan tidak memiliki itikad atau komitmen.

"Agak janggal pemerintah dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan, dan DPR RI tidak mengetahui yang sedang terjadi di Jiwasraya sampai kemudian kolaps baru diketahui, perlu langkah progressif, pemerintah harus mempertimbangkan pergantian komisioner dan pimpinan OJK. Selain itu, pelaku kejahatan pencurian uang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan non bank harus ditindak dengan hukuman sangat berat," kata Pane. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:asuransi jiwasrayakamaluddin paneojk
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Jan 2020 19:31

    Peluang Revisi UU OJK Terbuka

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

  • Sabtu, 24 Agu 2019 00:34

    Tiga Direksi Bank Sumut Selamat dari Evaluasi

    Tiga direksi PT Bank Sumut akhirnya selamat dari evaluasi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LS) 2019, yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten kota.

  • Jumat, 23 Agu 2019 23:01

    PSP Pastikan Penetapan Dirut dan Dirop Bank Sumut Sesuai Prosedur

    Pemegang Saham Pengendalai (PSP) PT Bank Sumut Edy Rahmayadi memastikan penetapan Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Operasional Dirop) sudah sesuai dengan prosedur.

  • Jumat, 09 Agu 2019 17:07

    Untuk Efek Jera Tindak Pidana Korupsi Hukuman Mati Harus Diperluas

    Perbuatan korupsi tidak menunjukkan angkat penurunan baik dari segi jumlah orang atau pelaku yang melakukan perbuatan perbuatan korupsi, maupun dari segi nilai rupiahnya.

  • Jumat, 02 Agu 2019 21:54

    Bank Syariah Mandiri dan OJK Didemo Kasus Pembiayaan Bodong

    Massa meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengintensifkan penyelidikan dan penyidikan terkait Akad Pembiayaan Mudharabah No. 43 tahun 2008 antara BSM dan KSP Ridho Binjai.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir