Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • KPK dan KY Diminta Sadap Sidang PT TUN Kasus JR Saragih

pilgubsu 2018

KPK dan KY Diminta Sadap Sidang PT TUN Kasus JR Saragih

Jumat, 16 Mar 2018 18:33
Dibaca: 1.126 kali
drberita/istimewa
Wakil Ketua Sipa Munthe dan pengurus AJH.
DINAMIKARAKYAT - Persoalan hukum yang menjerat JR Saragih, salah satu bakal calon Gubernur Sumatera Utara sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, terutama masyarakat Sumut.

Terkini, jurnalis yang selama ini fokus dalam pemberitaan penegakan hukum ikut bereaksi atas upaya-upaya hukum yang dilakukan JR Saragih.

Wakil Ketua DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Sipa Munthe mengatakan pihaknya terpanggil untuk berkontribusi pada penegakan hukum, khususnya dalam masalah memilih calon pemimpin yang akan mengayomi 14 juta rakyat Sumatera Utara.

"Kita ketahui bersama bahwa pada 12 Februari 2018, KPU Sumut sudah menyatakan JR Saragih tidak memenuhi syarat, TMS, untuk menjadi calon gubernur, tapi dia tidak terima. Malah pamer ke media, menunjuk-nunjukkan ijazah yang katanya asli itu. Bisa kita lihat di YouTube," tutur Sipa Munthe didampingi pengurus AJH, di Kantor PT TUN, Medan Estate, Medan, Jumat 16 Maret 2018.

Tidak hanya koar-koar di media, JR juga mengajukan gugatan ke Bawaslu, yang oleh Bawaslu diperintahkan agar ijazah yang dipamer-pamerkannya itu dileges ulang.

Cuma selisih sehari, tepatnya 3 Maret, ijazah yang katanya hilang lusanya dilaporkannya sendiri ke Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas dasar laporan hilang itu, pejabat Dinas Pendidikan DKI membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

"Itulah kemudian yang secara dramatisir dileges pihak JR bersama KPU. Parahnya, dia mengancam pula, katanya KPU akan dipidanakannya, kalau tidak mengakui SKPI yang dilegalisir, padahal jelas-jelas Bawaslu memutuskan untuk melegalisir ulang ijazah, bukan SKPI," tambah Sipa.

Bersamaan dengan pelaporan hilang ijazah, ternyata JR Saragih juga menggugat Keputusan KPU Sumut ke PT TUN, dengan nomor registrasi perkara 5/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MDN, yang pada intinya meminta agar JR Saragih-Ance Selian ditetapkan sebagai Paslon Pilgub Sumut.

"Mengingat dalam sejarahnya, lembaga PTUN pernah cacat dan para hakim serta paniteranya tertangkap tangan menerima suap oleh KPK, maka kami berkepentingan untuk mengawal adanya proses hukum yang sebenar-benarnya, jangan hakim memutuskan karena menerima sesuatu apa pun, baik berupa janji atau materi dari pihak-pihak berperkara. Oleh karenanya, AJH telah mengirimkan surat ke KPK dan Komisi Yudisial, untuk meminta dua lembaga terpercaya tersebut mengawasi jalannya persidangan kasus JR Saragih," ungkapnya.

"Dan kami menegaskan bahwa tindakan ini tidak ada kaitannya dengan kedekatan kami kepada komisioner KPU. Ini bukan pertarungan antara KPU melawan JR Saragih, ini pertarungan antara lembaga peradilan yang diduga tidak independen berhadapan dengan rakyat Sumatera Utara. Kami minta KPK sadap semua pihak yang berkaitan dengan jalannya persidangan kasus tersebut," pungkasnya. (ril/drc)

Editor: admin

T#g:aliansi jurnalis hukumkomisi yudisialkpkKPU Sumutpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Sep 2019 10:40

    KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

    Revisi Undang Undang Komisi Pemberantsan Korupsi (RUU KPP) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru disahkan, ternyata menguntungkan Presiden, DPR, BPK plus Dewan Pengawas (DP).

  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:10

    Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

  • Rabu, 11 Sep 2019 00:29

    Demo Dukung RUU KPK: Calon Ketua DPRD Medan Jadi Pembicaraan wartawan

    Aksi unjuk rasa mendukung Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus bergerak ke daerah-daerah. Selasa 10 September 2019 siang, Korps Indonesia Muda (KMI) Sumut, berdemo di depan Gedung DPRD Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir