• Home
  • Hukum
  • KPK dan KY Diminta Sadap Sidang PT TUN Kasus JR Saragih

pilgubsu 2018

KPK dan KY Diminta Sadap Sidang PT TUN Kasus JR Saragih

Jumat, 16 Mar 2018 18:33
Dibaca: 872 kali
drberita/istimewa
Wakil Ketua Sipa Munthe dan pengurus AJH.
DINAMIKARAKYAT - Persoalan hukum yang menjerat JR Saragih, salah satu bakal calon Gubernur Sumatera Utara sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, terutama masyarakat Sumut.

Terkini, jurnalis yang selama ini fokus dalam pemberitaan penegakan hukum ikut bereaksi atas upaya-upaya hukum yang dilakukan JR Saragih.

Wakil Ketua DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Sipa Munthe mengatakan pihaknya terpanggil untuk berkontribusi pada penegakan hukum, khususnya dalam masalah memilih calon pemimpin yang akan mengayomi 14 juta rakyat Sumatera Utara.

"Kita ketahui bersama bahwa pada 12 Februari 2018, KPU Sumut sudah menyatakan JR Saragih tidak memenuhi syarat, TMS, untuk menjadi calon gubernur, tapi dia tidak terima. Malah pamer ke media, menunjuk-nunjukkan ijazah yang katanya asli itu. Bisa kita lihat di YouTube," tutur Sipa Munthe didampingi pengurus AJH, di Kantor PT TUN, Medan Estate, Medan, Jumat 16 Maret 2018.

Tidak hanya koar-koar di media, JR juga mengajukan gugatan ke Bawaslu, yang oleh Bawaslu diperintahkan agar ijazah yang dipamer-pamerkannya itu dileges ulang.

Cuma selisih sehari, tepatnya 3 Maret, ijazah yang katanya hilang lusanya dilaporkannya sendiri ke Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas dasar laporan hilang itu, pejabat Dinas Pendidikan DKI membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

"Itulah kemudian yang secara dramatisir dileges pihak JR bersama KPU. Parahnya, dia mengancam pula, katanya KPU akan dipidanakannya, kalau tidak mengakui SKPI yang dilegalisir, padahal jelas-jelas Bawaslu memutuskan untuk melegalisir ulang ijazah, bukan SKPI," tambah Sipa.

Bersamaan dengan pelaporan hilang ijazah, ternyata JR Saragih juga menggugat Keputusan KPU Sumut ke PT TUN, dengan nomor registrasi perkara 5/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MDN, yang pada intinya meminta agar JR Saragih-Ance Selian ditetapkan sebagai Paslon Pilgub Sumut.

"Mengingat dalam sejarahnya, lembaga PTUN pernah cacat dan para hakim serta paniteranya tertangkap tangan menerima suap oleh KPK, maka kami berkepentingan untuk mengawal adanya proses hukum yang sebenar-benarnya, jangan hakim memutuskan karena menerima sesuatu apa pun, baik berupa janji atau materi dari pihak-pihak berperkara. Oleh karenanya, AJH telah mengirimkan surat ke KPK dan Komisi Yudisial, untuk meminta dua lembaga terpercaya tersebut mengawasi jalannya persidangan kasus JR Saragih," ungkapnya.

"Dan kami menegaskan bahwa tindakan ini tidak ada kaitannya dengan kedekatan kami kepada komisioner KPU. Ini bukan pertarungan antara KPU melawan JR Saragih, ini pertarungan antara lembaga peradilan yang diduga tidak independen berhadapan dengan rakyat Sumatera Utara. Kami minta KPK sadap semua pihak yang berkaitan dengan jalannya persidangan kasus tersebut," pungkasnya. (ril/drc)

Editor: admin

T#g:aliansi jurnalis hukumkomisi yudisialkpkKPU Sumutpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Rabu, 18 Jul 2018 04:11

    Partai Demokrat Daftar ke KPU Sumut Diiringi Musik Drumband "Anak Medan"

    DPD Partai Demokrat mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut). Pendaftaran diiringi musik drumband lagu "Anak Medan".

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir