Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

Sabtu, 21 Jul 2018 01:44
Dibaca: 827 kali
drberita/istimewa
Tamin Sukardi.
DINAMIKARAKYAT - Setelah Komisi Yudisial (KY), kini giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis 19 Juli 2018.

Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yakni Direktur Utama (Dirut) PTPN2, Teten Djaka Triana dan Misran Sasmita.

Dalam keterangannya, Dirut PTPN2 Teten Djaka Triana mengatakan bahwa penghapusbukuan yang sempat dikabulkan PTPN2 pada Desember 2017 akhirnya dibatalkan. Alasan pembatalan tersebut karena PTPN2 menghormati persidangan yang saat ini sedang berjalan terhadap terdakwa Tamin Sukardi.

"PTPN2 membatalkan penghapusbukuan terhadap lahan seluas 106 hektare yang terletak di Desa Helvetia. Sebelumnya sudah sempat dihapusbukukan pada Desember 2017. Namun, setelah kita mencermati persidangan yang saat ini sedang dilaksanakan di pengadilan, dengan begitu kami mengambil sikap untuk membatalkan penghapusbukuan terhadap 106 hektare lahan tersebut," kata Teten di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Wahyu Prasetyo Wibowo.

Teten hadir didampingi oleh Sekretaris PTPN2, Soharto, Kabag Hukum dan Pertanahan Kennedy Sibarani, Kepala Urusan Humas Hadi Arto dan Staf Humas Sutan Panjaitan, menjelaskan sejak gugatan perdata terhadap lahan 106 gektare dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah) oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011, pada tahun 2012, sebanyak 65 warga yang mengatasnamakan ahli waris mengajukan permohonan penghapusbukuan ke PTPN2.

Dalam prosesnya, PTPN2 meminta legal opini dari Kejati Sumut dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara terhadap persoalan lahan 106 hektare.

"Saya sebenarnya baru menjabat sebagai Dirut di PTPN2 sejak tahun 2016. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada tahun 2012 karena saya belum menjabat. Namun, setahu saya, permohonan dari 65 warga yang mengatasnamakan sebagai ahli waris pada tahun 2012 sudah mengajukan penghapusbukuan ke PTPN2. Lalu PTPN2 meminta legal opini ke Kejatisu dan BPKP. Sesuai prosedur, menurut mereka sudah benar. Karena dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah. Setelah kita mengikuti perkembangan adanya persidangan kasus ini, maka dengan azas kehati-hatian, kami membatalkan penghapusbukuan yang sudah sempat dikabulkan pada Desember 2017 silam," jelasnya.

Ia membantah pembatalan penghapusbukuan tersebut atas intervensi dari Kejagung. Meski begitu, Teten mengakui telah dipanggil Kejagung untuk dimintai keterangan karena diduga menghambat proses persidangan.

"Saya bersama Marisi Butarbutar (Direktur Operasional) dan Kennedy memang sempat dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan karena diduga menghambat proses persidangan. Saya juga gak ngerti kenapa dipanggil dan diperiksa," ucap Teten.

Sementara itu, Misran Sasmita membantah dirinya menandatangani surat kuasa ahli waris atas nama orang tuanya yakni Ahmad Ngadio atas lahan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada PTPN2.

Atas bantahannya itu, JPU menyebutkan Misran berbohong. Hal itu disebabkan karena adanya bukti yang menunjukkan bahwa Misran telah memberi kuasa kepada pengacara untuk turut menggugat lahan tersebut ke Pengadilan Negeri Luhuk Pakam dan mereka memenangkannya.

Selain itu, dirinya juga sering disebut-sebut menerima sejumlah uang dari penjualan tanah tersebut.

Usai mendengar keterangan JPU, Misran akhirnya mengakui bahwa untuk kemenangan gugatan itu, almarhum Tasman Aminoto membagi-bagikan uang kepada masyarakat atas lahan yang terletak di Desa Helvetia.

"Tasman membagi-bagikan uang itu sama orang di rumah saya, sebagian dapat Rp7 juta dan sebagian lagi dapat Rp12 juta, termasuk saya sendiri. Kata Tasman, uang itu 'uang perjuangan dan tanda kemenangan' kami. Tapi, berapa sebenarnya lahan itu dijual Tasman sama Pak Tamin, saya sendiri tidak tahu," pungkas Misran menjawab pertanyaan JPU.

Selanjutnya, Misran mengakui bahwa dirinya pernah bertemu dengan terdakwa Tamin Sukardi di rumah Tasman Aminoto. "Iya, saya pernah dipertemukan sama almarhum Tasman sama Pak Tamin di rumah Tasman. Tapi saya tidak kenal sama yang namanya Mustika Akbar (Direktur PT Erni)," terang Misran.

Diketahui, atas kasus pemalsuan surat ahli waris lahan yang terletak di Desa Helvetia tersebut, Misran Sasmita sendiri pernah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Deliserdang dengan hukuman 8 bulan penjara.

Persidangan tersebut tidak seperti biasanya. Bukan tanpa sebab, dalam pantauan, sejumlah petugas yang biasa merekam persidangan korupsi di PN Medan, kembali melakukan monitoring persidangan Tamin Sukardi. Orang-orang itu biasanya hanya merekam saat KPK menjalani persidangan di PN Medan saja.

Namun pada persidangan Tamin Sukardi, tampak para petugas tersebut melakukan perekaman dengan menggunakan 3 kamera disetiap sudut ruang sidang utama itu. Selain KPK, tim monitoring KY juga tetap melakukan perekaman seperti sidang sebelumnya.

Kedua lembaga tersebut mulai melakukan monitoring perekaman sejak status tahanan terdakwa Tamin Sukardi dialihkan dari tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan ke tahanan rumah.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Salman mendakwa pengusaha ternama asal Kota Medan itu sebagai terdakwa atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2 Desa Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang. Namun lahan tersebut masih tercatat sebagai aset PT. Perkebunan Nusantara 2 (Persero), sehingga diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp132 miliar lebih.

"Perbuatan terdakwa Tamin Sukardi bersama-sama dengan Tasman Aminoto, Sudarsono dan Misran Sasmita telah memperkaya diri terdakwa," kata JPU Salman pada sidang di ruang sidang Cakra I gedung Pengadilan Tipikor Medan, Senin 23 April 2018.

Menurut JPU, kasus tersebut bermula pada Tahun 2002 terdakwa Tamin mengetahui di antara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN2 di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah seluas 106 hektar yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) nya.

Lalu terdakwa bermaksud ingin menguasai dan memiliki tanah yang tidak diperpanjang HGU nya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).

Kemudian, terdakwa Tamin meminta bantuan Tasman Aminoto dan Misran Sasmita selaku mantan Karyawan PTPN II dan Sudarsono. Lalu Mereka membayar sejumlah warga agar mengaku sebagai pewaris hak garap di lokasi tanah dengan dikuatkan dengan bukti SKTPPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954.

Mereka mengkoordinir dan mengarahkan 65 orang warga untuk mengaku sebagai ahli waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektar dengan menyerahkan KTP.

Padahal nama yang tertera dalam 65 lembar SKPPTSL tersebut bukanlah nama orang tua dari warga-warga tersebut. Warga juga sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Kemudian warga juga dikordinir untuk datang ke Notaris dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Pada sekitar Tahun 2006, warga diakomodir agar memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Atas gugatan warga tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dan dikuatkan sampai dengan Peninjauan Kembali.

Setelah adanya putusan Pengadilan tingkat Pertama, pada 2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah tersebut kepada terdakwa Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan biaya ganti rugi sebanyak Rp 7.000.000.000 dan akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerking).

Selanjutnya, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama tersebut, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria menjual lahan seluas 74 hektar dari 106 hektar lahan yang dikuasainya kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality sebesar Rp 236.250.000.000. Namun pelepasan hak atas tanah tersebut, Mujianto baru membayar sekitar Rp 132.468.197.742 kepada terdakwa Tamin Sukardi. Sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terbit sertifikat tanahnya.

Padahal status tanah yang menjadi objek jual beli antara PT Erni Putera Terari dengan PT Agung Cemara Realiti masih tercatat sebagai tanah negara dan tidak ada rekomendasi pelepasan hak negara dimaksud dari Menteri BUMN yang membawahi PTP II wilayah Deli Serdang, Sumut.

Atas perbuatannya, terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (ril/drc)

Editor: admin

T#g:kpkmafia tanah tamin sukardipengadilan negeri medanPTPN2tamin sukardi
Berita Terkait
  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Minggu, 01 Jul 2018 23:03

    PWRI Medan Sebut Keluarga Mantan Direksi PTPN2 Terlibat Mafia Tanah

    Penyelesaian permasalah HGU diperpanjang seluas 56.341,85 hektar dan lahan HGU yang tidak diperpanjang seluas 5.873,06 hentar terindikasi ada keterlibatan mafia tanah bermainan.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 02:47

    Dugaan Korupsi APBD Sergai, Agus Tripriyono Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

    Keempat terduga yang dipanggil masing-masing mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Bendahara Koko dan Kepala BPKAD Sergai Gustian.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir